Oleh : Umum Nazry
Alhasil uang negara banyak terbuang percuma hanya untuk menggaji orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu perlu untuk ada disana, mengelilingi kursi penguasa. Keberadaan staf khusus ini hanya semakin memperteguh posisi elit politik penguasa negeri bahwa saat ini mereka menjalankan politik oligarki yang berusaha ditutupi dari mata publik, sehingga praktek penguasaan aset-aset publik untuk kepentingan segelintir kelompok elit oligarki bisa tertutupi dengan kaidah bagi-bagi posisi, jabatan dan kekuasaan, dalam rangka mempertahankan posisi, kekuatan dan kekuasaan yang sudah didapat.
Akibatnya mayoritas masyarakat akan tetap hidup dalam lingkungan yang termarjinalkan, terpinggirkan dan menjadi korban yang akan selalu diisap darah dan tenaganya untuk melayani kelompok elit yang sedang berkuasa. Terbukti dari semakin tingginya pajak yang diambil dari rakyat, kenaikan iuran asuransi kesehatan yang harus ditanggung warga masyarakat, dan semakin tak terkendalinya harga kebutuhan pokok yang harus dibayar. Semua digenjot dalam rangka memenuhi anggaran biaya untuk membiayai "gaya hidup" kelompok elit penguasa dan kroninya.
Oligarki itu sendiri (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer (Wikipedia, 2019).
Hal yang sangat bertentangan dengan politik Islam saat mengurusi urusan warga masyarakat. Sebab Islam memandang jika amanah jabatan dan kekuasaan adalah amanah untuk mengurusi seluruh urusan tiap individu seluruh warga masyarakat. Islam memandang jika amanah jabatan tidak boleh dijadikan sebagai metode dan cara memperoleh dan menumpuk kekayaan bagi para pejabat dan kroninya.
Karenanya pejabat yang dipilih oleh seorang pemimpin dalam sistem Islam adalah para pejabat yang mengetahui hukum syara atau hukum syariat Islam kaffah. Bukan pejabat yang dipilih karena kepentingan pribadi dan kepentingan segelintir orang, apalagi hanya untuk kepentingan pencitraan penguasa.
Pejabat dipilih karena ketaqwaannya, sebab tugasnya sangat berat, terkait urusan pengurusan seluruh urusan masyarakat, yang harus dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan menggunakan petunjuk yang bersumber dari hukum syariat.
Islam telah menetapkan jika tugas kepemimpinan dan kekuasaan sangat berat. tersebab seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil dikalangan rakyatnya, tidak boleh berlaku dzolim dan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Harus berlaku arif dan bijaksana. Karenannya, hal ini tidaklah mungkin terjadi jika seorang pemimpin mengambil politik oligarki sebagai landasan kepemimpinannya.
Memimpin hanya mengandalkan hawa nafsunya saja, sehingga bisa seenaknya membuat kebijakan-kebijakan publik yang sangat tidak solutif dan tidak nyambung dengan kebutuhan warga masyarakatnya.
Pemimpin negeri harus mampu memenuhi kebutuhan setiap individu warga masyarakatnya dengan sepenuhnya secara sempurna.
Pemenuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar, haus, kebutuhan atas tempat tinggal, kebodohan, kesakitan dan ketidakamanan.
Karenanya butuh komitmen tinggi dari seorang pemimpin untuk mengetahui ilmu yang bersifat pasti bukan coba-coba dalam upaya pemenuhan hajat hidup tiap individu warga masyarakat. Karena masyarakat bukan kelinci percobaan. Tersebab hal ini berkaitan dengan nyawa dan kehidupan tiap individu warga masyarakatnya.
Ilmu yang bersifat pasti mengantarkan pada kesuksesan dan keberhasilan itu adalah ilmu yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena ilmu dari Baginda berasal dari Sang Pemilik Ilmu, yaitu Allah SWT, yang disampaikan oleh Malaikat Jibr as kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ilmu tersebut kemudian Rasul wariskan pada para sahabat dan khalifah setelahnya, sebagai bekal mereka dalam mengurusi urusan umat (masyarakat).
Fakta sejarah membuktikan keampuhan penerapan ilmu tersebut dalam memenuhi seluruh hajat hidup setiap individu warga masyarakat, hingga kesejahteraan, keadilan, keamanan dapat dicapai dengan tingkat pencapaian keberhasilan yang sangat tinggi. Tak ada yang mampu mengunggulinya.
Karenanya masyarakat harus menyadari kebusukan politik oligarki yang saat ini berlaku dinegeri ini. Karena politik oligarki hanya menjadi metode dan cara para elit penguasa untuk menguasai aset-aset publik yang mengalirkan banyak kekuatan dan kekayaan kesegelintir kalangan elit manusia dengan konsep bagi-bagi jabatan dan kekuasaan, dan mengabaikan hak-hak yang sebetulnya wajib diperoleh setiap individu mayoritas warga masyarakat dalam kehidupannya, bahkan penguasa dalam politik oligarki akan memeras dan mengisap harta, tenaga dan kekuatan milik mayoritas warga masyarakat untuk memenuhi "kehidupan dan gaya hidup" segelintir elit pejabat publik kelompok oligarki.
Sungguh, saatnya masyarakat mengambil sistem politik Islam dalam urusan kehidupannya. Sehingga keadilan, keamanan dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh seluruh individu warga masyarakat dengan sebenar-benarnya, bukan sekedar citra dan pencitraan. Karena hanya politik Islam saja yang mengerti apa itu manusia dan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan pemenuhan yang sangat manusiawi yang dapat mengantarkannya pada kebaikan dan keberkahan hidup.[MO/db]
Wallahualam .
