Oleh: Indar Aprianto
(Koord. Kastra GEMA Pembebasan IAIN Kendari)
[Melempar balik isu anti Pancasila dan Radikalisme ke wajah penguasa]
Mediaoposisi.com-Dilansir oleh media beberapa waktu lalu, bahwa Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) jika tidak tunduk pada Pancasila.
Hai itu diungkapkan oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jum`at (27/7/19).
Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan al Habib Muhammad Riziq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kemungkinan yang telah disebutkan Presiden Jokowi di atas telah direalisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri mengembalikan berkas permohonan FPI pada 11 Juli setelah FPI mengirimnya pada 20 Juni lalu. Hal tersebut dilakukan karena FPI belum memenuhi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam permendagri nomor 57 Tahun 2017.
Kemendagri kemudian menyampaikan, pihaknya belum tentu memperpanjang SKT meski FPI telah memenuhi persyaratan administrasi.
Semua ini mengkrucut pada isu anti Pancasila. Seperti ungkapan Presiden yang telah mengindikasikan bahwa FPI “menurut pemerintah” tidak sejalan dengan “ideologi” negara tersebut, yang nantinya akan digoreng dengan minyak panas radikalisme.
Hal yang serupa, bahkan lebih represif juga pernah dilakukan pemerintah terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI langsung dicabut oleh pemerintah dengan semena-mena, tanpa melalui jalur persidangan seperti yang diatur oleh UU no.17 pasal 80 (a) Tahun 2013 tentang keormasan.
Isu yang digoreng pun tidak jauh beda, yaitu anti Pancasila dan isu radikalisme.
Namun yang menjadi persoalan adalah anti Pancasila dan radikalisme seperti apa yang dimaksud pemerintah?.
Belum pernah ada penjelasan deskriptif mengenai radikalisme maupun anti Pancasila secara resmi dari pemerintah. Setiap ada perbedaan pendapat dengan pemerintah, walaupun bukan masalah prinsipil, langsung dicap radikal, makar, dan anti Pancasila.
Namun anehnya, disisi lain pemerintah justru membiarkan penista agama berkeliaran, pendiskreditan ajaran Islam Khilafah, pengibaran bendera Tauhid diinvestigasi, miras dibiarkan, kemiskinan meningkat, angka pengangguran menjulang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang kian merosot, dan masih banyak persoalan lain yang melanda bangsa ini. pertanyaannya sederhana adalah, apakah permasalah intim tersebut sesuai dengan Pancasila sehingga tidak segera diselesaikan?
Fakta menjelaskan bahwa seluruh yang berbau agama terlebih agama Islam begitu disoroti oleh pemerintah. Sehingga mereka lupa untuk melihat permasalahan prinsipil negeri ini.
Mulai dari gerakan dakwah-nya, dakwahnya itu sendiri, bagaimana orangnya, dan lain lain, yang ketika dilihat tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka akan diberangus. Lantas, apa mau pemerintah dari ormas atau gerakan Islam di Indonesia?
Yang diinginkan oleh pemerintah kepada ormas Islam adalah mendukung sepenuhnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari sekularisasi hingga mencoba melakukan Islamophobia bahkan sampai tingkat komunisasi.
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengatakan yang dimana perkataan tersebut bersifat instruksi, “pisahkan agama dengan politik”. Hal tersebut mengundang kecaman umat dari berbagai ormas Islam, termasuk HTI dan FPI. Sebab, itu adalah upaya sekularisasi.
Mulai saat itu, para bawahan Presiden pun mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda.
Dimulai pada masa Pilgub DKI, yang salah satu Paslon mengatakan kepada masyarakat kepulauan Seribu, Jakarta, “kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak pilih saya karena dibohongi pakai surah al Maidah 51 macam-macam itu”. Pernyataan tersebut adalah upaya penghasutan agar rakyat tidak menjadikan Islam sebagai pisau standar dalam berbuat.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa “menurut mereka” rakyat Indonesia tidak akan sejahtera kalau terlalu fanatik terhadap agama.
Bahkan sampai wacana penghapusan pendidikan agama pun merupakan instruksi dari salah satu kabinet kerja Presiden Joko Widodo jilid II, yang menaikkan darah umat Islam.
Semua itukah yang harus kami ikuti? waLlahi! Kami tidak akan pernah mau didikte dengan dikte sesat dan menyesatkan tersebut.
Justru, seharusnya mereka-lah yang dicap anti Pancasila dan radikal. Sebab, rentetan fakta diatas merupakan hal yang inkonstitusional.
Oleh karena itu, teruntuk seluruh rakyat Indonesia, jangan mau dibohongi yang “katanya” FPI dan HTI ataupun seluruh kaum muslimin adalah radikal, anti Pancasila, anti NKRI, dan anti term yang lain.
Justru kitalah yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini dengan Indonesia yang lebih bersyari`ah dibawah naungan Islam. Karena tidak mungkin Islam akan membawa kemudharatan, kenistaan, dan penderitaan. Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Sebagaimana firman-Nya:
“dan tidaklah aku (Allah) mengutusmu (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” [TQS al Anbiya: 107]
Ibnu Abbas radlianllahu `anhu berkata mengenai ayat ini; orang-orang yang mengikuti manhaj kenabian, akan memperoleh rahmat di dunia dan di akhirat.
Siapapun yang menerapkan Islam, maka akan memperoleh rahmat di dunia dan akhirat. Lantas, apa alasan kita untuk menolak Islam?
Sekali lagi, teruntuk seluruh kaum Muslimin! Islam pembawa rahmat sedang sekularisme jalan kesesatan.
Mari kita bersatu padu, jangan mau terprovokasi dengan narasi anti Pancasila dan radikal dari pemerintah, mari kita melawan kezdholiman bersama, untuk Indonesia yang lebih bermartabat, yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur, dalam naungan Khilafah Islamiyyah `ala Minhajin Nubuwwah. [MO/sg]
