Soal Ini, Soeharto Dinilai Lebih Taat Hukum daripada Jokowi
Opini Bangsa - Menjelang tiga tahunnya Joko Widodo menjadi Presiden RI, persoalan hukum nampaknya kian tidak terkendali. Bahkan persoalan hukum yang ada dan sudah disepakati justru disebut telah diingkari olehnya.
“Soeharto berkuasa 32 tahun dengan tetap hormati konstitusi dan ada aturan yang disepakati sebelumnya. Jokowi kebalikannya, aturan ditabrak,” tulis Andi Arief melalui akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Senin (17/07/2017).
Dalam hal ini ia mencontohkan bahwa ambang batas untuk Capres yang ada dahulu tidak dapat diterapkan masa datang. Alasan dia adalah bahwa aturan yang dahulu itu (akan) telah berubah seiring sistem yang berjalan.
“RUU Pemilu tidak bisa kembali ke UU lama, karena sistem berubah. Memulainya era baru, yang benar-benar baru. Capres banyak pilihan, harusnya.”
Andi menduga bahwa pemerintahan ini mencoba memanipulasi soal pemilihan Presiden. Padahal, menurutnya rakyat mempunyai potensi apapun, termasuk melawan pemerintah.
“Rakyat tidak mengerti soal prinsip sistem baru Pilpres, namun bukan berarti rakyat dibiarkan dan dimanipulasi. Pada saatnya akan melawan.”
Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan bahwa Piplres mendatang ambang batas (Presidential Threshold) 20 persen. Namun keinginan pemerintah ini mengundang kontroversial. Bahkan keinginan Pemerintah ini ada yang menyebutkan untuk menjegal lawan-lawannya. [opinibangsa.id / vic]
