Pengamat Ekonomi Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri sangat menyayangkan masih banyaknya aksi korupsi. Salah satunya dengan mengorupsi uang pajak. Padahal pajak sendiri antara lain bersumber dari pajak-pajak orang miskin, bahkan orang sangat miskin.
Menurut Faisal, pemerintah harus berlaku tegas terhadap para koruptor. Apalagi dana-dana yang dikorupsi itu berasal dari dana pajak orang miskin, kalangan buruh, dan pekerja lain yang penghasilannya pas-pasan.
“Sangat memilukan ketika pemerintah sedang gencar menggenjot penerimaan pajak, justru uang pajak digasak oleh para koruptor,” tukas Faisal dalam akun resminya di media sosial, ditulis Senin (26/6).
Menurut Faisal, pemerintah harus gencar untuk mencanangkan gerakan nasional melawan koruptor. Terutama koruptor dana-dana pajak tersebut.
“(Karena) ingat: uang pajak juga berasal dari orang miskin, buruh dan pekerja yang hidup pas-pasan, yang setiap beli barang, (mereka) bayar pajak. Tapi sayangnya, koruptor menikmatinya,” kritik Faisal.
Apalagi kemudian, jumlah rumah tangga sangat miskin terus bertambah. Dari tahun ini sebanyak 6 juta, tapi tahun depan akan menjadi 10 juta.
“Sementara koruptor masih merajalela, dengan merampok hak orang miskin,” tandas dia.
Terkait pajak, hingga 30 April 2017 lalu, Diretorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah mengumpulkan penerimaan pajak mencapai Rp343,7 triliun.
Sumbangan terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp322 triliun, naik 15,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun sisanya disumbang oleh PPh migas sebesar Rp 20,7 triliun. Angka ini meroket 73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 11,9 triliun.
Sementara untuk jumlah orang miskin, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2016 sebanyak 27,76 juta orang. Namun, sayangnya, menurut BPS, kondisi itu masih dibayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan penduduk di pedesaan.
“Ini tantangan bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto, belum lama ini. [Aktual]
