Catatan pinggir
Oleh: Kang Amin
Barusan tadi saya sempat ngobrol singkat dengan driver ojek on-line. Sambil menunggu hujan reda, saya coba berbasa-basi dengan mas ojek ini. "Gimana mas, masih sering rame sama ojek konvensional nggak?" Tanya saya ringan. Bukan apa-apa sih, karena belakangan di Malang masih ramai konflik angkutan on-line vs konvensional. "Ya, untung-untungan mas. Kalo pas sial ya kena gap gerombolan ojek konven juga," jawabnya sambil senyum kecut.
"Lha kemarin aja aku baru ke-gap, 20 ribu amblas deh," curhat si mas ojek. "Lho, gmana maksudnya mas kok 20 ribunya bisa amblas?"
"Ya itu, disuruh bayar sama gerombolan itu, denda katanya. Itu aja lumayan cu no-ban, biasanya malah 100 ribu mintanya," si mas nyerocos curhat. "Kok liar gitu mas, memangnya aparat nggak tau aksi preman kayak gitu?"
"Nah justru itu mas, mereka malah ambil untung dari situasi ini."
"Lho, caranya mas?"
"Jadi ada komunitas ojek on-line yang dibacking sama aparat, sebulan bayar 300 ribu. Mereka dijamin aman ngambil penumpang dimana saja, tanpa takut dicegat gerombolan ojek konven. Buat tanda, di mobil atau motor dikasih sticker komunitas itu, aman deh!" jelas si mas ojek.
"Wah...lumayan ya mas, kalo ada member 100 orang dapatnya 30 juta dong si aparat tadi," komentar saya dengan gusar. "Ya...gitu lah pak, yang penting kita aman bisa narik tiap hari."
Akhirnya saya bergumam dalam hati, " Negara macam apa ini, cari duit saja bisa nggak aman, eh... malah masih dipalak sama aparat juga."
CATATAN
Fenomena transportasi online vs konvensional sesungguhnya potret dari ketidak mampuan negara menyediakan layanan transportasi umum yang layak kepada rakyat. Ini problem sistemik. Aplikasi transportasi online tidak bisa dibendung karena ini akibat terus berkembangnya teknologi. Sementara transportasi konvensional juga tidak sepenuhnya salah karena mereka juga telah melakoni profesi itu bertahun-tahun. Alasan bahwa mereka gaptek sehingga enggan beralih ke online juga fakta yang tak bisa dibantah.
Benturan tak terhindarkan lagi, ditambah lagi pemerintah terkesan tidak tegas dan transparan soal moda transportasi online ini. Meski pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (19/10) telah mengumumkan hasil revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, rupanya belum mampu juga mengurai persoalan ini.
Dan lebih memprihatinkan ketika aparat yang seharusnya menjaga keamanan setiap warga justru memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Sebuah cerita klasik yang terus terulang bukan?
Layanan jasa transportasi umum sejatinya adalah bagian dari kewajiban negara untuk menyediakannya secara layak dan aman. Negara tidak boleh menyerahkan begitu saja kepada persaingan pasar, ini hanya akan menguntungkan pengusaha transportasi dan merugikan rakyat selaku konsumen. Peran negara bukan sekedar regulator tetapi harus menjadi operator utama layanan transportasi dengan instrumen perusahaan negara.
Jadi, keruwetan antara transportasi online dengan konvesional sesungguhnya berakar pada lepas tangannya negara sebagai penyelenggara jasa transportasi umum, dan membiarkan masyarakat berjibaku mempertahankan bisnis dan profesinya. Arogansi preman betulan maupun preman 'berseragam' pun semakin merugikan masyarakat. Dan saya lebih khawatir lagi, jangan-jangan pola yang sama juga terjadi di sektor layanan jasa umum lainnya. Apakah Anda sekhawatir saya?
(as)
from Pojok Aktivis
