Muhammad Ayyubi
(Komunitas Penjaga Islam Bima)
OBOR atau One Belt One Road atau kemudian pada tahun 2016 berganti istilah dengan Belt and Road Initiatve adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jin Ping yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia, terutama Republik Rakyat Tiongkok. Sabuk Ekonomi Jalur Sutra/ Silk Road Economic Road ( SREB ) dan Jalur Sutra Maritim ( Maritime Silk Road/MSR ) adalah strategi Tiongkok dalam rangka mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di Tiongkok. Dan fokusnya adalah dalam investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api dan jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik dan baja.
Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt dan Road Initiatives (GMF-BRI) Cina sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerjasama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya ada beberapa proyek kerjasama lain yang tealh disepakati seperti kawasan Industri Sei Mankei dan Kerjasama strategis pada Bandara Kuala Namu untuk tahap kedua.
Sementara itu kelompok kedua terdiri dari beberapa proyek di Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Papua. Kini ditengah euforia rencana penandatangan proyek OBOR/BRI tersebut oleh pemerintah Indonesia dengan segala iming-imingnya terdapat bahaya mengancam.
Dengan memperkuat kerjasama keuangan, memperkuat koneksi jalan dan infrastrutur dengan membentuk jalur transportasi yang kuat dengan negara lain. Mulai dari Cina ke Eropa Barat. Dan dari Asia Tengah ke Asia Selatan. Demi meralisasikan mimpi tersebut Cina gencar membangun kerjasama pembangunan infrastruktur di berbagai negara.baik berupa jalur kereta Api Cepat antar negara, tol darat, tol laut, pelabuhan bahkan jaringan pipa minyak antar negara.
OBOR merupakan visi geoekonomis paling ambisius abad ini. Karena melibatkan 65 negara dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US$ 4 Milyar, termasuk US$ 900 Juta yang telah diumumkan Cina. Dan tentunya proyek ini dibawah kendali hegemoni Cina.
Kini Cina telah memiliki 29 rute dan 39 rute maritim. 60% perdagangan impor dan ekspor. Dan 80% impor minyak melalui selat malaka. China telah mengklaim meneympunakan perjanjian perdagangan dengan 40% partisipan OBOR di akhir 2017. Cina juga telah menandatangi 130 perjanjian transportasi.
Kekuatan Cina ini sekaligus dalam rangka melawan kekuatan AS dan Eropa di kawasan Asia. Dengan proyek ini Cina berharap mampu menciptakan pasar yang bersifat langgeng untuk ekportir dunia di Asia Pacific. Maka proyek OBOR ini adalah upaya Cina untuk menguasai ekonomi dunia.
Dari 68 negara yang menjalin kerjasama dengan Cina lewat OBOR, 33 negara punya peringkat investasi B atau bahkan tanpa peringkat. 10 negara termasuk negara kaya aset seperti Brunei Darussalam dan Iran. Atau belum punya utang publik seperti Timoer Leste. Artinya 23 negara lainnya yang masuk program ini punya potensi untuk terlilit hutang. Dalam lima tahun program ini berjalan ada 8 negara yang terkena resiko krisis finansial paling tinggi, yakni Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Djibouti, Kyrgystan dan Tajikistan. Mereka inilah yang masuk dalam jebakan Tiongkok lewat iming-iming hutang infrastuktur.
Yang terparah adalah Pakistan, negera tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai US$ 62 Milyar atau Rp. 903 Trilyun. Belum termasuk pinjaman lain. Pemerintah Tiongkok mengambil jatah 80 % dari proyek yang sebagian besarnya digunakan proyek pembangkit listrik itu. lalu bagaimana jika gagal bayar? Negara tersebut harus melewati skema tukar aset.
Contohnya Sri Langka, negara kecil yang terkucil tetap saja bagi Cina menggelontorkan dana bertubi-tubi yang jumlah mencapai US$ 8 Milyar atau Rp. 116 Trilyun. Ketiak tidak sanggup bayar Sri Langka harus menyerahkan 70 % saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta hak pengelolaannya kepada Pemerintah Tiongkok/Cina. Hak pengelolaan 99 tahun itu untuk mengganti US$ 1,1 Milyar atau Rp. 16 Trilyun. “ Harga yang harus dibayar untuk mengurangi utang tersebut bisa jadi lebih merugikan Sri Langka. “ ujar Sathiya Moorthy, Pakar Ekonomi dari Sri Langka di Observer Research Foundation kepada New York Times.
