Oleh : Ayu Oktaviani Kursia
( Mahasiswi FTI USN Kolaka)
Mediaoposisi.com- KRICOM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menanggapi adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Menurut Bamsoet, salah satu solusi untuk mengatasi kenaikan BBM adalah dengan mendorong pengendara untuk beralih ke penggunaan kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV). “Kenaikan harga BBM selalu menjadi persoalan besar di masyarakat.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil itu begitu mengakar. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggalakan pengunaan kendaraan elektrik. Tren otomotif dunia saat ini pun mulai bergeser ke kendaraan elektrik, “ ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (04/07/2018).
Menurutnya, solusi tersebut dinilai baik agar masyarakat tidak takut untuk beralih ke kendaraan listrik. Keberadaan mobil listrik saat ini juga dinilai sudah gampang ditemui. Seperti halnya dirinya yang turut menggunakan mobil listrik. Bahkan mobil listrik yang ada saat ini tak sekedar jenis hybrid.
Perusahaan otomotif dari cina,Geely, hingga pabrikkan mobil Korea Selatan, Hyundai juga ikut terjun di pasar elektrik.
”Pilihan sudah banyak. Tapi memang yang kerap jadi pilihan utama adalah Tesla.
Pabrik mobil listrik asal Amerika Serikat. Kebetulan yang saya miliki Tesla model X60 dan S60,” paparnya.
Politikus Golkar ini pun berujar bahwa masyarakat tak perlu khawatir karena mobil listrik terbukti ekonomis. “ Ngecharge di rumah 6 jam full untuk berjalan 350 km. Jadi kalau hanya mutar di Jakarta dan pulang pergi rumah-kantor, cukup seminggu sekali ngecharge,” tuturnya.
Kendaraan elektrik, Solutifkah ?
Tentu saja tidak, Bagaimana mungkin Kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV) menjadi solusi kenaikan BBM.A pakah pemerintah tidak memikirkan rakyat menengah kebawa? sanggupkah mereka menganti kendaraan mereka? Harusnya hal-hal seperti itu dipikirkan oleh pemerintah.
Permasalahan-permaslahan ini akan terus terjadi apabila sistem yang berlaku di Negara ini tidak diganti sementara masyarakat butuh solusi jangka panjang bukan solusi jangka pendek.
Kehidupan masyarakat dunia hingga kini masih didominasi dua sistem, yaitu sistem Kapitalisme Dimana sistem kapitalisme memandang individu bebas bertindak dan berbuat apa saja yang diinginkannya untuk meraih kebahagiaan duniawi, tidak mau menerima pengawasan orang lain serta menolak untuk dibatasi dan dibelenggu kebebasannya.
Dalam sistem kapitalisme, Negara hanya sebagai fasilitator untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan individu dan kepentingan para korporat.
Bagaimana dengan Sistem Islam ?
Sistem Islam berbeda dengan kedua Sistem tersebut, dan jelas takkan pernah bertemu apalagi kompromi, baik dalam fikrah maupun thariqahnya. Sistem Islam dengan ketiga asasnya, merupakan sistem tunggal yang khas, yang berbeda dengan sistem-sistem lain yang ada, baik yang lama maupun yang baru.
Adapun ketiga asas pelaksanaan sistem Islam adalah asas pertama, pembangun sistem islam adalah rasa ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individual di masyarakat. Seorang muslim memiliki pandangan mendalam dan jernih yang mencangkup pemikiran terhadap alam, manusia, dan kehidupan serta apa yang ada pada sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini.
Pandangan ini akan menumbuhkan perasaan dan indera seorang mukmin terhadap taqwa, dan menjadikannya aqidahnya sebagai pengontrol tingkah lakunya sehingga tidak akan pernah bertentangan dengan aqidahnya. Hal ini terjadi karena mafahimnya (ide-ide yang nyata atau bukan khayali) tentang kehidupan dan tingkah laku seorang mukmin terpancar dari aqidahnya.
Asas kedua, dalam penegakkan sistem Islam adalah adanya sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum islam dan mengawasi serta mengoreksi tingkah laku penguasa, pada masyarakat. Masyarakat Islam terbentuk dari individu-individu yang dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, dan peraturan yang mengikat mereka sehingga menjadi masyarakat yang khas dan solid (persatunnya).
Masyarakat seperti ini jelas berbeda dengan masyarakat kapitalisme yang terpecah-pecah oleh rasa individulistis dan selalu berubah, berbeda dengan masyarakat sosialisme yang saling bertentangan dan mengalami fase kehidupan yang keras dan penguasa yang absolute untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang diidamkan.
Masyarakat islam memiliki karakteristik tersendiri dalam membentuk perasaan taqwa dalam diri individu. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:
”Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar sebagai penegak keadilan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk ( berbuat) tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.( TQS.al-Maidah [5]:8)”
Lebih dari itu masyarakat Islam memiliki kepekaan indera yang amat tajam, terhadap berbagai gejolak masyarakat, apalagi terhadap adanya kemungkaran yang mengancam keutuhan masyarakat . Dari sisi inilah maka amar ma’ruf nahi munkar menjadi bagian yang paling esensial sekaligus yang membedakan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya.
Asas ketiga, pembangun masyarakat Islam adalah keberadaan negara/pemerintahan sebagai pelaksana hukum syara’. Kedudukan negara dalam Islam, adalah untuk selalu memelihara masyarakat dan anggota-anggotanya serta bertindak selaku pemimpin yang mengatur dan mementingkan urusan rakyatnya.
Keberadaan terpenting sebuah negara/pemerintahan dalam masyarakat Islam adalah untuk menetapkan hukum-hukum syara’ dan mengembang dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka dalam negara Islam, kedaulatan (penentu nilai benar-salah) itu adalah milik syara’ saja, sedangkan kekuasaan (penentu siapa yang akan melaksanakan nilai baik benar) adalah milik umat.
Artinya umat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan, dengan tetap berdasar kepada hukum syara’. Sedangkan kekuasaan melaksanakan hukum diserahkan kepada manusia untuk memilih pemimpinnya dalam melaksanakan hukum tersebut.
Dalam sistem Islam, negara mempunyai bangunan yang kokoh dan menyatu dengan tingkah laku individu dan sikap masyarakat.
Hal ini terjadi karena umat merupakan penyangga negara dan negara berwenang penuh untuk menerapkan hukum-hukum syara’ secara adil dan menyeluruh. Karena itu, sudah seharusnya kita bangkit menyadarkan masyarakat bahwa sistem yang ada sekarang ini tidak akan menyelesaikan masalah.[MO/sr]
