Oleh: Ummy kalsum Hasbie
(Aktivis BMI Kota Makassar)
Mediaoposisi.com- Tahun politik adalah tahun-tahun penuh intrik. Para pemburu kekuasaan berlomba-lomba mencari tempat di hati rakyat. Mulai dari mencari muka bahkan pencitraan di hadapan publik. Mempertontonkan kebaikan-kebaikan, mempertononkan prestasi dan kepedulian. Yang entah itu orisinil atau artifisial. Ada yang menggunakan cara-cara halus ada pula dengan cara yang sama sekali tidak berkelas.
Heboh beberapa pekan terakhir, seorang politisi yang sangking ambisinya mencari muka ia malah menciptakan pernyataan kontroversi. Kontroversi yang menyakitkan hati. Bagaimana tidak, ia dalam salah satu pidatonya dengan mantap dan menyakinkan bahwa "Misi ketiga, PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa". (detiknews.com)
Sontak pidato tersebut menjadi viral. Ramai diperbincangkan. Berbagai spekulasi bermunculan. Seorang politis, ketua sebuah partai yang baru berdiri 2014 lalu, berani memancing amarah publik. Sebegitu menggemparkannya video tentang pernyataan itu Pihak PSI akhirnya mengkonfirmasi. Mereka mengklaim bahwa pidato tersebut dipelintir akhirnya menjadi viral.
Pada kesempatan lain dengan nada ngeles ala-ala politisi mereka menyebutkan bahwa maksudnya adalah bukan menghapus syariah islam tapi perda-perda yang digunakan sebagai alat politik. Dan menolak meminta maaf.
Ketika menganalisis lebih jauh timbul pertanyaan, siapakah yang ia maksud mempreteli perda tersebut? Siapakah yang ia maksud intoleran dan diskriminatif? Mencari-cari perhatian dengan isu agama yang tidak ia mengerti. Ketua fraksi PKS bahkan menyebutkan PSI tidak paham utuh Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan agama dalam posisi yang penting, yang menjiwai semangat kebangsaan, dan yang terpenting menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (detiknews.com)
Seperti inilah wajah buruk politisi menggoreng isu agama biar terlihat “maskulin”. Begitu hobinya mereka membawa-bawa syariah sebagai pihak tertuduh. Saat kampanye masuk ke pesantren-pesantren hanya untuk menjual nyanyian politik. Yang nampaknya manis namun isinya racun mematikan. Kaya janji-janji namun miskin memuhasabahi diri.
Seperti itulah bopengnya wajah politisi hari ini. Tidakkah mereka sadari hampir seluruh permasalahan negeri ini terjadi karena “kongkalikong politisi”. Intoleransi, diskriminasi lahir akibat tirani minoritas berkedok hak asasi. Carut-marutnya negeri juga mutlak ulah para politisi. Yang ketika mereka telah menjadi penguasa mereka mencuri ramai-ramai, menjual aset negeri tanpa malu-malu lagi.
Hukum dimafia, yang bersebrangan pendapat digebuk dengan pasal-pasal karet. Undang-undang dibuat berdasarkan kepentingan melanggengkan kekuasaan mereka. Hukum jadi kebiri bagi rakyat namun jadi kendaraan bagi penguasa. Hukum menjadi multitafsir, tirani minoritas menjadi subur. Bahkan prinsip-prinsip fundamental sah diinjak atas nama hak asasi manusia.
Betapa tidak, bagaimana mungkin oknum yang pernah terbukti merampok uang rakyat, bekas manusia yang pernah menyalahgunakan kekuasannya bisa kembali mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat kembali. Belum lagi kasus pelanggaran UU ITE yang banyak menjerat para kritikus, diciduk dengan tuduhan-tuduhan tidak logis.
Editor video, dipotong dimenit ini itu dan bla bla bla. Bahkan kasus Buni Yani ditolak kasasi. Beliau divonis 1 tahun dan enam bulan penjara . Namun kasus-kasus yang dilakukan oleh politisi pecinta rezim ini tak sama sekali dijerat. Padahal produk dari pernyataan-pertanyaan yang keluar dari mulut mereka jauh membuat resah. Tapi cerita menjadi lain, dicari-cari alasan agar tak terjerat dan tetap bebas berlenggak.
Memilukan bukan? ketika yang berbaris sebagai penguasa negeri ini seolah amnesia untuk bercermin. Pun ketika masih ada yang sudi bercermin, buruk muka cermin dibelah. Mereka sibuk mengurusi yang menyulut, yang mengupload, yang menyebarkan, tanpa pernah berfikir menemukan akar masalah akut dan mencari solusi. Salah-salah perda disudutkan, penceramah dibuatkan standarisasi. Tujuannya tidak lain, jangan sampai menyenggol kepentingan mereka.
Politisi yang gemar mengarahkan moncong senapannya kepada Syariah Islam namun lupa melihat bahwa sesungguhnya merekalah aktor paling bertanggung jawab akan apa yang terjadi pada negeri ini. Mereka buta untuk melihat justru syariah islam lah solusi paling logis untuk negeri ini.
Itulah buruk muka cermin dibelah. [MO/sr]
