 |
Oleh : Noor Azizah
Mediaoposisi.com- Tak habis pikir melihat gegap gempita penyambutan penguasa negeri ini terhadap kedatangan Managing Director Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde, Senin (26/2/2018). Kedatangan pejabat IMF itu untuk memastikan kesiapan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Annual Meeting World Bank IMF oada Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua Bali.
Ini adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh dewan gubernur IMF dan World Bank.
Pemerintah Jokowi seolah terkena amnesia akut sehingga lupa dengan peristiwa yang terjadi pada 1997 -1998 di negeri ini.
Saat itu IMF dengan angkuhnya mempermainkan dan mengintervensi kebijakan yang berujung pada krisis yang menyisakan traumatik.
Baca: IMF dan World Bank sebagai Corong Kapitalisme
Saya tidak tertarik membahas rencana pertemuan ini. Yang ingin saya kritisi adalah betapa penguasa saat ini tidak mau belajar dari apa yang sudah terjadi. Bukankan sejarah telah mencatat tentang kehancuran negeri negeri yang meminta bantuan serta bekerjasama dengan IMF dan World Bank.
Pada 1985, IMF datang ke Tanzania negeri yang nyaris bangkrut , mendesak pemerintah memangkas subsidi, menjual perusahaan-perusahaan negara, memprivatisasi layanan kesehatan dan pendidikan publik.
Pada 2000, persentase penderita AIDS naik hingga 8 persen dan angka melek huruf 50 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, setelah pemberlakuan SAP, pendapatan per kapita merosot dari $309 ke $210. ( Tirto.Id )
Pada Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara.
Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan.
Selanjutnya apa yang kita peroleh dengan menerapkan resep-resep ekonomi IMF tersebut? Pertama, penerapan rezim kurs mengambang bebas. Hal ini justru memperparah perekonomian Indonesia
Pada 2004, sebuah laporan IMF mengakui kesalahan mendukung kebijakan pemerintahan Carlos Menem untuk terus mempertahankan nilai tukar Peso di Argentina terhadap dolar selama 1990-an. IMF bahkan berjanji menambah $22 miliar paling lambat sebelum akhir tahun 2000.
Tindakan ini malah mengakibatkan krisis mata uang Peso di Argentina dan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam. Pada awal 2001, menyusul krisis politik, Presiden Fernando de la Rua mundur dan Argentina sempat berganti tiga presiden selama dua bulan terakhir (Desember 2000-Januari 2001). Desakan IMF agar Argentina menaikkan pajak pada 2002 makin memperburuk krisis.
Pada Juni 2013, Direktur IMF Christine Lagarde merilis laporan yang menyatakan kegagalan lembaganya dalam pemberlakukan kebijakan austerity di Yunani. "Kepercayaan pasar tidak pulih, sistem perbankan kehilangan 30% simpanan dan dampak resesi lebih dalam lagi dengan angka pengangguran yang meroket."
Alih alih menyelamatkan krisis , justru sebaliknya IMF memperberat persoalan suatu negeri.
Sesungguhnya masih banyak catatan sejarah yang membuktikan bahwa IMF secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi krisis beberapa negara di dunia.
Bantuan yang diberikan bukan sebagai solusi namun hanya memperpanjang ketergantungan negara negara terhadap para kapitalis dunia.
Krisis Yang Diciptakan Sendiri
Keberadaan IMF dan World Bank sejatinyanya hanyalah penjajahan negera negara imperialis. Rancangan program serta bantuan yang diberikan adalah racun mematikan demi mengintervensi negara negara berkembang agar tunduk pada aturan yang mereka mainkan, sekaligus mengambil keuntungan sebesar besarnya bagi negara kreditor.
Bantuan luar negeri adalah salah satu teknik negara-negara Barat untuk melangsungkan imperialisme (penjajahan) kepada negara-negara jajahannya (Abdurrahman Al Maliki, As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsla, hal. 7). Sedang imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut.
Menurut Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir hal. 13, imperialisme (al isti’mar) adalah pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal).
Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal).
Sesungguhnya bekerjasama dengan negara negara imperialis adalah sebuah jalan kehancuran, Sama saja seperti memberi peluang kepada mereka untuk menguasai negeri ini. Bukankah saat ini kita bisa merasakan dan melihat banyak fakta bahwa negeri ini sedang dalam cengkeraman asing.
Tingginya harga kebutuhan pokok, pencabutan subsisi BBM, biaya kesehatan dan pendidikan yang tinggi dibebankan kepada rakyat , tingginya tingkat pengangguran adalah bentuk krisis di depan mata. Bekerjasama dengan penjajah asing yang berideologi kapitalisme adalah sebuah penghianatan terhadap rakyat.
Nabi saw bersabda,
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ
"Kelak pada hari kiamat , setiap pengkhianat akan diberi bendera yang ditarik ke atas sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar daripada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya." [HR Muslim dari Abu Said al-Khudri]
Tidakkah penguasa negeri ini mengambil pelajaran dari berbagai krisis yang terjadi, terkhusus krisis di negeri sendiri. Bukankah Allah telah menganugrahkan kekayaan yang berlimpah yang dengannya kita bisa berdikari dan menjadi negeri yang memiliki harga diri dengan aturan Illahi.
Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku (al-Qur’an), maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta (QS. Thaha: 124).” [MO/br]