Sudah banyak negara yang khawatir akan benasib sama dengan Sri Langka. Myanmar misalnya meminta pengurangan jumlah pinjaman untuk proyek pelabuhan Kyaukpyu. Perdana Menteri Tonga Akalisi Pohiva pun meminta ada penghapusan pinjaman US$ 160 Juta atau Rp. 2 Trilyun. Dia mengajak negara-negara Ocenia lainnya untuk ikut memohon hutangnya dihapuskan saja. “ Kami Takut mereka ( Tiongkok ) mengambil aset kami jika tidak bisa membayar “ Kata Akalisi.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad pada Agustus lalu mengatakan bahwa negaranya akan menghentikan proyek-proyek yang didukung dana dari Cina, termasuk jalur kereta api senilai US$ 20 Milyar. Hal yang sama dilakukan oleh Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Khan. Kritik yang tajam juga dilakukan oleh pemimpin Maladewa yang diasingkan Muhamad Nashed bahwa apa yang dilakukan Cina di sana serupa dengan perebutan tanah dan penjajahan. Karena 80% utang negara tersebut berasal dari Cina.
/Indonesia Masuk Dalam Perangkap Cina/
Indonesia pun telah menadatangi kerjasama OBOR dengan Cina pada bulan April ini. Menteri Kordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek kerjasama Indonesia-Cina siap dilaksanakan.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan 23 Nota Kesepahaman ( MoU ) antara pebisnis Indonesia dan Cina setelah pembukaan KTT Belt dan Forum kedua di Beijing, Jumat ( 26/4/2019 ).
Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$ 14,2 Milyar. Proyek yang digagas Xi Jinping ini dinilai sebagai jebakan hutang khususnya bagi negara berkembang. Yang jika tidak bisa membayar akan ada skema tukar aset.
Seperti diketahui porsi hutang Indonesia akhir Nopember 2018 semakin bertambah, posisi ULN Indonesia tercatat US$ 372,9 Milyar atau meningkat dibandingkan Oktober 2018 yang hanya US$ 360,5 Milyar. Jika menggunakan asumsi kurs Rp. 14.100/US$ maka ULN Indonesia akhir Nopember 2018 setara dengan Rp. 5,257 Trilyun.
Dan bukan tidak mungkin Indoensia akan mengalami nasib serupa dengan Sri Langka ketika aset-aset berharganya akan dijadikan jaminan pembayaran utang kepaada Cina.
/Akar Masalah/
Kapitalisme meniscayakan pasar bebas dalam perdagangan luar negerinya. Dalam kitab Al Hamlah Al Amirikyyah lil Qadha ala Islam karya Syaikh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa Pasar bebas adalah salah satu konsep yang dijalankan oleh negara kapitalis untuk melemhakan dunia ketiga. Globalisasi hanyalah satu bentuk dari penjajahan yang dilancarkan oleh negara-negara kafir penjajah atas dunia ketiga.
Di dalam kapitalisme utang luar negeri salah satu instrumen untuk menguasai negara lain tanpa perang. Ketika sebuah negara terlilit hutang dan gagal bayar maka sebagai gantinya adalah dengan menguasai aset-aset negara yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Bahkan tidak mungkin hingga seluruh aset negara akan dikuasai dan negara tersebut menjadi koloni agi negara pemeberi utang.
Penjajahan secara ekonomi secara fisik memang tidaklah menghasilkan kerusakan bangunan, akan tetapi daya cengkramnya untuk menguasai suatu negara lebih kuat. Negara bisa diambil alih dengan tanpa parlawanan dari rakyatnya. Secara umum rakyat tidak merasakan perang, akan tetapi mereka akan terusir dari negerinya ketika masanya tiba.
Dan sumber masalah dari semua ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan jalan penguasaan sumber daya alam kepada swasta asing. Juga membolehkan dan meniscayakan utang untuk membangun negara. Tanpa berpikir bahaya ke depannya.
/Penutup/
Maka mencampakkan Kapitalisme sabagai biang kerok masalah dunia saat ini adalah solusi. Dan kemudian menggantinya dengan Sistem Islam yang akan menyelamatkan manusia dari perbudakan negara-negara besar atas nama utang. Karena dalam Khilafah Islam pembiayaan negara diambilkan dari sumber pemasukan yang halal dan berkah. SDA dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Hutang dilakukan jika memang negara dalam kondisi defisit, itu pun dilakukan tanpa menimbulkan bahaya bagi negara. Dan semua hutang dilakukan tanpa bunga. Maka saatnya Khilafah Mengatur Dunia. []
from Pojok Aktivis
