Oleh: Maya A
Mediaoposisi.com- Juni telah terlewati. Berikut gelora panas yang melingkupi selama ratusan hari jelang pesta demokrasi. Dan kini, tinggallah sang pemenang berbangga hati. Menyambut hari baru sebagai pemangku kebijakan tertinggi di wilayah yang dikuasai.
Sebenarnya, tak ada yang baru di pesta ini. Ritme nya pun masih sama. Debat sengit unjuk kebolehan sekaligus menjatuhkan lawan, lalu dilanjut bagi bagi uang saku sebagai selipan.
Jadi jangan heran jika pada akhirnya status tersangka banyak tersematkan. Dan jangan heran pula jika kali ini Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo meski sedang terjerat kasus korupsi. (Kompas 29/6)
Keputusan ini sebenarnya hanyalah sejarah yang berulang. Beberapa tahun lalu, data penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 9 nama kepala daerah yang dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi walau yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, maupun pihak kepolisian dan kejaksaan. (Tribunnews 29/6).
Sungguh, bagaimanmuna mungkin seseorang dengan track record buruk diuluri tali kepemimpinan? Ironisnya lagi, rakyat masih saja mempercayakan kehidupannya 5 tahun kedepan kepada para pemuja duniawi seperti itu. Yang dengan uang saja, mereka bisa kalap.
Sejatinya, akar permasalahan ini bukan karena diamnya orang orang alim seperti yang sering dinasihatkan jelang pemilu. Akan tetapi, demokrasi lah yang meniscayakan para kriminal berlaga dalam kepemimpinan.
Demokrasi sebagai implementasi dari kapitalisme, sukses menjadikan uang sebagai materi yang begitu didewakan. . Fakta inilah yang membuat manusia tergerak untuk mencalonkan diri, memanfaatkan kekuasaan sebagai ladang untuk meraup kekayaan.
Namun, kekuasaan di sistem demokrasi mustahil teraih tanpa bantuan modal berupa uang. Dari sini, bibit bibit korupsi bisa mulai disemai.
Lebih miris, masyarakat kelas menengah ke bawah pun mulai terjangkiti virus kapitalis ini. Keterbatasan finansial perlahan berhasil membentuk paradigma baru, bahwa pemberi pesangon terbaik lah yang berhak terpilih dalam pemilihan. Kecakapan calon pemimpin serta kejelasan visi misi tidak lagi dijadikan sebagai parameter penentu.
Sayang, seberapapun kerasnya dilakukan perbaikan, lingkaran setan ini tidak akan bisa membawa perubahan selain kerusakan yang semakin nyata. Perubahan hakiki hanya terjadi tatkala manusia tergerak membuka mata akan pengaturan pengaturan yang telah disodorkan oleh Islam. Kemudian berani mengambil langkah besar dengan mengaplikasikan nya dalam kehidupan nyata.
Terkait mekanisme pemilihan pemimpin, maka hanya personal-personal dengan karakter yang sesuai dengan standard syara' saja yang diajukan kepada rakyat untuk dipilih. Setelah itu, barulah sang pemimpin menunjuk kepala daerah, aparat dan para pegawai negara dibawahnya.
Menjadi catatan tersendiri, hawa nafsu sama sekali tidak diperkenankan bermain disini. Sehingga selain efektif dan efisien dalam hal waktu, mekanisme ini memustahilkan terjadinya tindak kecurangan mengingat taqwa selalu dijadikan landasan ketika mengambil suatu tindakan.
