Oleh : Ummu Azka
Mediaoposisi.com-Geliat keislaman akhir-akhir ini begitu menggembirakan. Kajian Islam banyak diadakan, Para Ustadz bermunculan dengan berbagai kekhasan. Masyarakat pun terpikat, mulai dari kalangan bawah, hingga yang datang bermobil mewah.
Fenomena hijrah pun menghampiri kalangan populis. Mereka yang dikenal dengan gaya hidup serba fantastis, rupanya sudah rindu dengan kehidupan Islam yang syahdu.
Menarik, karena kini kondisi tersebut berdampingan erat dengan sindrom anti syariat yang sedang menggerogoti negeri mayoritas muslim. Beberapa bukti islamophobia di negeri ini antara lain;
Persekusi ulama. Yang terbaru menimpa Ustadz Hanan Attaki. Ustadz yang rencananya akan mengisi dakwah di tegal pada 7 Juli 2019, terpaksa dibatalkan karena mendapat protes dari Anshor dan Banser.
Kedua ormas tersebut khawatir dengan isi ceramah yang dibawakan ustadz lulusan Al-Azhar ini karena dinilai cenderung provokatif. Banser yang bekerja sama dengan polres setempat berhasil membatalkan kajian yang sudah direncanakan tersebut. Jamaah yang sudah berbondong-bondong datang akhirnya harus menanggung kecewa.(suara.com9/7/19).
Monsterisasi ajaran Islam, Khilafah adalah contoh berikutnya. Dakwah Khilafah menjadi sorotan utama. Berbagai asumsi dibuat sampai khilafah disamakan dengan ideologi "setan".
Beberapa pencitraan negatif tentang khilafah dan para pengembannya terjadi melalui penjulukan-penjulukan “Anti Kebhinekaan”, “Benih Radikalisme”, “Meresahkan Masyarakat” dan “Pemecah-belah”, yang populer dipromosikan oleh media massa dan para tokoh yang anti Islam.
Maka, dengan hal tersebut, citra khilafah sebagai ajaran Islam dan solusi problematika yang akan mewujudkan rahmatan lil-‘alamin tenggelam berganti menjadi permusuhan terhadap ide khilafah dan pejuangnya serta menumbuhkan khilafah fobia, sekaligus membabat gerakan perjuangan khilafah.(republika.co.id9/5/19).
Puncaknya adalah ketika pemerintah melalui Menkopolhukam mencabut izin operasional HTI, salah satu organisasi dakwah yang aktif mendakwahkan Islam ke tengah masyarakat. Tuduhan anti NKRI dijadikan delik untuk mencabut badan hukum dan melarang setiap aktivitas yang dilakukan HTI.
Lagi lagi, khilafah jadi kambing hitam. Bendera tauhid pun diidentikkan dengan organisasi yang sudah dianggap terlarang.
Selanjutnya, berbagai gerakan seirama bermunculan dari pihak yang sudah lama membenci Islam.
Indonesia anti hijab adalah salah satunya. Wacana yang dilemparkan oleh liberalis Gayatri Muthari, diusulkan agar menjadi salah satu program penguasa yang baru terpilih.
Latar belakang penyakit autoimun yang dideritanya menjadi bahan propaganda bahwa memakai hijab akan menjadikan para wanita muslim mengalami defisiensi vitamin D yang berakibat kepada pengeroposan tulang dan penyakit berbahaya lainnya.
Akar Islamofobia
Reaksi anti Islam yang berkembang saat ini sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari upaya Amerika meluncurkan program Global war on terrorism.
Istilah perang melawan terorisme menjadi legitimasi pemerintah Amerika serikat untuk menyebarkan opini anti Islam sampai ke negeri Muslim termasuk Indonesia. Indonesia wajib mengikuti aturan main tersebut.
Deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah merupakan perwujudan dari program global war in teror di Indonesia. Semua elemen masyarakat diimbau untuk dapat bekerja sama. Badan Nasional Penanggulangan Teroris pun dibentuk. Bekerja sama dengan Polri dan beberapa ormas, mereka dituntut agar komitmen dalam program anti-teror tersebut.
Dana yang tak sedikit pun digelontorkan. Tahun 2018 pemerintah menganggarkan sekitar 500 miliar untuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris)(bisnis.com)
Dana yang tidak sedikit jika mengingat banyak rakyat miskin di negeri ini yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Bahkan untuk menyukseskan program ini, pemerintah harus mengendalikan media.
Media, sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaannya memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.
Media bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan "abuse of power".
Oleh karenanya, media menjadi kunci sukses dalam meniupkan opini anti Islam ini.
Beruntung, upaya untuk mendiskreditkan Islam justru berbuah manis. Berbagai propaganda negatif seolah berbalik arah menjadi strategi gratis untuk memasarkan ajaran Islam lebih luas. Terbukti, Islam makin mendapat posisi di hati masyarakat.
Ini sesuai dengan janji Allah pada QS Ali Imran ayat 54 yang artinya :
"Mereka membuat tipu daya, dan Allah yang membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya"
Masih lekat dalam ingatan, satu bendera tauhid yang dibakar dalam upacara hari santri Nasional, telah mampu mempersatukan hampir 100 ribu umat Islam untuk bersama membawa bendera tersebut dengan penuh khidmat .
Berbagai pelabelan negatif dan dekonstruksi ajaran Islam dari pemerintah pada akhirnya akan membuat masyarakat berpikir. Di satu sisi kampanye melawan Terorisme begitu gencar dilakukan. Namun di sisi lain pemerintah abai terhadap realitas berupa meluasnya sikap apatisme dan frustasi sosial akibat kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian masa depan dan tekanan hidup yang berat.
Memastikan imperialisme tetap bercokol adalah tujuan utama program ini. Barat -melalui tangan rezim- menyadari betul betapa Islam akan membuat eksistensi mereka terancam, apalagi jika sampai diterapkan.
Dakwah sebagai Harapan
Upaya kampanye anti syariat akan bisa dihalau jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik. Disinilah urgensi dakwah sebagai sebuah harapan dan juga kewajiban. Menyeru kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam taat, memang bukan hal yang mudah, namun keyakinan bahwa Islam adalah fitrah, menjadikan dakwah ini semakin bergairah.
Tindakan rezim untuk menghalau Islam bukan berarti dapat begitu saja menghentikan dakwah. Penting untuk senantiasa menjadi penjelas kepada masyarakat agar memahami Islam secara kaffah.
Dengan demikian, Islam rahmatan Lil alamin bukan hanya slogan tanpa makna, namun mewujud pasti dalam kehidupan individu, masyarakat, dan juga negara. [MO/sg]
