Oleh : Azizah Nur Hidayah
(Pelajar, member Akademi Menulis Kreatif)
Mediaoposisi.com-Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah aktif dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat sebanyak puluhan infrastruktur yang berhasil dibangun sejak 2016 hingga 2018 kemarin. Diketahui di tahun 2019 ini, pemerintah akan kembali melanjutkan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda.
Pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru di Indonesia bertujuan untuk memudahkan kehidupan rakyat. Mulai dari pembangunan jalan tol di beberapa daerah, pembangunan bandara baru di Papua, pembangunan bendungan tambahan dan pembangunan-pembangunan infrastruktur lain yang diharapkan dapat memudahkan kehidupan rakyat Indonesia.
Sayang seribu sayang, nyatanya infrastruktur-infrastruktur tersebut banyak yang menyusahkan rakyat. Beberapa minggu yang lalu, salah satu jalan tol yang dibangun pemerintah anjlok. Adapula infrastruktur yang tertunda sehingga menyusahkan rakyat dikarenakan jalanannya yang tidak rata.
Berlumpur, licin, dan susah dilewati. Banyak rakyat yang kesusahan untuk melewati medan tersebut. Kondisi seperti ini malah menyusahkan rakyat yang hendak menjalankan aktivitasnya. Bukannya memudahkan tetapi sebaliknya, menyusahkan.
Lebih dari itu, infrastruktur-infrastruktur yang dibangun di Indonesia ternyata digawangi para asing dan aseng yang berusaha untuk mengambil tanah Indonesia. Para asing dan aseng memberi bantuan hutang kepada pemerintah untuk membangun dan mengembangkan infrastuktur-infrastuktur untuk memudahkan rakyat. Tercatat hutang Indonesia telah mencapai angka 5,217 triliun rupiah per September 2018(Liputan6/03122018).
Angka yang sangat luar biasa besarnya. Rakyat pun tetap harus membayar biaya-biaya tambahan ketika menggunakan infrastruktur tersebut. Ibarat kata, kita membeli tanah kita sendiri.
Namun, pemerintah sangat santai menghadapi persoalan hutang infrastruktur ini. Mereka berpikir dapat membayar hutang dengan hutang lain. Gali lubang tutup lubang. Begitu seterusnya, tanpa ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Terbuainya pemerintah dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur menjadikannya melupakan tugas utama sebagai seorang pemimpin. Pemimpin bertugas untuk memimpin dan mengayomi rakyatnya dengan baik dan benar. Alih-alih mengayomi rakyatnya, yang ada malah mempersulit kehidupan rakyat. Pajak diberlakukan semaunya, harga bahan pokok mencekik rakyat, dan yang paling parah adalah melupakan tugasnya untuk mendidik dan membangun bangsa.
Presiden Soekarno pernah berkata, “Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Sayang sekali, kata-kata mutiara Bung Karno seakan tidak ada gunanya lagi.
Pemuda-pemuda yang diharapkan bisa mengguncang dunia malah sedang bermalas-malasan di tempat tidur, sibuk dengan media sosial yang dimilikinya, tidak peduli dengan kondisi di sekitar, sopan santun tercabut tidak tersisa. Berani seperti singa, tapi digunakan untuk melawan yang lebih tua.
Hal ini terjadi dikarenakan ketidak pedulian dan ketidak seriusan pemerintah untuk membangun bangsa. Ditambah lagi, jauhnya Islam dalam diri para generasi penerus bangsa yang mengakibatkan kemunduran berpikir.
Padahal, sudah seharusnya pemerintah serius dalam menangani persoalan ini. Bukan malah sibuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang mencekik dengan segala hutang-hutangnya. Hingga akhirnya lupa dan lalai untuk membangun bangsa serta generasi harapan masa depan.
Satu-satunya solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menerapkan Islam secara menyeluruh. Dengan diterapkannya Islam Kaffah maka akan ada kontrol sosial di masyarakat. Ketika Negara berhasil menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh, masyarakat yang satu sama lain peduli, dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, maka akan tercetaklah generasi cemerlang.
Generasi yang menjadikan syari’at Islam sebagai pegangan, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Inilah gambaran generasi masa depan. Generasi yang memegang teguh Islam di hatinya, dan bertanggung jawab penuh menjalankan syari’atnya.[MO/sr]
