Oleh: Mujahid Wahyu
(Analisis Ar Roya Center)
Ditengah perhelatan proses perhitungan suara pemilu yang belum usai, Indonesia yang diwakili oleh Wapres Yusuf Kalla ditemani menteri segala urusan dan segala bidang, Luhut binsar Panjaitan menghadiri salah satu agenda ambisius Tiongkok yakni KTT BRI ke-2 yang dihelat pada 24-27 April 2019 ini. BRI merupakan kepanjangan dari Belt and road initiative yang sebelumnya populer dengan istilah OBOR (One Belt One Road). Belt and road initiative (BRI) menurut laman Wikipedia.org adalah strategi pembangunan yang diadopsi oleh pemerintahan China/ Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Berdasarkan definisi tersebut, maka lumrah jika BRI disebut-sebut sebagai proyek ambisius Tiongkok. Jika PBB mengeluarkan data jumlah Negara anggotanya mencapai 193 negara, maka tinggal 41 negara yang belum bergabung dengan mega proyek ini.
Istilah Belt dalam BRI adalah sabuk ekonomi jalan sutra yang mengacu pada rute darat untuk transportasi jalan dan kereta api. Sementara istilah road mengacu pada rute laut atau jalur sutera maritim abad 21. Proyek ini oleh beberapa pengamat dinilai sebagai dorongan untuk dominasi Tiongkok dalam urusan global dengan jaringan perdagangan yang berpusat di Tiongkok.
*BRI: Chenese Money Trap kah?*
Belt and road initiative (BRI) yang telah berjalan sejak tahun 2013 berlangsung bukannya tanpa masalah. Lembaga non profit Center For Global Development (CGD) yang berpusat di Washington DC, merilis data pada tahun 2018 bahwa ada kekhawatiran serius terkait keberlanjutan utang asing di delapan Negara penerima dana jalur sutra ini. Delapan Negara tersebut adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Mongolia, Laos, Montenegro, Tajikistan dan Kirgistan. Studi ini melaporkan bahwa biaya proyek kereta China-Laos mencapai US$6.7 miliar. Sebuah nilai yang cukup fantastis untuk Laos yang yang hanya memiliki PDB sebesar US$ 16.7 miliar pada tahun 2017. Nilai tersebut hampir mencapai setengah dari PDB Laos. Nasib Djibouti pun juga setali tiga uang. Pada tahun 2016, IMF memperingatkan Djibouti sebagai negara dengan resiko hutang yang tinggi karena hutangnya mencapai 85% dari PDB. Terlepas adanya persamaan modus dengan IMF untuk menjerat sebuah negara, Christine Lagarde selaku ketua IMF pernah menyatakan kekhawatirannya akan proyek ini. Menurutnya meskipun proyek investasi hutang China ini jangka panjang namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang gratis, semua pihak yang berhutang harus membayarnya dan itu sangat berisiko.
William Russhel Easterly seorang Profesor ekonom pembangunan dari New York University juga pernah menyatakan bahwa modal asing seperti pada proyek BRI ini hanya akan menjadi trap (jebakan) untuk semakin memperparah tata kelola ekonomi sebuah negara. Faktapun membuktikannya. Zimbabwe karena gagal membayar hutang sebesar US$40 juta kepada China harus mengubah mata uangnya menjadi Yuan sebagai konpensasi penghapusan hutang. Sri Langka dan Bangladesh pun bernasib serupa. Karena tidak mampu membayar hutang, maka pelabuhan kedua negara diambil alih oleh China. Kejadian-kejadian ini oleh beberapa kalangan disinyalir sebagian Chinese Money Trap.
*Memperjelas Koordinat Indonesia*
Indonesia cukup bernafsu untuk meningkatkan nilai investasi China masuk ke Indonesia melalui KTT BRI 2019. Ada 28 proyek strategis yang senilai dengan Rp 1.287 triliun yang ditawarkan. Ada beberapa kalangan yang mengkhawatirkan upaya ambisius Indonesia untuk menarik para investor China tersebut. Analis senior Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Fajar Kurniawan menyatakan bahwa proyek OBOR yang berbentuk hutang luar negeri ini cukup membahayakan dan wajib ditolak. Hutang luar negri membuat negara yang berhutang akan tetap miskin karena terus menerus terjerat hutang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu.
Masuknya Indonesia menjadi bagian dari penerima invetasi atau hutang seyogyanya telah menjadikan Indonesia hanya berada di koordinat bawah ketiak negara pemodal atau negara kapitalis semata. Indonesia berada pada titik subordinat. Maka menarik untuk kita renungkan apa yang pernah dituliskan oleh Amien Rais dalam bukunya agenda mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia. Jika posisi Indonesia masih berada di subordinasi para korporatokrasi internasional, maka Indonesia tidak mungkin bisa memelihara kemerdekaan, kedaulatan dan kemandiriannya. Seirama dengan Amien Rais, kita juga patut merenungkan solusi yang disampaikan oleh Fajar Kurniawan analis senior PKDA yang menyatakan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan syarat penguasa yang didukung oleh komponen umat harus berani menerapkan syariat islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.
Maka sudah saatnya Indonesia menjadi negara mandiri dengan koordinat sendiri, melepaskan ketergantungan kepada seluruh bantuan asing yang menipu seperti pada proyek BRI atau OBOR ini.[]
from Pojok Aktivis
