Ini Reaksi Darmin Saat Dicecar DPR Soal Utang Pemerintah
Opini Bangsa - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penambahan utang saat ini merupakan pilihan yang harus diambil untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih rendah.
Hal tersebut dikatakan Darmin saat dicecar pertanyaan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah terkait asumsi makro RAPBN-P 2017 di awal pekan ini.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Refrizal mempertanyakan angka utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Refrizal menyebutkan utang Indonesia sudah sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per Mei 2017 berjumlah Rp 3.672,33 triliun.
Dalam sebulan, lanjut dia, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan dengan posisi per April tahun ini yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.
Menanggapi pertanyaan itu, Darmin memastikan jumlah utang pemerintah Indonesia masih terbilang rendah jika dilihat terhadap PDB. Kalau dilihat dari ukuran yang umum dipakai, jelasnya, rasio utang dari PDB kita itu masih rendah, meski tidak yang paling rendah.
Menurut Darmin, penambahan utang tersebut pilihan yang harus dilakukan pemerintah karena untuk membiayai pembangunan banyak infrastruktur. Kalau tidak mau menambah utang, lanjutnya, tidak bisa membangun, sehingga Indonesia akan semakin jauh tertinggal.
“Sebetulnya apa yang dilakukan, barangkali tema yang lebih besar terkait ini apakah kita memilih menganut rasio terhadap PDB yang tidak boleh naik, tapi bangun infrastruktur sedikit atau minim. Jika pilihannya itu, enggak bangun banyak-banyak infrastruktur. Padahal, itulah yang paling tertinggal di kita. Kalau enggak bangun kita enggak akan pernah bisa mendekati mereka (negara maju). Terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam infrastruktur,” kata Darmin.
Darmin menyebutkan pembiayaan pembangunan infrastruktur juga bisa dengan sekuritisasi proyek-proyek yang telah dibangun oleh BUMN. Selain itu, kata Darmin, melalui Kementerian PPN/Bappenas dengan program PINA.
PINA adalah program pembiayaan investasi non anggaran pemerintah yang menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi pada pembiayaan infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak pada meningkatkan nilai perekonomian Indonesia.
“Bappenas sedang mencoba mendorong PINA, itu melibatkan lebih banyak swasta di infrastruktur, ada ruang perbaikan walaupun perlu perubahan paradigma. Kita punya misalnya Soekarno Hatta, ada skema swasta masuk tetap milik kita 100%, berikan uang, tapi alangkah susahnya menyakinkan,” jelas dia.
Oleh karena itu, Darmin meminta bahwa persoalan utang pemerintah jangan terus dipersoalkan. Sebab, terhadap PDB masih dianggap rendah.
“Jangan terlalu dianggap ini terus menerus seperti ini. Kita bisa mempengaruhi keterlibatan dana swasta dalam pembangunan infrastruktur. Walaupun tidak otomatis dengan cepat,” tutur dia. [opinibangsa.id / smc]
