Oleh: Fatimah
(Siswi SMP Negeri 1 Rancaekek)
Mediaoposisi.com-Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan ada perempuan warga negara Indonesia ( WNI) yang diduga menjadi korban perdagangan manusia di China.
"Jadi, sekarang yang ada di KBRI Beijing ada 15 orang. Kami berdiskusi panjang mengenai kasus yang menimpa sejumlah wanita Indonesia yang sedang menunggu dipulangkan ke Indonesia. Prosesnya cukup lama," ujar Retno saat dijumpai wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Retno menjelaskan, para wanita itu dikirim ke China untuk menikah dengan lelaki asal Negeri Tirai Bambu itu dengan imbalan sejumlah uang. Hukum di Indonesia berpandangan bahwa peristiwa itu dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia. Apalagi, pemerintah Indonesia sudah memiliki bukti kuat bahwa mereka adalah benar korban perdagangan manusia. Sementara hukum China berpandangan bahwa hal tersebut merupakan masalah keluarga.
Berdasarkan fakta diatas, dapat kita simpulkan bahwa kasus trafficking terus merebak bukti sistem sekuler seperti saat ini tidak mampu melindungi perempuan. Bahkan, kejadian seperti ini terus timbul berawal dari banyaknya pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negri.
Mungkin memang awalnya pengiriman tenaga kerja itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia karena rakyat bisa mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan materi. Tapi dengan banyaknya fakta seperti ini, merupakan hal yang menjadi tidak layak untuk pekerjaan luar negeri tersebut.
Mengungkap bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dampak penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal. Pemerintah juga malah mempererat kerjasama mereka dan malah berusaha untuk meyakinkan pemerintah luar negeri mengenai permasalahan seperti ini.
Sudah jelas pemerintah disana memperbudak dan menganiaya seksualitas rakyat wanita di indonesia. gambaran tingkat ketidakwarasan tingkat tinggi rezim.
Berbeda halnya dengan Islam memberikan perempuan peran utama dalam kehidupan sebagai seorang istri dan ibu. Sejatinya itulah penghargaan tertinggi, pemberdayaan yang sesungguhnya. Islam telah memberikan peran yang sesuai dengan sifat alamiahnya. Menjadi pengasuh dan pendidik anak-anaknya, mereka bertanggung jawab menyiapkan keturunannya sebagai pemilik masa depan.
Dalam sistem Islam, pemenuhan kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, termasuk perempuan betul-betul dijamin. Khalifah memerintahkan para laki-laki (ayah) untuk bekerja menafkahi keluarganya sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya, ”kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (TQS Al-Baqarah: 223).
Untuk itu negara akan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi para laki-laki. Ini adalah tanggung jawab negara hadits Rasulullah SAW, “seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya)” (HR Bukhari dan Muslim).
Ketika suami maupun kerabat tidak ada, atau ada tetapi tidak mampu menafkahi maka negara akan langsung menafkahi keluarga miskin ini melalui lembaga Baitul Mal (Kas Negara) sehingga sang ibu tidak dipaksa untuk bekerja.
Adapun kebutuhan pokok masyarakat berupa jasa yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan juga akan dipenuhi oleh negara secara langsung dan gratis.
Semua ini bisa terlaksana hanya dengan adanya negara Islam secara kaffah. Penting terus mendakwahkan Islam Ideologi dan Khilafah ajaran Islam di tengah hadangan rezim. Hanya sistem islam yang mampu melindungi dan memuliakan perempuan.
Yang kita perlukan saat ini adalah hanya dengan pemimpin yang dapat menerapkan hukum syara secara keseluruhan, yang dapat menyeru umatnya agar ber-amal ma'ruf nahi mungkar.
Kembali memahamkan pemahaman Islam. Yang dapat menerapkan peraturan Allah secara kaffah, dengan Khilafah Islam. Khilafah Islam memuliakan dan melindungi perempuan melalui pelaksanaan syariat kaffah.
Wallahu’alam Bi Shawwab. [MO/sg]
