Oleh: Pipit Agustin
Member AMK Jatim
Jumlahnya pun fantastis, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Seperti yang berlangsung pada 31 Oktober 2018 lalu di depan istana negara Jakarta. Puluhan ribu guru honorer dari berbagai daerah menuntut kesejahteraan.
Kesejahteraan ini adalah tentang gaji dan juga kejelasan status. Mereka ingin diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Fenomena seperti ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana nasib putra-putri generasi mendatang bila Sang Guru kerap 'pergi' dari kelas menuju panasnya jalanan?
Sungguh, demi kesejahteraan semata mereka para guru harus berpanas ria meninggalkan putra-putri tercinta demi penghidupan dan derajat yang sejahtera. Walau hal ini beresiko mengancam kinerja sekolah dan juga masa depan generasi bangsa.
Fenomena ini juga menunjukkan kepada kita secara kasat mata tentang betapa buruknya pengaturan urusan rakyat oleh penguasa. Ini juga merupakan sinyal kuat betapa abainya penguasa terhadap posisi strategis guru dalam menyiapkan generasi masa depan.
Persoalan kesejahteraan tak kunjung menemui solusi, kecuali berwujud janji saat musim kampanye menghampiri.
Hal itu harus segera kita sadari bahwa ternyata selama ini sistem demokrasi sekular bukan hunian yang nyaman untuk mewujudkan kesejahteraan. Kehadiran penguasa tidak lain sebagai pelaksana sistem sekular yang bercirikan hilang empati dan rasa peduli apalagi menjunjung tinggi posisi guru.
Sinyal ini dapat dilihat dari respon pihak istana ketika puluhan ribu guru berunjuk rasa di depan istana. Sekedar menemui para guru pun tidak.
Apatah lagi duduk bersama mencari solusi. Bertahun-tahun nasib guru honorer digantung. Penghor-matan kepada guru hanya simbolik dengan berupa penetapan Hari Guru Nasional diperingati tiap tahun tepatnya tanggal 25 November yang selalu diwarnai aksi demonstrasi.
Sistem demokrasi sekular nan kapitalistik, selalu itung-itungan untung rugi materi. Sebagaimana diungkapkan salah satu pejabat kantor staf kepresidenan yang menuturkan bahwa pemerintah senantiasa melakukan berbagai simulasi untuk mencari jalan terbaik bagi guru honorer dengan menghitung estimasi setiap pilihan.
Termasuk dalam hal anggaran kesejahteraan guru. Alasan keterbatasan anggaran selalu muncul. Namun mengapa alasan yang sama tidak demikian halnya untuk sektor pariwisata misalnya.
Digenjot habis-habisan dana agar terwujud kawasan wisata sehingga mampu mengundang investor masuk. Atau jor-joran mempercantik infrastruktur meski harus berhutang. Agaknya, kelaziman seperti ini menjadi karakter penguasa neoliberal.
Lazim mempercantik raga, namun abai pada kualitas jiwa. Rajin bersolek fisik namun abai pada nasib para pendidik.
Alhasil, kualitas generasi terdidik pun akan memiliki karakter materi oriented. Paradigma pendidikan sekular meniscayakan hasil didikan yang cerdik pandai namun materialistis. Menuntut ilmu hanya demi mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi.
Menuntut ilmu hanya agar bisa segera bekerja. Banyak orang berilmu namun hilang moral. Para-digma sekular mengajarkan berilmu dengan meniadakan unsur agama.
Ada baiknya kita semua berbenah. Betapa rusaknya tata kelola kehidupan generasi mendatang di bawah payung demokrasi sekular.
Mari bersama-sama mengubah hunian yang tak lagi nyaman menuju rumah idaman yang diliputi kemuliaan dan rahmat. Mari tinggalkan sistem sekular. Mari berhijrah, mengupayakan terwujudnya sebuah sistem kehidupan yang diliputi rahmat dari Sang Pencipta Alam.[MO/ge]
