Oleh : Bagas Kurniawan
('Aliwa Institute)
Mediaoposisi.com Pilkada serentak yang diselenggarakan di 151 provinsi di seluruh Indonesia. Yang berlangsung pada (27/6/2018) ini sedang melalui masa (quick count), atau hitung cepat.
Beberapa paslon (pasangan calon) di daerah sudah ada yang mendeklarasikan kemenangannya dalam pilkada tahun ini. Sebut saja di Jabar, Jatim, Makasar. Begitu pula dengan paslon yang mendapatkan hasil yang tidak diharapkan yaitu harus berbangga hati menelan kekalahan.
Pilkada tahun 2018 ini memang sangat terlihat persaingannya antara paslon yang satu dengan yang lain. Berbagai palson saling berlomba dalam mengumbar janji kampanye kepada rakyat, dan tak mengherankan pula 'Mony politics' sering dilakukan.
Pemilihan wakil daerah yang berlangsung Rabu, (27/6) kemarin, memang menjadi perhatian tersendiri oleh banyak pihak, hal yang perlu jadi perhatian tentu mahalnya biaya pilkada yang dikeluarkan oleh KPU (komisi pemilihan umum) "pilkada biasa 2015 di 269 daerah habiskan dana Rp. 7 Triliun.
Pilkada serentak 2017 di 101 daerah Rp. 5,9 T. Tahun ini 15,2 Triliun untuk 151 daerah.Tujuan efisiensi tak tercapai kemana uangnya ? Seperti yang dikutip di halaman akun twitter milik pribadinya. (@Muji_TablloidMu) sebagai redaktur Media Umat.
Ia pun melanjutkan, bahwa data Kemendagri pada tahun 2015, sebanyak 95 % kepala daerah tidak akur dengan wakilnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Bagaimana pemimpin yang bermasalah bisa selesaikan masalah di daerahnya ?
Sebelum pilkada dimulai ada beberapa palson dari daerah tegas bila ia terpilih akan mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Dan juga tentu ada poros yang mengatakan sebaliknya, yaitu 2019 Ganti Presiden. Tak hayal perang hastag dan cara-cara kotor pun dilakukan.
Pilkada serentak yang digelar, tentu sangat penting bila paslon yang sudah terpilih menjadi gubernur akan memudahkan peserta pemilu yang akan bertarung pada pilpres tahun 2019. Mengapa ? Karena lumbung suara di daerah menentukan seberapa besar dalam memenangi pilpres 2019.
Itulah sistem demokrasi, yang saat ini diterapkan di negeri ini. Menjadikan mental para pemimpin negeri ini hanya menginginkan kekuasaan. Ada 2 hal yang perlu kita jadikan perhatian, yaitu :
1. Dalam sistem demokrasi untuk melangsungkan pilkada ataupun pilpres membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besaran biaya kampanye tidak sesuai dengan besaran gaji para pemimpin yang terpilih. Lalu pertanyaannya untuk siapa mereka bekerja ?
2. Siapapun yang terpilih dalam perhelatan ini baik pilkada maupun pilpres, hanya akan dimenangi oleh Demokrasi, bukan Islam. Setelah ini mereka yang terpilih akan melaksanakan dan menjaga sistem Demokrasi. Mengamalkan Demokrasi, dan lagi-lagi memuja Demokrasi. Mereka lupa dengan janji-janji kampanye, dan tentu nasib rakyat semakin sengsara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini fakta. Bahwa sistem Demokrasi menyengsarakan.
Wahai kaum Muslimin, Demokrasi bukanlah rumah sejati Umat Islam. Ibarat rumah, Demokrasi adalah rumah kontrakan. Tak usah diperbaiki, ditambal, ataupun di topang dengan berbagai cara. Saatnya kita bangun rumah kita sendiri, yaitu sistem Islam. Itulah "Khilafah".[MO/sr]
