Oleh : Lilik Yani
Mediaoposisi.com-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum di daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah. (CNBC Indonesia)."Tarif air bersih yang diberlakukan Pemerintah Daerah DKI dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubik., di Bogor R 4.500 per meter kubik. Cara seperti ini membuat perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR)," katanya.
Masalah ini kemudian merembet ke pelayanan PDAM. Ma'ruf mengatakan bahwa PDAM menjadi terhambat melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat, banyak PDAM di berbagai daerah berstatus kurang sehat keuangannya.
Dari data Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) yang disampaikan pertengahan Oktober 2019, sebabyak 160 dari 391 PDAM dilaporkan kurang sehat, atau 40% dari total PDAM di seluruh Indonesia.
Termasuk PDAM Tirta Malem di Tanah Karo. Kondisi PDAM semakin terpuruk. Dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan prestasi.
Anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH mengungkapkan bahwa PDAM Tirta Malem sudah puluhan tahun berdiri tapi bukannya semakin meningkat prestasinya, malah semakin menampakkan kebobrokannya. Kasihan pegawai, hampir satu tahun tidak menerima hak-haknya.
Bahkan belakangan ini PLN memutus arus listrik karena tagihan rekening sudah mencapai Rp 1 milyar belum terbayar, sehingga PDAM Tirta Malem tidak bisa lagi optimal menyuplai air bersih kepada pelanggannya. Melihat masalah yang ada, sepertinya menjadi saling menyalahkan antara pimpinan dengan pejabat di bawahnya. Lagi-lagi rakyat umum (publik) yang menjadi korban.
Suatu masalah terjadi karena tidak adanya jalinan komunikasi dengan baik. Apakah antar pimpinan tadi sudah ada komunikasi yang baik? Kebijakan dari pimpinan tertinggi, untuk disampaikan ke pimpinan di bawahnya. Apakah sudah diterima dengan baik? Jangan-jangan belum adanya pemahaman penerapan. Jika hal itu disampaikan ke pejabat di bawahnya lagi, mana mungkin bisa diterapkan sesuai kebijakan teratas tadi?
Kalau pun kebijakan itu sudah dipahami dan dilaksanakan oleh pejabat dibawahnya. Apakah sudah ada evaluasi rutin? Manusia tempat salah dan lupa. Sebaik-baiknya manusia, godaan setan datang dari segala arah. Bisa saja pejabat baik tadi tergoda. Bukan ada niat jahat, tapi pengaruh lingkungan sistem kapitalis yang mengakibatkan manusia bisa menghalalkan segala cara. Itulah pentingnya ada evaluasi rutin yang harus dilakukan pemimpin tertinggi di suatu negara. Tentunya tidak selalu harus terjun langsung, karena memiliki pembantu dan staf khusus yang gajinya fantastis. Mereka bisa diajak bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat yang dulu memilihnya.
Rasanya aneh, kejadian sudah bertahun-tahun kok dibiarkan. Baru sadar saat perusahaan sudah kolaps. Betapa malunya, 40% PDAM di Indonesia mengalami kerugian. Lagi-lagi rakyat umum yang menjadi sasaran kesalahan. Karena rakyat membayar tarif PDAM sangat murah, maka PDAM mengalami kerugian. Jika memang itu dianggap kesalahan, mengapa sudah berjalan puluhan tahun baru disadari? Kemana saja para pemimpin selama ini?
Hingga solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengandalkan perusahaan swasta. Misalnya yang terjadi di PDAM Tirta Malem, Pemkab Karo selaku pemilik saham di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, diminta mencari solusi jitu menyelesaikan permasalahan keuangan. Apakah itu menggandeng pihak investor dalam bentuk kerjasama joint venture atau joint operation (kerjasama operational).
Skema kerjasama ada banyak pilihan, seperti business to business yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Artinya murni kedepannya investorlah yang menanamkan investasinya dalam bentuk jangka waktu beberapa tahun.
"Bisa dikatakan, kalau ingin BUMD milik Pemkab Karo itu pulih dan sehat, sudah saatnya Pemkab Karo menggandeng pihak swasta (investor) yang memang sudah teruji handal di bidang pengelolaan air minum. Undang beberapa investor, berikan kesempatan pemaparan, mana nanti yang terbaik maka berikan kesempatan KSO (kerjasama operasional) membenahi PDAM Tirta Malem yang kondisinya kian kolaps dan memprihatinkan," kata Firdaus Sitepu.
