Oleh: Ayu Mela Yulianti, SPt.
Pemerhati Generasi
Mediaoposisi.com-Capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya memang telah bersaing secara keras dengan rivalnya Presiden Joko Widodo. Tak jarang mereka pun saling melontarkan kritik. Namun, kata Prabowo, hal itu dilakukan dalam kerangka politik dan demokrasi.
Meski saling melontarkan kritik, Prabowo menegaskan, hal itu tidak menghilangkan hubungan persahabatannya dengan Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan momen untuk menyampaikan hal-hal baik untuk membangun bangsa. (Jakarta, kompas.com, 2019).
Sungguh apa yang terjadi adalah sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Mengingat demokrasi mengajarkan jika tidak ada musuh dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan.
Jadi, jika hari ini garang, menentang seluruh keputusan yang dibuat oleh sang rival, esok hari justru menjadi sahabat dan merestui seluruh keputusan yang dibuat sang rival, adalah sesuatu yang lumrah saja dalam sistem demokrasi.
Tersebab berdemokrasi adalah ajaran manusia yang disandarkan pada hukum yang dibuat manusia berdasarkan kepentingan. Mirisnya, kepentingan yang menjadi landasan aktivitas berbuat dalam sistem demokrasi saat ini adalah kepentingan sekuleris-kapitalis, bukan kepentingan publik yang sebenarnya.
Sekularis-kapitalis telah menetapkan jika politik adalah jalan untuk meraih kekuasaan. Artinya apapun akan dilakukan jika jalan itu dapat merealisasikan kekuasaan yang ingin diperoleh, tidak peduli halal-haram dalam meraih kekuasaan.
Mirisnya, kekuasaan yang hari ini berlaku adalah kekuasaan para pemilik modal, bukan kekuasaan publik sejati. Tersebab semua peraturan yang dibuat oleh penguasa semua bermuara pada terealisasinya kepentingan para pemilik modal.
Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin sedikitnya penguasaan aset milik publik oleh negara dan semakin besar dan banyaknya penguasaan aset milik masyarakat oleh para kapital. Dengan dalih investasi.
Padahal sejatinya teladan politik terbaik telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Beliau meraih posisi kekuasaan dengan cara yang sangat elegan. Tidak dengan cara pemberontakan atau yang lainnya.
Beliau mewariskan sistem politiknya kepada para Khalifah setelahnya dalam bingkai Khilafah.
Kekuasaan yang dijalankan oleh para Khalifah adalah kekuasaan berdasarkan tuntunan wahyu. Hukum digali berdasarkan hukum syariat Islam kaffah dengan proses ijtihad.
Para Khalifah menyadari dan memahami jika kekuasaan yang diamanatkan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam. Karenanya para khalifah menyadarkan seluruh pelaksanaan kekuasaannya berdasarkan halal-haram yang telah ditetapkan oleh hukum Syariat Islam.
Kekuasaan dijalankan dalam rangka menerapkan seluruh hukum Syariat yang sudah dapat dipastikan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Bukan kepentingan golongan apalagi hanya untuk kepentingan segolongan kecil para kapital kakap.
Karenanya, dalam sistem islam akan senantiasa ada pengawasan bagi para pemegang kekuasaan terkait dengan seluruh amanat kekuasaan yang harus dijalankan. Jika pemegang kekuasaan menyelisihi amanat yang diembannya, maka akan senantiasa ada yang mengingatkan dan menasihatinya hingga Khalifah tersebut kembali amanat.
Jika Khalifah tidak bersifat amanah atau berbuat khianat atau berbuat kedzoliman maka mandat kekuasaannya bisa di cabut melalui mahkamah Madzolim setelah semua bukti kedzolimannya terbuktikan.
Sang pengingat dan penasihat Khalifah bukanlah tipe manusia plintat-plintut, yang suaranya bisa dibungkam setelah kepentingan pribadi dan golongannya diakomodir oleh penguasa khianat, apalagi jika diberi posisi dalam kekuasaannya.
Sang pengingat dan penasihat Khalifah bukanlah tipe manusia yang mudah disuap oleh posisi jabatan publik nan strategis.
Sang pengingat dan penasihat Khalifah adalah kumpulan manusia yang sangat mengerti hukum Syariat, yang mampu meletakkan dunia dan seisinya hanya sebatas dalam telapak tangan bukan dalam hati. Mencintai kematian dan siap dengan berbagai resiko berat ketika harus berhadapan dengan penguasa dzolim, khianat lagi bebal.
Karenanya, wajarlah jika sistem Islam mampu memberikan corak hidup keteladanan yang luar biasa cemerlangnya yang mampu menerangi peradaban mulia manusia.
Keadilan mampu ditegakkan, kesejahteraan manusia mampu direalisasikan. Tersebab standar kekuasaan yang dijalankan oleh para Khalifah adalah standar hukum berdasarkan tuntunan wahyu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Karenanya, sangatlah wajar jika hari ini, saat hidup diatur oleh demokrasi sehingga kita selalu latah dalam berdemokrasi, selalu menghasilkan kekecewaan demi kekecewaan. Saat figur yang diharapkan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, malah lebur dan hilang ditelan oleh hingar bingar demokrasi yang sangat halusinatif.
Entah sampai kapan manusia tetap berharap pada demokrasi yang selalu dan senantiasa menorehkan luka pada banyak manusia yang banyak berharap pada perubahan nasib hidup yang saat ini dirasakan dan realitasnya sangat sempit.
Karenanya, saatnya manusia berfikir dan menilai apakah akan tetap menjadi pejuang demokrasi yang terbukti gagal dalam mengemban amanat rakyat, ataukah akan kembali pada jati dirinya sebagai manusia yang selalu merasa butuh dan merasa berkewajiban untuk mengambil petunjuk berdasarkan tuntunan wahyu Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Seluruh keputusan ada ditangan manusia itu sendiri. Tersebab melanggengkan demokrasi berarti melanggengkan pengkhianatan amanat rakyat, tidak membawa kebaikan dan jauh dari keberkahan hidup.
Wallahualam bishowab [MO/sg]
