Oleh: Lilis Holisah
Pascasarjana UNTIRTA Banten
Selama masa pemerintahan Jokowi, utang luar negeri Indonesia hingga akhir Oktober 2018 bertambah US$ 7,65 miliar menjadi US$ 360,53 miliar atau setara Rp 5.191,66 triliun (dengan kurs Rp 14.400/dolar Amerika Serikat) dari posisi akhir 2017.
Jumlah tersebut terdiri atas utang swasta US$ 182,2 miliar atau sekitar Rp 2.623,64 triliun serta utang pemerintah dan swasta US$ 178,33 miliar setara Rp 2.568.02 triliun.
Meski mega proyek pembangunan infrastruktur terus berlanjut, namun senyatanya peruntukkan proyek infrastruktur tersebut bukanlah untuk rakyat. Tetapi peruntukkannya adalah untuk kapitalis asing dan aseng.
Buktinya adalah jaringan megaproyek jalan tol trans-Jawa yang tergabung dalam proyek strategis nasional (PSN) ini dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu tempuh 10-12 jam akan dikenakan tarif biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp600.000 siapa yang diuntungkan dari proyek tol ini?
Apakah rakyat? Bagaimana mungkin rakyat diuntungkan, sementara rakyat diperas untuk membayar tol yang seharusnya bisa dinikmati secara gratis.
Besaran harga sebesar Rp600.000 ini diperoleh berdasar tarif yang ditetapkan. Untuk tarif tol Solo-Mantingan-Ngawi, misalnya, tarif di patok Rp1.000 per km untuk kendaraan golongan I, Rp1.500 per km golongan II dan III, dan Rp2.000 per km kendaraan golongan IV dan V.
Tarif tersebut ditentukan berdasar Keputusan Menteri PUPR Nomor: 897/ KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Solo- Mantingan-Ngawi.
Sementara itu menurut Ekonom Senior, Faisal Basri menyebut bahwa pembangunan tol trans Sumatera dan Jawa untuk mempermudah penyaluran logistik adalah sesat pikir. Hal ini diungkapkan Faisal Basri dalam sebuah program acara di salah satu televisi swasta di Indonesia, Jumat (28/12/2018) dengan tema “Ekonomi Indonesia 2018: Meroket Atau Merosot?”
Lebih lanjut menurutnya bahwa Indonesia adalah negara maritim, sehingga lautan yang terbentang luas itu bisa digunakan untuk transportasi laut.
Dibangunnya jalan tol Sumatera, jawa-banyuwangi dengan alasan mempermudah logistik, itu sesat pikir, karena logistik yang paling murah dan efisien dan efektik untuk meningkatkan daya saing di Indonesia adalah transportasi laut. logikanya jika logistik yang diangkut menggunakan truck lewat jalur darat maksimal hanya bisa mengangkut 10 ton.
Biaya transportasi/ongkos 10 ton tersebut lebih mahal 10 kali lipat. Oleh karena itu, seharusnya transportasi untuk berbagai logistic dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur seharusnya menggunakan transportasi laut, bukan darat.
Pilihan yang Salah
Pembangunan infrastruktur di Indonesia, -selain peruntukannya bukan dalam rangka mengurusi urusan rakyat, tetapi dalam rangka mencari keuntungan, juga karena biaya pembangunannya ditopang dari utang yang berbasis riba-, adalah kesalahan besar.
Kenapa? Karena semua itu akibat dari pilihan sistem ekonomi yang salah, sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba dan merusak.
Akibat kesalahan ini, Indonesia dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, tidak mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan utang berbasis riba sebagai penopang kegiatan ekonominya.
Alhasil, Negara ini masuk dalam jebakan utang (debt trap) yang sedikit sekali peluangnya bisa keluar dari jebakan tersebut. Artinya Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme ini akan terus menerus berada dalam jerat utang.
Pada pertengahan 1953, Indonesia resmi menjadi anggota IMF. Secara legal, keanggotaan itu disahkan dengan UU No 5/1954. Pada Agustus 1956 pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman IMF sebesar US$55 juta karena inflasi berkecamuk disebabkan defisit anggaran yang meningkat dan cadangan devisa menurun cepat.
Pinjaman besar dari IMF tersebut tak mencukupi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh negara baru yang menghadapi persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur dan membutuhkan banyak investasi baru. Apalagi defisit anggaran tahun 1957 tiga kali lipat, dan pada 1958 dan 1959 menjadi dua kali lipat lagi.
Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi pasien IMF tanpa pernah bisa keluar dari jeratan utang IMF.
Pembangunan infrastuktur pendanaannya dari utang, demikian pula dengan pembiayaan penyelenggaraan negara, semua dari utang. Inilah Indonesia, Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun aslinya adalah negara miskin, karena kekayaannya dibiarkan bahkan dilegitimasi untuk dijarah oleh asing dan aseng.
Islam Bicara Pembangunan
Islam merupakan sebuah ideologi memiliki sistem yang lengkap untuk mengatur seluruh persoalan kehidupan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kesalahan pembangunan infrastruktur negeri ini adalah akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Oleh karena itu, solusi bagi pembangunan infrastruktur adalah dengan membuang jauh-jauh sistem ekonomi kapitalisme dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam, sistem yang berasal dari Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan.
Islam memandang, bahwa kebijakan mendasar terkait dengan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi Islam akan mengelola persoalan kepemilikan, pengeloaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, politik ekonomi Islam harus dijalankan dengan benar sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan, dan tidak akan menjadikan Negara Islam terjerat utang yang sangat besar seperti Indonesia saat ini.
Negara Islam akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelanggaraan negara. Termasuk Negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga.
Negara Islam akan membiayai pembangunan infrastruktur bukan dari utang, melainkan dari pos-pos yang telah disiapkan. Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum.
Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelola-annya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain.
Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun.
Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.
Dalam Ekonomi Islam, setiap benda yang tergolong milik umum seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, padang gembalaan, dan masjid.
Semua itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok, baik asing ataupun domestik. Semuanya milik seluruh kaum Muslim. Semua itu wajib dikelola oleh Khalifah sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan kepemilikan ini.
Terlihat jelas perbedaan antara pembangunan di negara yang menerapkan sistem kapitalisme dengan Negara yang menerapkan sistem Islam.
Di Negara kapitalis rakyat harus membayar untuk mendapatkan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab Negara. Sementara dalam Negara Islam, Negara berkewajiban memberikan pelayanan publik dengan Cuma-Cuma alias gratis.[MO/ge]