Investor dijadikan andalan untuk menyelesaikan perusahaan bangkrut. Saat kebutuhan pokok rakyat mengalami kendala. Bukan negara dipanggil untuk menyelesaikannya. Justru pihak swasta yang dianggap lebih jitu jadi pemecah persoalan. Lantas dimana peran negara?
Jika orientasinya untung rugi maka yang terjadi adalah hubungan bisnis. Negara menjual, rakyat membeli. Apalagi ini kebutuhan pokok yang sangat vital yaitu air. Baik untuk dikonsumsi maupun kebutuhan sanitasi.
Ma'ruf Amin mengatakan bahwa sanitasi dan air minum yang aman merupakan persoalan krusial bagi Indonesia. Indikator negara maju tetlihat salah satunya ketesediaan sanitasi dan air minum yang aman.
Jika air sudah dipahami sebagai kebutuhan pokok yang amat krusial, bukankah kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan untuk publik? Karena air termasuk kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara. Jika kenyataannya rakyat harus membeli meskipun dengan harga murah, berarti ini sebuah penyimpangan aturan Allah.
Apalagi kalau sampai dikatakan PDAM mengalami kerugian karena biaya yang teramat murah. Jika orientasinya untung rugi, sepert jual beli atau perdagangan. Maka negara lepas tanggung jawab alias tidak memenuhi kebutuhan publik (rakyat umum).
Apalagi setelah negara merasa sadar bahwa PDAM mengalami kerugian, lalu mengandalkan swasta untuk menyelesaikan masalahnya. Maka ini bukti lagi bahwa negara tidak peduli kesejahteraan umat. Yang dicari adalah jalan pintas, mengalihkan masalah dengan mengandalkan investor swasta. Dengan harapan perusahaan yang kolaps bisa sehat dan bangkit lagi.
Bagaimana dengan publik? Jika kebutuhan publik yang semula dikelola negara dengan harga murah, kemudian saat rugi diambil alih investor swasta. Logikanya, apakah rakyat akan tetap membayar murah? Rasanya tidak mungkin, karena investor jelas mau keuntungan banyak. Maka siap-siaplah jika harga air yang seharusnya gratis kalau dikelola dengan baik, tetap akan naik harganya karena dikelola swasta.
Lantas fungsi negara sebagai apa kalau diserahkan investor swasta? Negara hanya sebagai regulator saja. Rakyat dibiarkan merana, mencukupi kebutuhan vital dengan mengeluarkan uang lebih dalam lagi. Itu artinya, publik makin sengsara karena negara tidak mempedulikannya. Kalau sudah begitu, masihkah percaya untuk memilihnya kembali ?
Padahal ada sistem yang lebih baik. Sistem yang dibuat oleh Allah Sang pengatur kehidupan. Kalau Allah yang membuat sistem (aturan), mana mungkin akan menyengsarakan umat? Pastinya hanya kebaikan dan kesejahteraan yang akan dirasakan.
Dalam Islam kepemilikan umum itu ada 3 yaitu air, api, padang rumput. Yang namanya kepemilikan umum, maka harus dikelola oleh negara. Jika yang mengelola adalah negara maka yang harus diutamakan adalah kesejahteraan rakyat umum.
Apalagi air adalah kebutuhan vital. Air sebagai sumber kehidupan. Maka harus diprioritaskan pemenuhannya. Air bersih yang untuk dikonsumsi dan air untuk kebutuhan sanitasi.
Jadi sistem pemerintahan Islam akan mengutamakan kebutuhan publik dulu, apalagi untuk sumber daya alam yang luar biasa luas seperri di Indonesia. Maka kebutuhan air untuk publik seharusnya gratis. Sangat berlimpah jika dikelola dengan baik.
Jika sistem yang diterapkan sebuah negara berlandaskan aturan Allah, maka yang akan didapatkan penduduknya adalah sebuah keberkahan. Bukan sekedar tercukupi kebutuhan air dan segala macam kebutuhan hidup. Tetapi juga kesejahteraan dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam hal peribadahan akan nyaman, aman, karena dijaga oleh negara.
Sudah saatnya kini umat untuk sadar diri dan kembali ke jalan kebenaran. Jika ada sistem pemerintahan yang berlandaskan aturan Allah yang pasti mensejahterakan? Maka umat tidak ada pilihan lain kecuali taat dan kembali ke sistem Islam, Khilafah yang menerapkan segala aktivitas sesuai panduan Sang pemilik kehidupan.[MO/dp]
Wallahu a'lam bisshawab
