Sepanjang tahun 2017 diwarnai dengan berbagai macam fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya kasus penolakan ustaz atau penceramah di beberapa daerah.
Fenomena ini muncul seiring dengan maraknya aktivitas di media sosial, yang notabene penuh dengan informasi yang bisa memecah persatuan di kalangan umat Islam. Berawal dari informasi di dunia maya itu, akhirnya tak jarang yang menimbulkan kesalahpahaman antar umat Islam.
Salah satu penceramah yang paling sering mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adalah Felix Siauw. Penceramah muda ini ditolak lantaran dianggap mendukung ideologi khilafah di Indonesia. Salah satu ormas yang paling getol menolak Felix adalah GP Ansor.
Seperti misalnya pada kasus penolakan Felix di Kota Malang pada Ahad (30/4) lalu. Felix ditolak oleh GP Ansor dengan alasan demi menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga persatuan. Tidak hanya di Kota Malang, penolakan Felix terus berlanjut, khususnya setelah organisasinya, HTI dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap mengusung ideologi khilafah.
Mantan anggota HTI ini mendapat penolakan kembali dari GP Ansor saat hendak berceramah di Masjid Manarul Islam Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (4/11). Bahkan, Felix juga pernah mendapat penolakan dari MUI Kabupaten Belitung pada Selasa (14/11) selanjutnya.
Sementara, Felix sendiri merasa penolakan-penolakan yang ditujukan terhadap dirinya semua beralasan klasik. Hal ini diungkapkannya saat mendapat penolakan di Bangil.
"Alasannya klasik, tuduhan dan fitnah, anti-NKRI, anti-Pancasila. Lebih lucu lagi, yang diangkat ormas yang melabeli diri paling toleran dan paling NKRI ini, saya ditolak karena pentolan HTI, padahal HTI sudah dibubarkan penguasa," kata Ustadz Felix dalam akun Instagram-nya, Sabtu (4/11).
Selain Felix, penceramah yang juga pernah mendapat penolakan adalah Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Ia sempat ditolak oleh pengurus NU Cirebon saat akan menjadi pengisi tausiyah dalam acara pembukaan MTQ yang akan digelar di Alun-alun Keraton Kacirebonan, Kamis (19/10). Ia ditolak karena dikhawatirkan tausyiyah yang disampaikan UBN akan memecah belah masyarakat di Cirebon.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulton Fatoni mengatakan, PBNU menyerahkan kasus tersebut kepada PCNU Cirebon untuk menyelesaikannya. Karena, menurut dia, para kiai yang berada di daerah Cirebon lebih mengetahui dinamika sosial keagamaan yang berada di Cirebon.
"PBNU menyerahkan kepada PCNU Cirebon karena para kiai di daerah yang memahami dinamika sosial keagamaan di Cirebon," ujar Sulton saat dihubungi Republika.co.id, Senin (16/10).
Sementara, Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar telah menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak melarang kehadiran Ustadz Bachtiar Nasir untuk memberikan tausyiah dalam pembukaan MTQ ke-50 tingkat Kota Cirebon.
"Kami menegaskan, pihak kepolisian tidak melarang, hanya memberi masukan, dengan dasar adanya penolakan dan pertimbangan faktor risiko jika acara itu tetap menghadirkan Ustadz BN (Bachtiar Nasir). Jika pun Ustadz BN tetap hadir, polisi siap mengamankan kegiatan itu," kata Adi di Mapolres Cirebon Kota, Senin (16/10).
Penolakan terhadap ustaz terus berlanjut, yang paling mendapatkan sorotan adalah penolakan yang dialami oleh penceramah kondang Ustaz Abdul Somad di Bali. Ustaz Somad ditolak oleh sejumlah oknum dan Ormas saat akan melakukan Safari Dakwah Ustadz Abdul Somad di Bali pada 8-10 Desember 2017.
Penolakan terhadap Ustaz Somad itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Karena dalam dakwah yang disampaikan Ustaz Somad sendiri tidak pernah mengusung ideologi khilafah ataupun anti Pancasila. Justru, Ustaz Somad menegaskan bahwa dirinya sangat Pancasilais dan cinta terhadap NKRI.
