Oleh : Aufa Adkiya
(Aktivis Dakwah Kampus dan Pegiat di Pena Langit)
"Kami punya mahasiswa 7 juta. Setiap tahun lulus 1,8 juta, ini adalah potensi pajak. Sehingga kalau ini bisa masuk, dan sekaligus dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali," ungkapnya (Okezone.com).
Program NPWP Mahasiswa diadakan karena tekad mencetak generasi sadar dan patuh pajak, mengingat jumlah wajib pajak yang terdaftar per tahun 2018 masih 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Kompasiana.com - Padahal jumlah penduduk Indonesia adalah 264 Juta Jiwa, 60% diantaranya merupakan jumlah yang produktif atau sekitar 158,4 Juta Jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, hanya 24% jumlah warga produktif yang wajib pajak di Indonesia. Secara matematis, maka ada 76% warga Negara yang seharusnya wajib pajak .
Fakta yang dipaparkan diatas telah menjadikan kita faham bahwa pemerintah sangat berharap besar bahwa sumber pendapatan Negara adalah dari rakyat (red: malak rakyat). Hal ini karena beriringan ekonomi Indonesia yang kini semakin mencemaskan, sehingga menjadikan pemerintah meluncurkan kebijakan-kebijakan yang memaksakan. Teringat belum lama ini nilai tukar rupiah lemah.
Jika kita menengok Indonesia, benarkah Indonesia adalah negara yang miskin? Jelas tidak. Potensi alam Indonesia tidak bisa diragukan lagi, baik dari komoditi kelapa sawit, gas alam, timah, tembaga, emas dan masih banyak lagi yang lain dalam kondisi melimpah. Namun mengapa Indonesia sampai detik ini seperti menjadi Negara yang miskin sehingga memalak rakyat bahkan dari kalangan mahasiswa pun di target?
Bukan suatu hal yang tersembunyi, kekayaan alam yang melimpah ruah ini tidaklah dinikmati oleh rakyat Indonesia. Melainkan dinikmati oleh para asing kapitalis dan segelintir orang yang mampu menguasainya.
Inilah sengsaranya kita hidup di sistem kapitalis, sebuah sistem yang bukan dibuat oleh Allah SWT melainkan dibuat oleh segelintir orang sesuai pesanan asing kapitalis.
Sungguh jauh berbeda dengan bagaimana sistem Allah SWT yang mengatur bagaimana kekayaan alam seharusnya di kelola oleh Negara sebagai salah satu sumber pendapatan Negara kemudian didistribusikan untuk kepentingan bersama, memenuhi kepentingan rakyat.
Pajak dalam sistem Islam memang ada namun sifatnya yaitu temporal, maknanya Negara akan menarik pajak apabila kas Negara atau Baitul Mal kosong, jika ekonomi sudah membaik maka Negara sudah tidak menarik pajak lagi. Subyek yang terkena pajak pun hanya orang-orang yang mampu saja.[MO/sr]
