Oleh: Binti Muzayyanah
Mediaoposisi.com-"Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (TQS Ar Ruum:41).
Musibah demi musibah, bencana demi bencana menimpa Indonesia. Negeri yang mayoritas muslim ini akhir-akhir ini kerap disinggahi bencana. Yang terbaru adalah musibah banjir bandang di Sulawesi. Sungguh memilukan mengetahui betapa menderitanya masyarakat yang menjadi korban. Padahal belum kering air mata duka akibat tsunami Banten. Yang banyak memakan korban.
Bahkan bencana-bencana sebelumnya seperti gempa dan tsunami di Palu, gempa di Lombok belum tuntas penanganannya. Belum sembuh luka dan belum pulih trauma akibat bencana-bencana tersebut. Tapi luka dan trauma baru muncul lagi.
Tidak cukup hanya bencana yang berasal dari alam. Tidak kurang dahsyatnya bencana menimpa negeri ini dalam berbagai aspek. Yah, sesungguhnya negeri ini sedang ditimpa bencana multidimensi. Ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan.
Negeri ini nyatanya dalan kondisi terjajah dalam semua segi. Inilah bencana besar yang kadang tidak disadari oleh bangsa ini. Padahal dampak terjajahnya negeri ini jauh lebih dahsyat dari pada bencana yang ditimbulkan oleh alam.
Negeri yang mayoritas muslim ini nyatanya diatur dan dikendalikan urusan hidupnya bukan oleh Islam tapi oleh Kapitalisme yang sekuler. Inilah yang menjadi pangkal dari semua bencana yang menimpa bangsa ini.
Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang berdasarkan sekulerisme. Yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Kehidupan yang diatur dengan ideologi ini menihilkan aturan agama untuk mengatur kehidupan publik.
Aturan agama hanya berlaku di tempat ibadah. Agama adalah urusan pribadi manusia dengan tuhannya. Maka tidak heran pada masyarakat Kapitalis semua urusan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain seperti ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, tidak berdasar kepada aturan agama tertentu.
Pandangan Kapitalisme tentang masyarakat turut menentukan corak masyarakat yang dibentuk. Menurutnya masyarakat adalah kumpulan individu semata. Tiap individu memiliki kebebasan yang harus dijamin.
Negara dalam paham kapitalisme hanyalah sebagai wasit bagi jaminan kebebasan individu. Dalam pandangan kapitalisme kebebasan individu meliputi kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, dan kebebasan berkeyakinan/beragama.
Keempat kebebasan pada tiap individu ini harus dijamin. Dengannya keharmonisan kehidupan bermasyarakat akan terwujud. Benarkah demikian?
Padahal justru dari kebebasan individu yang tak terbatas inilah pangkal dari kerusakan yang timbul di masyarakat. Tanpa ada batasan dari aturan agama yang notabene merupakan aturan dari Tuhan, kebebasan individu hanya akan membuahkan kerusakan.
Kebebasan dalam kepemilikan mengakibatkan individu boleh memiliki dan menguasai sumberdaya alam tanpa batas. Sementara kemampuan tiap individu untuk memiliki sumberdaya alam realitanya berbeda-beda.
Maka kebebasan kepemilikan hanya akan menimbulkan kesenjangan yang jauh antara si kaya dan si miskin. Di Indonesia misalnya saat ini 49% kekayaan negara dikuasai hanya oleh 1% orang kaya di Indonesia(9/1/18). Pertumbuhan ekonomi yang diklaim meningkat pun hanya dinikmati oleh 20% orang kaya Indonesia (13/3/18).
Kebebasan bertingkah laku juga menimbulkan kerusakan yang tidak sepele. Bebasnya individu untuk mengekspresikan dirinya dalam bertingkah laku mengakibatkan kerusakan moral yang membahayakan kemanusiaan.
Tak heran bila dalam masyarakat Kapitalis tingkah laku manusia tak beda jauh dengan perilaku hewan. Pergaulan bebas, perilaku sex menyimpang merupakan hal yang ditolerir. Kebebasan bertingkah laku melahirkan gaya hidup hedonis yang seringkali berimbas kepada maraknya kriminalitas.
Contoh teranyar adalah terungkapnya jaringan prostitusi artis yang melibatkan Vanesa Angel, yang sampai hari ini masih didalami oleh kepolisian.
Kapitalisme memiliki pemikiran-pemikiran turunan. Yang semuanya berpijak pada prinsip yang sama, yaitu menyingkirkan aturan agama dari pengaturan kehidupan. Pluralisme menjamin kebebasan berkeyakinan pada setiap individu. Demokrasi dalam pengaturan pemerintahan menjamin kebebasan berpendapat, kepemilikan, dan bertingkah laku.
Ketika aturan agama tidak berlaku dalam pengaturan hubungan antar individu dalam masyarakat, maka standar yang berlaku adalah manfaat yang dirasakan secara mayoritas. Maka halal dan haram tak lagi menjadi perhatian selama ada manfaat yang dirasakan.
Ekonomi ribawi yang menonjol dalam Kapitalisme nyata-nyata menghasilkan kerusakan pada tingkat individu maupun negara. Gaya hidup hedonis yang merupakan ekspresi kebebasan bertingkah laku melahirkan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Solusi yang instan dipilih ada berhutang. Maka jeratan hutang pada individu tak terelakkan.
Bahkan di level negara pun demikian pula. Hutang terus bertambah. Bahkan hari ini bayi yang baru lahir pun telah menanggung hutang negara 1,3 juta rupiah. Jeratan hutang ribawi ini akan memuluskan pihak pemberi hutang untuk menguasai pihak yang berhutang. Maka ketika negara terjerat hutang luar negeri akan membuka jalan penjajahan negara asing atas Indonesia.
Akankah kondisi rusak ini akan terus dipertahankan? Tentu pilihan akal sehat adalah, kerusakan ini harus dihentikan. Caranya dengan menampakkan sistem yang jelas menghasilkan kerusakan, yaitu kapitalisme.
Wajar jika sistem ini melahirkan kerusakan, karena lahirnya sistem ini bukan hasil berfikir cemerlang. Tapi lahir dari jalan kompromi antara pihak agamawan kristen dan para ilmuwan di Eropa pada abad pertengahan. Sebagai gantinya, kita terapkan sistem Islam yang merupakan sistem sempurna karena berasal dari Dzat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'aala, Pencipta manusia dan alam semesta. [MO/ge]
