Oleh: Mesi Tri Jayanti
(Mahasiswi Muslim Ideologis)
Mediaoposisi.com- Ummat Islam tidak henti menjadi sasaran empuk atas stigma negatif yang dibuat oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab. Entah sampai kapan tuduhan-tuduhan dengan isu radikal, terorisme, pernyataan perda syariah intoleran, hingga penghinaan terhadap syiar islam seperti kumandang adzan dan bendera tauhid ini disudahi. Bahkan sekarang mereka memunculkan kembali isu bahwa tempat peribadatan umat islam terpapar oleh penceramah radikal.
Sebagaimana yang dikabarkan (cnnindonesia.com), Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
Menangkal isu tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa dalam mencegah radikalisme di masjid, pemerintah khususnya Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan melakukan pendekatan dan batasan untuk ceramah di masjid-masjid. Pembatasan dilakukan salah satunya dengan membuat kurikulum bagi para penceramah yang harus ditaati saat mengisi ceramah. (detik.com)
Menjelang aksi akbar bela tauhid 212 yang akan digelar oleh Ummat muslim di Indonesia, adanya tuduhan-tuduhan tadi menunjukkan tingkat kepanikan yang tinggi rezim sekuler dalam menghadapi kesadaran politik ummat Islam yang kian menguat. Ummat tidak tinggal diam saat mendapati Islam dengan seperangkat ajaran-ajaran nya dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu dibalik isu-isu klasik yang terus didengungkan.
Berbagai tanggapan dari ummat bahkan para ulama yang angkat suara dalam menanggapi isu masjid yang terpapar pencerahan radikal semakin memperlihatkan dimana posisi rezim saat ini. Banyak para ulama yang meragukan hasil survei tersebut. Bahkan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin meragukan hasil survei yang mengungkapkan 41 masjid pemerintah di Jakarta terindikasi radikal. Justru survei tersebut hanya akan menimbulkan kecemasan dan memecah kerukunan di kalangan umat Islam. Ia meminta masyarakat tidak cepat mempercayai penilaian yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab, penelitian tersebut bisa dilakukan dengan paradigma yang salah terhadap pemahaman radikalisme. (republika.co.id)
Ceramah merupakan kegiatan dakwah yang menjadi kewajiban mulia setiap muslim dalam melakukan aktivitas amar makruf nahi munkar. Seruan yang disampaikan dalam berdakwah tidak lain sumbernya adalah Qur'an dan Sunnah yang menjadi panduan kaum Muslim.
Selaras dengan perintah Allah swt. untuk berislam secara Kaffah (menyeluruh) dalam Q.S Al-Baqarah : 208, maka tak terkecuali dalam urusan pemerintahan pun sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SAW dulu harusnya menjadi contoh pada kepemimpinan saat ini dan wajar jika menjadi topik pembahasan dalam penyampaian isi ceramah. Sebab menjadi bukti bahwa kerinduan ummat kini pada kehidupan yang dinaungi syariat Islam semakin membuncah. Namun dengan adanya pelabelan radikal pada penyampaian isi ceramah menjadi rancu ketika makna radikal oleh rezim sekuler ini cenderung tidak dikonstruksikan secara detail.
Sangat jelas ini merupakan narasi yang diciptakan agar ummat Islam alergi bahkan phobia dengan ajaran-ajaran Islam dan identitas muslimnya. Umat tidak boleh terpengaruh isu-isu yang terus mendiskreditkan Islam. Sebab Islam bukan ajaran radikal, tapi hukum-hukumnya justru membawa kebaikan bagi umat manusia.
Melihat berbagai penentangan terhadap arus kebangkitan Islam ini merupakan sunnatullah. Sebab begitu juga situasi yang dilalui oleh kaum mukmin terdahulu dalam memperjuangkan ajaran Islam. Maka dari itu, menjadi kewajiban bagi ummat saat ini untuk segera menentukan sikap agar berada di barisan perjuangan mengembalikan Islam sebagai pengatur kehidupan secara menyeluruh. [MO/sr]
