Oleh: Rina Indrawati
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Mediaoposisi.com-Pemerintah memperbaharui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi global yang masih berlanjut di 2018. Ada tiga kebijakan yang diperbaharui dalam PKE 16 yang diluncurkan Jumat, 16 November 2018 di Istana Negara, Jakarta (cnnindonesia.com/16/11/18).
Ketiga kebijakan tersebut antara lain Perluasan Fasiltas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua Relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) yang kedua kalinya untuk mendorong investasi seluasnya bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Khusus aliran modal asing, pemerintah membuka investasi 100 persen di 54 sektor usaha.
Ketiga Memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE (Devisa Hasil Ekspor) dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam. Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final PPh atas deposito.
Seluruh poin pembaharuan bermuara pada upaya penguatan investasi. Sebagaimana disampaikan Darmin Nasution, Kemenko Bidang Perekonomian di sela wawancaranya dengan media Jumat lalu, “Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia."
Tentu bisa ditebak siapakah yang diuntungkan dengan adanya peluncuran poin kebijakan tersebut? Siapa lagi kalau bukan para kapitalis. Yakni para korporat dan investor yang menjadi subjek utama sasaran poin-poin kebijakan tersebut.
Lantas, apakah ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia? Tentu tidak. Dunia kapitalis hanya akan memanfaatkan penawaran investasi demi keuntungan mereka pribadi. Apalagi Asing. Segala cara akan dilakukan demi profit besar. Tidak peduli jika harus mendegradasi nilai-nilai moral, kemanusiaan, apalagi agama. Jika nilai-nilai tersebut tidak menguntungkan. Buang saja!
Alhasil, berbagai mudhorot bermunculan kala investasi diterapkan. Penjajahan pun tak terelakkan. Masyarakat dikorbankan untuk memakai hasil produksi investasi. Tak jarang karyawan pun sama, diupah tak sesuai kerja. Sumber daya alam dikeruk habis. Belum lagi dampak kawasan industri yang merusak lingkungan sekitarnya.
Membuka peluang 100 persen investasi asing, artinya menerima penjajahan di sektor ekonomi. Bukannya malah maju, yang ada justru Indonesia semakin terkepung. Maka wajar saja jika ada yang menganggap bahwa Indonesia akan benar-benar terjual seluruhnya. Sold out. Laris manis.
Islam Sebagai Solusi
Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, negara diwajibkan mengatur perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi Islam. Termasuk investasi. Meringkas dari kitab nidzamul iqtishodiy fiil Islam, karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani ada beberapa hal yang wajib diperhatikan negara berkaitan dengan investasi
Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital.
Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan.
Investor hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal.
Investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum (harta rakyat).
Investasi asing tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam.
Investor diperbolehkan bergerak di sektor riil, tidak boleh di sektor yang nonriil.
Investor yang akan berinvestasi, bukanlah investor yang terkategori muharriban fi’lan.
Dengan beberapa hal di atas, maka peluang asing untuk menjajah negara dan menyengsarakan umat tentu tertutup rapat. Dengan begitu, dalam pengaturan ekonominya, negara hanya berkonsentrasi pada kesejahteraan umat dan kekuatan negara dalam bidang ekonominya.
Dengan demikian, mengapa masih saja ada alasan mempertahankan kapitalisme? Sudah seharusnya kita beralih kepada sistem yang jelas-jelas akan memberikan kemaslahatan kepada umat. Yakni sistem Islam. Yang diturunkan langsung oleh pencipta manusia, Allah SWT.
"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?" (TQS. Al-Maidah: 50)[MO/an]
