KabarViral - Gerindra dan PDIP memang memiliki catatan persinggungan yang cukup keras. Terbaru, hal itu makin meruncing dengan penyataan pedas Waketum-nya, Arif Puyuono.
Dalam sebuah kesempatan, Arif menyamakan PDIP dan Jokowi telah membohi rakyat sehingga wajar jika kemudian disamakan dengan PKI.
Berkenaan dengan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Politik yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menyayangkan insiden lidah itu.
Menurutnya, meski Gerindra dan PDIP terlibat kompetisi eletoral, namun partai pimpinan Prabowo Subianto itu selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik.
“Dan meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDI Perjuangan, dan juga partai-partai lainnya, sebagai mitra dalam berdemokrasi,” ucap Fadli Zon dalam keterangan rilisnya, Rabu (2/8).
Fadli Zon pun menegaskan, bahwa pernyataan Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDI Perjuangan itu adalah bersifat pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap dan pandangan partai.
Bahlan, Prabowo disebutnya telah menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi agar tidak sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan.
“Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi dan kami menjunjung tinggi hal itu,” ucap Fadli Zon dalam keterangan rilisnya, Rabu (2/8).
“Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini,” lanjutnya.
Meski begitu, partai berlambang kepala Garuda itu tetap pada pendirian bahwa ketentuan mengenai angka presidential threshold 20 persen pada Pemilu Serentak 2019 memang menggelikan.
Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A UUD 1945.
Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah dan sebagaimana yang ditegaskan Prabowo bahwa ketentuan itu adalah lelucon politik bagi rakyat.
“Jangan sampai hanya demi mempertahankan kekuasaan, semua jalan jadi dihalalkan, termasuk dengan mengebiri konstitusi. Ini akan jadi tertawaan sejarah,” lanjutnya.
Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan PT 20 persen tersebut.
“Semoga saja hakim MK tetap istiqomah sebagai pengawal konstitusi,” tutupnya.
-kabarviral/pojokone
