Oleh: Aulia A Dina
Mediaoposisi.com- Tahun telah berganti dan pada awal tahun 2019 ini negeri kita sedang disibukkan dengan persiapan pesta demokrasi yang akan diadakan pada tanggal 17 April 2019, yaitu dalam rangka pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negeri ini dalam 5 tahun kedepan.
Adapun hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan saat ini yaitu mengenai tidak difasilitasinya calon presiden dan calon wakil presiden dalam menyampaikan visi-misinya secara langsung kepada rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memutuskan tidak menyediakan fasilitas bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mensosialisasikan visi dan misi mereka dalam debat pertama pemilihan presiden 2019 yang akan dilaksanakan tanggal 17 Januari 2019.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakan antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon melalui rapat bersama yang digelar pada Jumat (4/1/2019) malam.
“Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silahkan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi, tidak difasilitasi lagi oleh KPU”, Kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu (www.nasional.kompas.com, 5/1/2019).
Alasan KPU membatalkan untuk memfasilitasi penyampaian visi-misi masing-masing capres-cawapres ini sangat tidak masuk akal, karena menurut Arief Budiman pihak KPU merasa kerepotan. Dirinya mengaku tak bisa mengakomodir semua keinginan paslon capres-cawapres (www.nusantaranews.co).
Pada Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu telah jelas disebutkan “Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik”. Dalam hal ini jelas bahwa KPU tidak menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, padahal adalah suatu keharusan KPU memfasilitasi penyampaian visi-misi para kandidat capres dan cawapres kepada seluruh rakyat yang akan memilih.
Banyak pihak menyayangkan keputusan KPU ini. Karena, penyampaian visi-misi adalah sesuatu hal yang penting di era demokrasi saat ini, agar rakyat bisa tahu apa agenda yang akan dilakukan capres dan cawapres kelak jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Penyampaian visi-misi ini wajib ada dan disampaikan langsung oleh para paslon pemimpin kepada seluruh rakyat secara terbuka, agar ketika rakyat mendengar visi-misi para calon pemimpinnya, rakyat bisa langsung menilai dan mengoreksi jika terdapat penyimpangan dalam visi-misi para calon pemimpinnya.
Tugas para calon pemimpin dalam sistem demokrasi saat ini adalah menyampaikan visi-misi mereka secara terbuka kepada seluruh rakyat, agar dapat meyakinkan rakyat untuk memilih mereka. Tetapi kebanyakan dari rakyat merasakan hampir semua pemimpin ketika telah terpilih, mereka malah melupakan visi-misi dan janji-janjinya dahulu.
Pada sistem pemerintahan sekarang banyak pula para calon pemimpin yang minim visi-misi dalam rencana memimpin negeri ini, sehingga ketika mereka telah terpilih dan menjabat keadaan negeri ini tetap sama, tidak berubah, bahkan lebih terpuruk. Rakyatlah yang akan dirugikan ketika para calon pemimpin yang minim visi-misi ini terpilih dan menjabat sebagai pemimpin.
Adapun keharusan bagi rakyat yaitu untuk mengingatkan atau memuhasabahi pemimpin ketika mereka tidak menjalankan apa yang telah dijanjikannya. Tetapi, jika adanya keputusan KPU sekarang untuk tidak memfasilitasi penyampaian visi-misi para paslon pemimpin, hal ini menjadikan rakyat tidak mengetahui visi-misi mereka yang akan memimpin dalam 5 tahun kedepan, lalu bagaimana rakyat bisa memuhasabahi pemimpinnya?
Dengan kejadian-kejadian ini, membuat kita mengingat kembali bagaimana para pemimpin dalam Islam ketika ketika menjabat, mereka senantiasa memimpin rakyatnya dengan penuh kesadaran bahwa bukan hanya kepada rakyat saja mereka bertanggung jawab tetapi mereka bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT atas janji-janjinya. Pemimpin dalam Islam akan senantiasa amanah pada tugas dan menepati janjinya tanpa perlu diingatkan, karena mereka memimpin dengan keimanan dan keyakinan bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
Pemimpin dalam Islam mengatur rakyatnya dengan aturan-aturan yang diberikan Allah SWT yang sudah pasti tidak akan merugikan rakyat dan bersifat memihak kepada rakyat. Sedangkan pemimpin dalam sistem demokrasi memimpin dengan visi-misi dan aturan-aturan yang mereka buat sendiri yang sudah menjadi rahasia umum bahwa sering dari visi-misi atau aturan-aturan yang mereka buat berpihak kepada asing dan malah merugikan rakyat.
Sungguh saat ini pasti kita merindukan sosok pemimpin yang amanah, berpihak pada rakyat, dan memperhatikan rakyatnya. Tetapi pemimpin seperti itu pasti tidak akan kita temukan ketika masih menggunakan sistem kufur (sepeti sekarang) dalam bernegara.
Hal ini telah kita rasakan, sudah berapa kali berganti pemimpin tetapi keadaan negara kita masih tetap sama dalam kemiskinan, kesulitan pekerjaan, keterpurukan dalam pendidikan, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya.
Tetapi semua ini tidak akan terjadi ketika kita diatur oleh aturan yang hakiki yaitu aturan Allah SWT dalam bernegara, karena pemimpin yang amanah dan bertaqwa hanya akan ditemukan pada negara yang menggunakan aturan Allah pada sistem pemerintahannya.
Tanpa sistem kepemimpinan yang syar’i (yang berasal dari Allah) rakyat hanya akan merasakan kekecewaan berulang yaitu dizalimi, dilupakan pemimpin ketika sudah menjabat atau berkuasa, pemimpin berpihak pada asing yang berkepentingan, dan negara tidak menunjukan kemajuan dibidang apapun. Oleh karena itu satu-satunya solusi dari semua permasalahan ini adalah kembali kepada aturan Islam yang berasal dari Allah SWT dalam memilih pemimpin dan bernegara.[MO/sr]
