Oleh: N. Vera Khairunnisa
Mediaoposisi.com-Berita soal kondisi mengenaskan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, yang mengalami penahanan dalam kamp-kamp "pendidikan ulang" di Xinjiang terus bermunculan. Mereka bukan hanya ditahan, namun disiksa dengan tidak manusiawi.
Begitu kejamnya perlakuan yang diberikan oleh pemerintah Cina terhadap warga etnis Uighur, tidak membuat hati para pemimpin di dunia, khususnya negara yang berdekatan dengan Cina, tergerak untuk menunjukkan sikap penentangan .
Dari pengamatan Amnesty, tidak ada satupun negara di Asia Tenggara yang bersuara melindungi warga Uighur. Ini karena derasnya kucuran uang yang diberikan pemerintah Cina. Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid mencontohkan, Kamboja yang memperoleh bantuan sebesar 1,2 miliar Dollar setelah memulangkan 20 orang Uighur ke Cina. (bbc. com, 20/12/218)
Begitupun dengan Indonesia, hingga saat ini pemerintah masih tidak vokal terkait dengan Uighur. Padahal, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo mengatakan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Cina, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut. (bbc. com, 20/12/2018)
Pernyataan yang keluar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tidak tegas. Beliau menyatakan bahwa Republik Indonesia menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Meskipun demikian, menurutnya, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC), karena hal tersebut merupakan kedaulatan Cina. (tempo. co. id, 17/12/2018)
Sikap diamnya pemerintah Indonesia atas apa yang terjadi di Uighur merupakan langkah paling aman untuk menjaga hubungan baik dengan Cina. Mengingat besarnya investasi yang ditanam negeri tirai bambu itu di Indonesia. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari Cina pada periode Januari-September 2018 mencapai US$ 1,8 miliar. (bbc. com, 20/12/2018)
Jika saja Indonesia salah dalam memberikan sikap, hal ini memungkinkan akan berpengaruh kurang baik terhadap kedekatan Indonesia dengan Cina.
Indonesia Terjerat Investasi
Indonesia sebagai negeri yang memiliki berbagai sumber daya alam (SDA), semestinya bisa menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Terlebih lagi dengan jumlah populasi penduduk (SDM) yang sangat besar, jika dikelola dengan baik semestinya juga bisa menjadi faktor penggerak perekonomian. Dengan dua modal ini, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar. Bukan hanya secara ekonomi, namun juga kuat secara militer.
Kekuatan ekonomi dan militer akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi untuk melindungi saudara sesama muslim yang tertindas di luar sana. Kalau diibaratkan, ekonomi merupakan taring, dan militer adalah cakar, maka Indonesia memiliki keduanya. Taring dan cakar yang akan membuat negara lain gentar.
Hanya saja, karena Indonesia menerapkan sistem kapitalisme sekulerisme, maka potensi tersebut tidak mampu diwujudkan. Sistem ini memberi peluang pada para investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan investasinya. Akibatnya, SDA banyak dikuasai asing. Inilah bukti bahwa investasi merupakan bentuk imperialisme gaya baru.
Karena Indonesia sangat bergantung pada hutang dan investasi, hal ini menjadikan Indonesia tidak mandiri secara ekonomi. Sehingga dampaknya, segala kebijakan lain pun ikut terpengaruh, termasuk kebijakan luar negeri terkait sikap pemerintah terhadap masalah muslim Uighur saat ini. Investasi menjadikan Indonesia kehilangan taringnya.
Khilafah Satu-satunya Solusi
Sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, Islam memiliki aturan yang sangat rinci bagaimana sebuah negara mengatur masalah ekonomi, termasuk dalam hal investasi. Dalam Islam, tidak dibenarkan asing berinvestasi untuk membangun infrastruktur, apalagi mereka turut menjadi pengelola.
Islam membolehkan asing membuka bisnis di Indonesia. Namun, negara Islam tidak akan memberi izin siapa saja yang berasal dari negara kafir harbi (negara yang menyerang kaum muslim) untuk membuka bisnis dalam negeri. Cina yang menyerang muslim Uighur dengan anarkis, adalah termasuk negara kafir harbi. Islam jelas mengharamkan umat Islam melakukan kerjasama dengannya.
Melihat fakta yang demikian, kita tidak bisa berharap banyak terhadap Indonesia saat ini.
Satu-satunya jalan adalah dengan berupaya merubah sistem yang ada, yakni kapitalisme, sistem yang menjadikan Indonesia sangat bergantung dengan utang dan investasi, dengan Islam, sistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negeri independen.
Oleh karena itu, semoga fakta terkait kondisi kaum muslim Uighur bisa membuat kita semakin sadar bahwa keberadaan khilafah merupakan hal yang sangat mendesak. Sehingga perjuangan untuk menegakkannya harus semakin digencarkan. Hal ini agar penderitaan kaum muslim segera bisa berakhir. Bukan hanya muslim di Uighur, namun juga muslim di seluruh dunia.[MO/sr]
