Adam Syailindra
(Forum Aspirasi Rakyat)
Ada rentetan peristiwa sehingga praktisi hukum dan politik bisa mengatakan bahwa rezim Jokowi anti Islam. Sebuah narasi yang berkembang yaitu gerakan-gerakan Islam dituduh tidak pancasilais, tidak cinta NKRI. Sehingga ketika ada ormas yang berusaha membubarkan pengajian dengan slogan ‘NKRI’, ‘Pancasila’ seolah-olah tindakan mereka menjadi legal.
Padahal membubarkan pengajian adalah tindakan melanggar hukum karena setiap orang dijamin oleh konstitusi secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Khilafah Islam dimonsterisasi. Target dari “monsterisasi” khilafah Islam secara terus-menerus tentu agar umat Islam khawatir bahkan takut terhadap segala upaya penegakkan syariah Islam secara kaffah dalam institusi negara, meski itu ditempuh dengan cara-cara damai. Pada akhirnya hanya Kapitalisme-sekularismelah yang boleh tumbuh di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, bukan syariah Islam. Tentu, ini kan menjadi kemenangan ideologi Kapitalisme atas ideologi Islam.
Perlu dipahami bahwa tegaknya Negara Islam, apalagi dalam wujud Negara Islam global Khilafah Islamiyah, sebenarnya sangat ditakuti oleh Barat. Sebab, tegaknya Khilafah akan menghentikan hegemoni Kapitalisme Barat yang telah terbukti gagal memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi dunia. Karena itu, tuntutan pelaksanaan syariah Islam secara kaaffah dalam format institusi Khilafah Islamiyah harus dapat dibaca sebagai wujud kepedulian terhadap problema dunia baik ekonomi, sosial, militer, hukum maupun politik yang mengalami krisis dan karut-marut akibat penerapan sistem Kapitalisme global.
Patut pula diperhatikan bahwa propaganda perang melawan terorisme (the war on terrorism) yang diusung AS dan sekutunya pada dasarnya perang melawan Islam dan kaum Muslim. Propaganda tersebut menjadi salah satu alat untuk mempertahankan imperialismenya di Dunia Islam yang memiliki potensi strategis. Pasca keruntuhan Uni Soviet dengan ideologi Komunismenya, hanya Islam yang dianggap menduduki posisi sebagai ancaman paling potensial terhadap keberlangsungan ideologi Kapitalisme global.
Indonesia merupakan salah satu negeri Dunia Islam yang memiliki banyak nilai strategis bagi peneguhan ideologi Kapitalisme. Posisi geopolitik Indonesia dapat menjadi basis strategis bagi kepentingan Kapitalis Barat di Dunia Islam dan kawasan Asia Pasifik. Negeri yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini juga memiliki potensi untuk menjadi pusat Negara Islam global Khilafah Islamiyah. Karena itu, analisis terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia yang tidak mengaitkannya dengan agenda imperialisme global AS ’the war on terrorism’ hanya akan menghasilkan analisis dangkal yang out of context dan menyesatkan.
Terakhir, hari ini banyak pihak yang menuding rezim ini sangat terlihat terpapar Islamphobia, jika ada umat Islam yang melakukan kesalahan sedikit saja maka dipersoalkan, rezim saat ini juga tidak bersikap adil terhadap umat Islam sementara pihak-pihak yang lain menistakan Islam bahkan bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dibiarkan. Ketika umat Islam menuntut keadilan melalui Aksi Bela Islam karena Alquran didinista, kepolisian dan aparat berwenang lainnya malah menuding upaya makar. Sebaliknya, ketika masjid dibakar, Jokowi malah mengundang pelakunya ke Istana. Apa hasilnya? Jokowi hari ini sedang diburu oleh kutukan kekalahan. Dia menggandeng Kiyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk menepis anggapan bahwa dia tak suka Islam. Tapi, rakyat tetap melihat Jokowi tak memikirkan umat. Situasi yang ada, hari ini rakyat masih kompak menolak.[]
from Pojok Aktivis
