Oleh: Chusnatul Jannah
Mediaoposisi.com-Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas). Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).
"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019). (Kompas.com, 28/7/2019)
Ia mengatakan tak akan berkompromi dengan organisasi yang ideologinya membahayakan negara. Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat. Senada dengannya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengungkapkan mematuhi Pancasila sudah ada aturannya. Pancasila itu perekat. Kalau perekatnya copot, bangsa ini sudah pecah.
Izin FPI terancam tak diperpanjang dengan alasan belum melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Seandainya semua syarat terpenuhi, apa mungkin izinnya diperpanjang lagi? Maka tak mengherankan bila publik menilai isu tak perpanjang izin FPI lebih bernuansa politis daripada yuridis.
Sebab, selama ini izin FPI baik-baik saja. Amar makruf nahi mungkar yang dilakukan FPI rupanya tak membuat nyaman penguasa. Terlebih gerakan 212 yang digawangi Habib Rizieq Shihab. Umat kembali dipersatukan melewati batas golongan, madzhab, dan ormas.
Sebelumnya, korban narasi anti Pancasila dan NKRI sudah terjadi pada ormas HTI yang dibubarkan secara represif melalui perppu ormas yang sudah menjadi UU Ormas. Ide Khilafah yang diusungnya dituduh bertentangan dengan Pancasila dan mengancam negara. Dan lagi-lagi penguasa masih menjadi penafsir tersahih siapa yang anti Pancasila dan bukan.
Apa yang dikemukakan Jokowi dan Menhan patut dikritisi. Sebab, narasi Pancasila kerap kali dipakai sebagai dalih pembenaran. Menuntut rakyat taat Pancasila. Sayangnya, pemangku kekuasaan tak sadar bahwa merekalah sejati yang tidak taat pada Pancasila.
Sebagai contoh, ada menteri demen impor beras, bawang, dan bahan pokok lainnya.Bukankah itu bertentangan dengan Pancasila? Bahan-bahan pokok naik hingga rakyat menjerit dan petani merugi. Bukankah itu juga tak sesuai Pancasila di sila kedua dan kelima?
Sikap yang terkesan anti kritik, baper bila dinasihati, apa itu sikap seorang patriotis Pancasila? Kriminalisasi ulama dan ajaran Islam, persekusi dan main bubarkan pengajian, apa itu seorang Pancasilais? Pejabat korup, bukankah dia sedang mengingkari Pancasila? Menghianati amanah rakyat demi seonggok kuasa.
Pancasila menjadi multitafsir di rezim ini. Dijadikan tameng untuk membenarkan sikap mereka. Seolah penguasalah pihak yang paling berhak dan benar menafsiri Pancasila. Narasi ini selalu dipakai penguasa di masa orde lama dan orde baru untuk melegitimasi kebijakannya.
Sepertinya rezim ini sedang mengikuti jejak pendahulunya. Padahal praktiknya mereka mengangkangi Pancasila. Menggadaikan negeri ini untuk dijual kepada penjajah (asing).
Sebelum bicara lebih dalam memaknai Pancasila sebagai ideologi bangsa, berkacalah terlebih dahulu. Pancasila tidak salah apa-apa. Yang salah adalah menjadikan Pancasila sebagai kedok untuk pembenaran. Seolah rakyatlah yang paling pantas mendapat cap anti Pancasila dan NKRI.
Penguasa itu dituntut tegas dan bijak. Tegas menolak segala bentuk penjajahan yang mengancam kedaulatan negara. Bijak dalam menyikapi permasalahan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Bukan malah lembek dan bermanis muka dengan penjajah. Apalagi menghantam kritikan rakyat dengan cap anti Pancasila.
Apa salahnya jika rakyat menasihati dengan menyampaikan firman Tuhan? Bukankah hal itu bersesuaian dengan Pancasila? Apa masalahnya bila ada sekelompok orang menawarkan solusi untuk kebaikan negeri ini? Terlebih, kemerdekaan negeri ini diraih karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Namun, mengapa jadi alergi dengan Islam dan ajarannya?
Harusnya penguasa lebih bijak. Jangan terjebak dengan narasi-narasi usang yang membuat rakyat terbelah. Sudahilah tuduhan anti Pancasila itu. Jika memang Patriotis dan Pancasilais sejati, tunjukkan dengan kuasamu mampu melawan penjajahan dan penjarahan SDA di negeri ini. Buatlah kebijakan yang sesuai Pancasila.
Kapitalisme dan liberalisme juga musuh Pancasila. Harus dicampakkan agar tak mengganggu Pancasila. Sekularisme juga berbahaya bagi Pancasila. Membuat masyarakat lupa dengan peran Tuhan dalam kehidupan. Tak sesuai sila pertama Pancasila.
Kalau hanya pintar beretorika, siapapun juga bisa. Kalau hanya pandai mencitra, artis pun bisa. Semoga Allah lindungi negeri kita dari keculasan dan kemunafikan. Wallahua'lam. [MO/sg]
