Pemprov DKI Coret Salihara Dari Daftar Penerima Hibah APBD 2018
Opini Bangsa - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya menyalurkan dana hibah untuk sejumlah badan, lembaga, organisasi swasta, dan organisasi masyarakat pada tahun 2018.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018, total dana hibah yang akan dikucurkan Rp 1,7 triliun, tepatnya Rp 1.758.968.690.379.
Pada APBD DKI 2017, dana hibah diberikan kepada 352 lembaga dan ormas dengan total anggaran Rp 1,4 triliun.
Pada 2016, dana hibah disalurkan untuk hanya 63 pihak dengan nilai anggaran membengkak hingga Rp 2,5 triliun.
Pada situs apbd.jakarta.go.id yang diakses Kamis, 23 November 2017, pada RAPBD DKI 2018, jumlah lembaga dan ormas yang menerima dana hibah mengalami kenaikan sebanyak 104 lembaga.
Jumlah tersebut lebih banyak daripada penerima anggaran tahun sebelumnya, namun justru mengalami penurunan secara nominal sekitar 742 miliar.
Dari ke 104 penerima tersebut, netizen menyoroti tajam 1 nama lembaga yang menghilang dari daftar penerima hibah selama 2 periode berturut-turut.
Lembaga itu adalah Komunitas Salihara.
Salihara diketahui menerima dana bantuan sosial dari Pemprov DKI pada tahun 2014 dan 2015. Dana bantuan tersebut bernilai 1,5 M.
Dalam situsnya, Komunitas Salihara mengklaim diri sebagai Pusat Seni yang berkiprah sejak 08 Agustus 2008, dan pusat seni multidisiplin swasta pertama di Indonesia.
Menempati lokasi di atas sebidang tanah seluas sekitar 3.800 m2 di Jalan Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kompleks Komunitas Salihara terdiri atas empat unit bangunan utama: Teater Salihara, Galeri Salihara, Anjung Salihara dan ruang perkantoran. Saat ini, Teater blackbox Salihara adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Sementara Sejak 2014 Kompleks Salihara diperluas dengan bangunan baru: Anjung Salihara. Di dalamnya terdapat Studio Tari, Studio Musik, Wisma Seni, Ruang Serbaguna dan Teater Anjung.
Komunitas Salihara dibentuk oleh sejumlah sastrawan, seniman, jurnalis, dan peminat seni.
Salah satu pegiat di komunitas Salihara, yang menurut situs Salihara.org menempati posisi kurator adalah Mohamad Guntur Romli.
Di media sosial twitter, Guntur Romli (@GunRomli) yang juga aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dan kini secara resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada mantan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hingga kini Guntur tak segan mengkritik dan mendebat akun-akun yang berseberangan dengan Ahok. Tak jarang, Guntur menggunakan opini-opini pribadi yang tak didasari fakta hanya untuk sekedar mempertahankan argumen dalam membela Ahok.
Seorang netizen, Indra Yunaidi (@IndraYunaidi) pernah mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata APBD DKI tahun anggaran 2014-2015 telah mengguyur komunitas Salihara dengan dana bantuan sosial sebesar 1,5 M. Bantuan sosial ini tertuang dalam SK Gubernur DKI No. 1818 tahun 2014.
Keputusan Gubernur No. 1818 Tahun 2014 bisa diunduh https://t.co/mXVBmwBsXt pic.twitter.com/FydbhSAhkD— Indra Yunaidi (@IndraYunaidi) 31 Oktober 2016
Sementara untuk tahun anggaran 2015-2016, Komunitas Salihara kembali diguyur dan bansos sebesar 1,5 M melalui SK Gubernur DKI No. 2589 tahun 2015.
Keputusan Gubernur No. 2589 Tahun 2015 bisa diunduh https://t.co/oXqPnnQmsw pic.twitter.com/8KG81FeoZs— Indra Yunaidi (@IndraYunaidi) 31 Oktober 2016
Dicoretnya Salihara dari daftar penerima hibah menbuat sejumlah netizen mengungkapkan kelegaannya
Alhamdulillah...SALIHARA tidak ada dalam daftar penerima Hibah. Singkirkan organisasi berisi penyebar hasut & adu-domba warga #DKI #Jakarta. Terima kasih 🙏 @aniesbaswedan @sandiuno https://t.co/JigcCgkUYk— #KataNalar (@ZAEffendy) 23 November 2017
MANTAB! ALHAMDULILLAH..— #SayaPRIBUMI (@vita_kupit) 23 November 2017
[opinibangsa.info / pii]
