Oleh: Adreena Shazfa
Mediaoposisi.com-Sabtu, 05 Januari lalu PT Pertamina telah menurunkan haraga BBM hingga Rp 250 per liter. Namun, dilansir Kumparan (5/1) menurut direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, seharusnya harga BBM nonsubsidi tersebut turun saat November atau Desember 2018. Adapun saat ini patokan harga minyak mentah seperti Brent atau West Texas Intermediate (WTI) sudah mulai merangkak naik. Maka adakah kaitannya dengan "pilpres"?
Yang masyarakat anggap tidak tepat, mungkin dinilai tepat oleh pemerintah yang hampir habis masa jabatannya. Waktu mengambil hati rakyat kini telah tiba. Masyarakat Indonesia siap-siap mendapat banyak kejutan yang tidak terduga.
Perlu diingatkan kepada masyarakat agar bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin apalagi dimasa kampanye ini. Agar tidak menanggung penyesalan hingga lima tahun lamanya.
Penurunan BBM 250 perak tak sebanding dengan kenaikan BBM yang mencapai Rp 2000 lima tahun yang lalu. Artinya tidak ada yang turun, yang ada hanyalah permainan angka untuk mempermainkan hati rakyat.
Sudah sepantasnya masyarakat sadar bahwa BBM adalah salah satu hak milik rakyat yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Meskipun berbayar, rakyat hanya membayar biaya produksi yang tidak akan menguras kantong.
Lihatlah negara Arab Saudi yang dulu terkenal dengan suku Badui yang miskin, kini menjadi negara adidaya dan kaya raya hanya karena satu SDA yang mereka miliki yaitu minyak.
Mereka berbisnis dengan asing, bukan dengan rakyatnya yang tinggal menikmati keuntungan sari hasil SDA yang ada.
Berbanding terbalik dengan kondosi di Indonesia saat ini. Dengan deretan SDA yang melimpah, pemerintahnya malah berbisnis dengan rakyat. Rakyat yang harus membeli harta yang mereka miliki sementara keuntungannya dinikmati oleh asing.
Satu persatu SDA Indonesia beralih kepemilikan menjadi milik asing.
Rakyat Indonesia mengemis di negerinya sendiri. Mengemis untuk membeli harta yang mereka miliki agar dapat membelinya dengan harga yang mereka mampu.
Sudah dijelaskan dalam aturan Islam bahwasannya kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.
Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk selalu mengingatkan pemerintah akan kedzolimannya. Agar semua sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing dan kembali kepada hukum yang adil dan benar yaitu Al-Qur'an dan As-sunah.
Rasulullah saw bersabda.:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api" (HR Ibnu Majah).
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
"Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api" (HR Ibnu Majah).[MO/sr]
