Oleh: A.R
(Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mediaoposisi.com-
Tahun 2020, belum genap satu bulan terlewati kado pemerintah ala rezim kapitalis mencekik rakyat dengan sangat kuat. Berbagai tarif pelayanan publik mengalami kenaikan yang begitu menyengsarakan. Mulai dari tarif dasar listrik, premi BPJS, tarif, tol, dan tarif parkir resmi naik per 1 Januari 2020. Kenaikan tarif tersebut bahkan naik dua kali lipat dari tarif sebelumnya.
Kebijakan yang menyengsarakan ini tentu memaksa rakyat sehingga mau tak mau harus sepakat dan setuju. Ditambah lagi berbagai bentuk ancaman yang menyertai kenaikan tarif ini menjadi alasan lain rakyat semakin berkubang dalam lubang kesengsaraan yang memang senagaja digali oleh rezim saat ini. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas serta pelayanan dijadikan dalih oleh pemerintah untuk menaikkan tarif layanan publik.
Kenaikan tarif layanan publik yang tak masuk akal tentu menyulitkan rakyat dalam memenuhi hajat hidupnya, padahal kesehatan, listrik, dan jalan merupakan hak rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebutuhan pokok yang harusnya bisa diberikan dengan percuma kini dijadikan sebagai barang dagangan untuk memenuhi kantong- kantong mereka, Selain itu kenaikan tarif ini juga menjadi koreksi bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam pemanfaatan SDA dan SDM yang begitu melimpah ruah di Indonesia. Melihat fakta di lapangan, begitu besar pengeksploitasian sumber daya alam di berbagai wilayah baik darat maupun laut. Semua yang menjadi hak milik warga Indonesia bahkan yang menjadi sumber penghidupan justru diberikan secara murah dan mudah kepada negara-negara kapitalis.
Selain itu pengelolaan yangharusnya dapat dilakukan oleh negeri sendiri justru berbalik menjadi pengelolaan oleh warga negara asing. Fenomena bonus demografi yang akan diterima Indonesia justru ditanggapi dengan membuka keran bagi warga negara asing untuk bisa bekerja di Indonesia. Lebih parahnya lagi pemerintah saat ini akan menerapkan “omnibus law” yang mana nantinya upah buruh akan dihitung sesuai dengan jam kerjanya.
Kesewenang-wenangan dan ketidak masuk akalan ini tentu terjadi karena regulasi penanganan masalah yang dilakukan oleh pemerintah masih saja dengan sistem sekuler-kapitalistik. Solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah saat ini hanya menjamin kehidupan para pemilik modal, namun tidak menjamin atas terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat dan individu.
Berbanding terbalik dengan penguasa pada sistem Islam. Negara khilafah yang menerapkan sistem Islam sangat menjamin hajat hidup dasar rakyat dan individu. Pengelolaan sumber daya alam dan manusia semata-mata hanya untuk kemasalahatan rakyat. Sektor-sektor penting yaitu air, padang gembala, dan api akan dikelola oleh negara semata-mata untuk pemenuhan kebetuhan dasar rakyat, sehingga tidak akan ditemukan lagi tarif layanan publik yang begitu tinggi dan mencekik. Tanggung jawab pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi rakyat akan diimbangi pula dengan pemantapan kualitas softskill sumber daya manusianya sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan individu serta keluarganya dengan baik.
Peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan semata-mata juga karena tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasarnya. Jaminan tersebut tentu bukan hanya omong kosong belaka seperti dalih yang diungkapkan oleh pemerintah saat ini. Bahkan dengan sistem Islam pendidikan dan kesehatan tidak lagi didapatkan dengan mengocek uang besar terlebih gratis karena khilafah akan menjamin kebutuhan dua hal tersebut bagi tiap individu yang berada di bawah naungan khilafah.
Begitupula dalam pemenuhan kebutuhan lainnya seperti air, listrik, bbm, jalan, bahkan transportasi. Pemenuhan layanan publik tidak lagi menarik rakyat dengan tarif tinggi bahkan bisa saja gratis karena di dalam daulah khilafah tidak akan terjadi bentuk kapitalisasi yang sangat menyengsarakan seperti sistem saat ini.[MO/sr]
