Arinda Nurul Widyaningrum
(Mahasiswi di UIN Alauddin Makassar)
Mediaoposisi.com- Pemerintah akan meneken proyek inisiatif Sabuk Satu Jalan atau One Belt One Road (OBOR). Kerja sama ini diinisiasi oleh Cina dengan tujuan membuka keran konektivitas dagang antar Negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim (Tempo.co 27/03/2019)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berjanji tahap pertama proyek skala besar dari inisiatif One Belt One Road Cina akan ditandatangani pada bulan April 2019. Nilainya mencapai US$ 91 Miliar atau Rp 1.288 Triliun.
Proyek yang terkesan dipaksakan penandatangan nya sebelum pilpres 2019 membuat curiga akan pengupayaan kejar tayang. Seolah khawatir apabila kondisi perpolitikan paska pilpres berubah, maka proyek ini bisa gagal. Sehingga tergesa-gesa meneken nya agar cepat selesai.
Hal ini bukan yang pertama, tentu kita tidak lupa dengan permainan penandatangan sertifikat Pulau C dan Pulau D oleh Presiden untuk reklamasi teluk Jakarta 2017 lalu. Bukankah itu terkesan memaksa sebab dilakukan sebelum pelantikan Gubernur baru Anies-Sandi yang jelas menolak pembangunan reklamasi? Permainan serupa juga terulang kembali pada proyek jalur sutra modern OBOR ini.
Kerja sama dagang OBOR ini juga mesti diperhatikan baik-baik dampaknya. Dilansir dari IndonesianInside.id Sekretaris Fraksi PKS menjelaskan bahwa Pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang aspeknya.
Termasuk jangka panjang, apakah proyek ini benar-benar akan berdampak positif bagi generasi dan masa depan Indonesia. Ia menilai Indonesia perlu mengajukan syarat ketat untuk Cina, agar Indonesia tidak menjadi Negara pengekor atau Negara lemah yang bisa dikendalikan karena ketergantungan finansial. Jangan sampai Indonesia terkena money trap. Bisa berpotensi menyita aset Negara seperti yang terjadi di beberapa Negara yang terkena Cina’s Money Trap.
Sejak OBOR digulirkan Cina beberapa tahun lalu, sudah ada 8 negara yang terjerat utang. Mereka dianggap gagal bayar utang karena terjebak pinjaman Cina yang menggiurkan. Sudah ada berapa aset Negara yang jatuh ke tangan Cina pula. Semestinya pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman buruk Negara lain. namun sayangnya proyek ini begitu kental dengan kepentingan politik dan bisnis.
Potret yang sedang dipertontonkan pemerintah tentu membuat sebagian masyarakat tak percaya lagi akan kebijakan yang mensejahterakan ummat. Main tanda tangan dan paksakan proyek-proyek besar tanpa diimbangi dengan mensejahterakan rakyat agar bisa bersaing adalah salah satu kekecewaan.
Bagaimana bisa memaksakan masyarakat bersaing dengan Negara yang sudah lebih maju dan bagus tanpa memperbaiki masyarakatnya terlebih dahulu. Mestinya Menyiapkan SDM yang produktif dan berkualitas adalah prioritas. Sayangnya, ini semua tak mampu diwujudkan karena memang kepemimpinan dan rezim saat ini memiliki ide dan gambaran politik berbeda. Politik hanya alat yang digunakan untuk meraup keuntungan individu sebanyak-banyaknya tanpa melihat pertimbangan lain.
Jangan heran, sebab sistem kita yang menganut paham kebebasan ini telah menggiurkan mereka berbuat semaunya, lupa bahwa penjajahan telah nyata. Kaum barat yang semakin melebarkan sayap penjajahan dan legitimasi dianggap tidak berbahaya, tentu karena menguntungkan kantong mereka.
Sistem hari ini telah menghasilkan pemimpin yang lebih condong pada hasrat memiliki kekayaan dan manfaat, ketimbang kesejahteraan rakyatnya. Tentu model sistem seperti ini menjauhkan manusia dari maslahat dan rahmat.
Sebagai muslim, percayalah bahwa dalam Islam, Politik adalah urusan termulia karena benar-benar memikirkan ummat. Bukan karena asas kepentingan politik yang bebas untuk berbuat apa saja demi manfaat individu. Sebab pemimpin diangkat untuk menjalankan hukum Allah dan karena rasa takutnya pada pencipta, Ia akan mengupayakan mencari ridho Allah dengan memimpin sebaik-baiknya.
Sistem Islam ini memang memaksakan pemimpin untuk taat. Sebab rakyat memiliki kekuasaan jika saja pemimpin menyimpang dari ajaran. Ssitem yang terpancar dari akidah yang jernih ini akan menghantarkan pemimpin dan rakyat untuk saling bekerja sama mentaati aturan Allah. Bukan menjalin hubungan berdasarkan ada manfaat atau tidaknya.
Apalagi yang dikhawatirkan dari Ajaran Islam yang sempurna ini? yang mengatur urusan manusia secara detail hingga ke akar-akarnya. Bukankah sudah tertuang Dalam Alquran surah Al Maidah ayat 3, Allah berfirman.
“Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu Agamamu dan telah kucukupkan kepadamu Nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” [MO/ra]
