Oleh : Lita Lestiani
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)
Mediaoposisi.com-Sehat itu mahal, ungkapan yang sering kita dengar. Dan hal ini bukan hanya slogan semata. Karena pada kenyataannya memang, berobat murah dan berkualitas masih menjadi mimpi bagi mayoritas rakyat di negeri ini.
Padahal kesehatan adalah hal yang vital. Kebutuhan mendasar setiap manusia. Jika terganggu akan mempengaruhi peran, fungsi serta produktifitas manusia dalam sebuah negara. Bidang kesehatan sejatinya harus menjadi perhatian demi terjaganyanya eksistensi dan kemajuan sebuah bangsa.
Sayangnya saat ini, dalam sebuah negara yang mengadopsi paham kapitalisme sekular urusan kesehatanpun dikapitalisasi. Dikomersilkan. Ada uang ada sehat. Dan sudah menjadi rahasia umum, kualitas pelayanan kesehatan berbanding lurus dengan uang yang harus dikeluarkan.
Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 sendiri disebutkan bahwa "Negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" dari sini jelas,
negaralah yang seharusnya menjamin layanan kesehatan bagi setiap warga negara. Bukan justru rakyat yang harus membiayai urusan kesehatannya sendiri.
Sebagai negara kaya SDA ( Sumber Daya Alam) Indonesia sejatinya mampu menjamin urusan kesehatan rakyat ini jika saja tata kelola SDA diatur oleh negara dan hasilnya benar-benar ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Bukan malah dikuasai asing. Keuntungan lari ke asing.
Pada akhirnya negara mengalami kesulitan bahkan untuk sekedar menjamin urusan kesehatan rakyatnya.
Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS yang digadang-gadang sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Tak ubahnya bentuk pengalihan tanggungjawab dari pemerintah kepada rakyat. Karena rakyatlah yang mendanai biaya kesehatannya sendiri.
Melalui iuran yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Lalu apa bedanya dengan bisnis kesehatan jika demikian?
Kapitalisme telah menggerus rasa kemanusiaan dan keimanan. Sebagai imbas dari tidak diperkenan-kannya agama ikut campur dalam mengatur urusan kehidupan publik. Agama hanya boleh berada di ranah privat sebagai ritual penghambaan.
Maka hasilnya dana kesehatanpun tak luput dari korupsi. Tidak mengherankan jika timbul keluhan banyaknya rumah sakit yang klaim dananya terkatung-katung.
Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan pokok publik. Tidak ada kapitalisasi. Rumah sakit berkewajiban melayani siapapun tanpa diskriminasi. Seluruh rakyat kaya miskin, muslim atau non muslim akan mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Sesulit-sulitnya kondisi dalam pemerintahan Islam, tidak akan pernah memberatkan rakyat karena dorongannya aqidah. Untuk melayani publik bukan bisnis atas dasar untung atau rugi.
Maka mungkinkah rakyat berharap jaminan kesehatan murah dan berkualitas dalam tatanan kapitalisme sekuler dimana keuntungan materi jadi tolok ukurnya. Mimpi itu hanya hanya bisa terwujud dalam negara yang menerapkan hukum Islam, yang mempunyai visi melayani bukan mendulang rupiah semata.[MO/ge]