"Saya mendapat beasiswa Mesir-Indonesia tahun 1998 setelah lulus Pancasila dan P4. Saya lulus tes PNS 2008 karena bukan anti Pancasila. Sampai sekarang mengajarkan cinta kebangsaan dari kampus sampai desa terpencil, kata Ustaz Somad.
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustaz Bachtiar Nasir menilai penolakan yang dilakukan kelompok ormas di Bali kepada Ustaz Somad tersebut merupakan tindakan yang justru sangat jauh dari nilai NKRI.
"Yang dilakukan terhadap ustad Abdul Somad, sangat jauh dari nilai-nilai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan manipulasi atas sebuah emosi dan hawa nafsu sesaat," ujarnya di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).
Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis juga menanggapi intimidasi yang dialami Ustaz Somad di Bali. Menurut dia, banyak pelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam kasus penolakan Ustaz Somad tersebut.
"Kasus Ustaz Abdul Somad di Bali itu pelajaran buat kita bahwa kita jangan termakan hoax. Kedua kita jangan bermain asumsi, apalagi kepada ulama kepada ustaz yang menyebarkan Islam," ujar Kiai Cholil saat dihubungi //Republika.co.id//.
Belum lama ini, Ustaz Somad kembali mendapat penolakan yang kali ini terjadi di Hong Kong, sehingga menghebohkan jagat media sosial. Melalui akun Facebook pribadinya, Ustaz Somad pun menceritakan bahwa dia sampai di Hong Kong pada Sabtu (23/12) sore.
Baru turun dari pintu pesawat saat masih di bandara, sejumlah orang yang tidak berseragam mengadang dan menariknya secara terpisah. Saat itu, Ustaz Somad juga bersama dua rekannya yang juga ditarik oleh sejumlah orang tersebut. Terkait peristiwa itu, Ustaz Somad mengaku hanya bisa berusaha dan berdoa.
"Ada hikmah di balik itu semua. Kepada sahabat-sahabat panitia jangan pernah berhenti menebar kebaikan di jalan dakwah. Mohon maaf tidak terhingga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa negara di Hong Kong," tulis Ustaz Somad.
Menanggapi hal itu, Ketua MUI Bidang Hubung Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi menyatakan bahwa kasus penolakan Ustaz Somad di Hong Kong merupakan sebuah konspirasi untuk membunuh karakter ulama. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut.
"Ini adalah sebuah konspirasi untuk membunuh karakrer ulama. MUI minta kepada pemerintah terutama Kemenlu untuk melakukan investigasi khusus kasus ini agar tak terulang di masa mendatang," ujarnya saat dihubungi //Republika//, Senin (25/12).
Terlepas dari kasus penolakan Ustaz Somad di luar negeri tersebut, munculnya friksi-friksi di tubuh umat Islam dengan aksi massa menolak ustaz berceramah di pengajian harus segera diakhiri karena dapat memicu konflik horizontal. Karena itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Siafuddin pun meminta agar semua pihak menahan diri.
"Jadi tentu saya berharap kita semua menahan diri. Jadi masing-masing kita harus lebih mengedepankan bahwa sesungguhnya semua kita punya hak yang sama untuk menyampaikan ceramah-ceramah," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (7/11).
Ia pun mengimbau agar semua golongan tidak main hakim sendiri dalam menolak ceramah-ceramah yang diduga provokatif tersebut, apalagi dengan cara mengerahkan massa yang cukup besar. Karena, menurut dia, tindakan seperti itu dapat memecah persatuan umat Islam.
"Karena semuanya itu tentu akan sangat rawan sekali ditunggangi atau disusupi oleh pihak-pihak yang justru berkepentingan dengan perpecahan di internal umat," kata Lukman.
Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta agar penceramah santun dalam menyampaikan isi ceramahnya, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan di daerah. Ia pun juga meminta agar penceramah komitmen untuk tidak menyebarkan lagi paham khilafah dan ujaran kebencian.
"Pokoknya itu tadi, baik penceramah dari organisasi manapun dari kelompok apapun agar berceramah dengan santun," ujarnya kepada Republika.
republika
Judul asli :
Fenomena Penolakan Ustaz dan Semangat Pancasilais
