(Dir. LANSKAP)
Buntu. Tuan rumah, Perdana Menteri Peter O'Neill menjelaskan bahwa "dua raksasa di ruang" gagal mencapai kesepakatan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir. KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berakhir pada Minggu, 18 November 2018. China menolak, sementara sebanyak 21 pemimpin APEC pada pertemuan tahunan di Papua Nugini menyatakan kesepakatan baru.
Hal ini sebagai efek persaingan politik Amerika Serikat dan China, berebut pengaruh atas wilayah Asia-Pasifik, termasuk buntut dari perang dagang yang sengit kedua Negara tersebut pada tahun ini. Dalam acara itu, Amerika Serikat mengatakan akan bergandengan tangan dengan Australia dalam mengembangkan pangkalan laut di Papua Nugini, dalam upaya meredam pengaruh China.
AS tampil agresif menentang dan mengancam China, juga menggunakan seluruh sekutunya untuk untuk mengisolasi China. Sementara China berusaha keras mengorganisir kekuatan diplomasi ekonomi dan politiknya untuk meredam aksi-aksi anomali dari AS. Pernyataan-pernyataan diplomasi kedua Negara ini memang nampak kontradiktif.
Amerika punya potensi militer dan kemitraan dengan para sekutunya, sementara cadangan dolar yang sangat besar yang dimiliki China membuat China memiliki kemampuan untuk membeli saham keuangan AS, yang digunakan AS untuk membiayai defisit perdagangannya. Hal ini berakibat kepada ekspansi perindustrian Cina, dimana industri tersebut membutuhkan pasokan minyak dan energi yang lebih besar lagi.Berikutnya, pengangguran di sektor industri AS pun meningkat karena kalah bersaing dengan kualitas produksi Cina yang lebih superior. AS hari ini memandang Cina sebagai ancaman memaksa pemerintah AS untuk terus mengisolasi Cina.
Bagi AS perkembangan di Jepang merupakan penyeimbang kekuatan Cina di wilayah Timur. Di wilayah Barat, AS mendekati India dengan berbagai kerjasama ekonomi, transfer teknologi nuklir, dan upaya pemberian status permanen dalam Dewan Keamanan PBB. Lebih jauh lagi, AS menormalisasi hubungannya dengan Vietnam, mengubur dendam masa lalu, dan membangun kerjasama bilateral. AS berhasil menggaet Vietnam dari pengaruh Cina sehingga memutus aliansi tradisional Cina di wilayah pasifik ini. Hingga saat ini Vietnam sendiri juga memiliki konflik perbatasan dengan Cina di seberang utara.
Istilah hedging strategy ini digunakan Rand Corporation untuk membenarkan alasan AS perlunya menghadirkan dan memperkuat kehadiran dan akses militer AS atas berbagai fasilitas yang diperlukan guna membendung pengaruh Cina. Strategi AS untuk membendung Cina di Asia Tenggara nampaknya memang tidak main main. Laporan Rand Corporation secara tegas dan lugas menekankan:
“Munculnya Cina sebagai kekuatan regional yang baru dalam tempo 10 sampai 15 tahun ke depan dapat meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Cina di Asia Tenggara dan akan meningkatkan potensi konflik bersenjata.”
Bagaimana dengan posisi Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral yang digelar di sela KTT APEC. Sebagaimana dikutip dari liputan6.com 18 Nov 2018, Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Presiden Xi Jinping atas kesuksesan China menggelar pameran internasional ekspor di Shanghai yang berlangsung belum lama ini. "Saya ingin menyampaikan selamat atas penyelenggaraan The 1st China International Import Export Expo di Shanghai baru-baru ini, di mana Indonesia menjadi 'Negara Kehormatan'," ujar Jokowi, seperti dikutip dari rilis resmi Biro Sekretariat Presiden RI, Minggu (18/11/2018).
Indonesia belum menjadi Negara berpengaruh, malah menjadi target pasar utama bagi China. Dan China ingin mengusir seluruh pengaruh AS di Negara ini. Daya tarik investasi yang tinggi dan keunggulan dalam perdagangan luar negeri, menjadikan China meraup surplus devisa yang besar tiap tahunnya. Cadangan devisa ini, menjadi modal yang cukup besar untuk Cina dalam membangun kekuatan politik dan ekonomi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Negara komunis ini adalah melakukan ekspansi intervensi di berbagai Negara. Cina secara aktif melakukan investasi dan melakukan pinjaman terutama ke Negara berkembang yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia.
Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan One Country and Two System, yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/kamunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq Partai Komunis Cina. Artinya, para pengusaha boleh di depan membuka ladang-ladang usaha di luar negeri, tetapi ada back up militer (negara) di belakangnya. Itulah titik poin konsepsi One Country and Two System yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.
Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam gunakan 'pendekatan naga’ terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas di internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan ‘pendekatan panda’ (simpatik), dalam bentuk.
Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam ujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” nya yang mengikat. Pendekatan panda merupakan ruh atau jiwa pada model "perang asimetris" yang sering dikerjakan oleh Cina. Bila dikaitkan dengan pemahaman "Perang Asimetris" dan kebijakan "One County and Two System" nya, maka "Turnkey Projek Manajement", pada hakekatnya merupakan "Perang Asimetris" sebagai strategi Cina untuk menguasai Indonesia secara non militer.
Isu invasi ekonomi, politik dan militer China yang masuk ke Indonesia menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah. Sehingga, jangan sampai pemerintah dianggap melakukan pembiaran atas masalah tersebut. Umat Islam bertanggung jawab terhadap masalah keamanan, bukan cuma terhadap ancaman fisik tetapi juga ancaman ideologi dan manusianya.
from Pojok Aktivis
