Oleh: Djumriah Lina Johan
(Penulis dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)
Mediaoposisi.com- International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG) memilih Bali sebagai tempat pertemuan tahunan mereka (Annual Meetings). Pertemuan ini dimulai sejak hari senin, tanggal 8 Oktober - 14 Oktober 2018 lalu.
Annual meetings (AM) tahun ini membahas perihal ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terhangat, yaitu pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, dan isu-isu global lainnya. Pertemuan terbesar dunia ini menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara serta dari sektor privat, akademisi, NGO, jurnalis dan lain-lain.
Pemerintah sendiri telah melakukan pengajuan menjadi tuan rumah sejak September tahun 2014. Bersaing secara ketat dengan negara-negara lain dan akhirnya tahun ini terpilih menjadi tuan rumah. Ambisiusnya Pemerintah bersama Bank Indonesia bukan tanpa sebab. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia akan melakukan metode benchmarking atau memberikan contoh positif dari apa yang Indonesia miliki seperti kemajuan dan daya tahan ekonomi, proses demokrasi, keragaman, serta toleransi sehingga dapat menjadi inspirasi untuk negara berkembang lainnya.
Sehingga Pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menjamu tamu luar negeri itu dengan angka mencapai Rp 868 miliar dan dianggap pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Karena diperkirakan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dan akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Dampak positif jangka pendek antara lain, acara ini akan dihadiri oleh kurang lebih 18.000 orang dengan bentuk pertemuan dan event yang diperkirakan sejumlah 2.000 event, penginapan, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, akomodasi, belanja, hiburan, belanja, serta wisata ke berbagai destinasi. Belanja yang akan dilakukan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di Bali terutama pada sektor pariwisata, industri kecil, jasa, dan lain-lain. Dampak positif jangka panjang yaitu, investasi, perdagangan, promosi pariwisata, dan lain sebagainya.
Dampak positif tersebut telah terealisasi kini setelah berakhirnya AM IMF-WBG 2018. Dikutip dari katadata.co.id, Indonesia berhasil mendapatkan investasi senilai Rp 207 triliun. Pemerintah menyampaikan, Indonesia sebagai tuan rumah memeroleh tujuh manfaat berupa bantuan bencana, kesepakatan investasi, dukungan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta teknologi, kerja sama bilateral terkait devisa, pengenalan Green Sukuk, hingga kesempatan untuk menjelaskan ketahanan ekonomi domestik.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, ada 79 proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada investor yang hadir di Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia. Proyek tersebut dikelola oleh 21 perusahaan berpelat merah. Rini menyebutkan, nilai investasi dari seluruh proyek tersebut mencapai US$ 42 miliar atau sekitar Rp 630 triliun. Sebanyak 21 proyek di antaranya bernilai US$ 13,8 miliar atau Rp 207 triliun.
Beliau juga mengatakan, jenis investasi yang disepakati dalam kerja sama ini terdiri atas strategic partnership, project financing, dan pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Dijelaskan pula, yang termasuk dalam kerja sama investasi untuk sektor proyek infrastruktur ini di antaranya migas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandar udara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, hingga manufaktur. (wow.tribunnews.com)
IMF-WB : Perpanjangan Tangan Penjajah
Pada tanggal 1 Juli - 22 Juli 1944, sejumlah utusan yang berasal dari 44 negara seperti Amerika Serikat serta negara-negara Eropa mengadakan konferensi keuangan dan moneter PBB. Konferensi tersebut dilandasi oleh pengalaman resesi (kemerosotan/penurunan pertumbuhan ekonomi sektor riil) pada tahun 1930-an.
Konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, AS ini kemudian menyepakati untuk membentuk dua badan internasional, yakni Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Penataan Kembali dan Pembangunan (Intemononal Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Bank Dunia (World Bank)).
Kedua lembaga ini disebut dengan “Sistem Bretton Woods”. Konferensi tersebut diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka kerja bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Dan tujuan ini tetap menjadi hal yang utama bagi kedua lembaga, yaitu IMF dan WB.
Seiring berjalannya waktu, keberadaan IMF dan WB tidak memberikan dampak yang berarti pada dunia yang lebih baik. Dalam perjalanannya, kedua lembaga tersebut sangat didominasi oleh berbagai kepentingan AS. Bantuan yang diberikan IMF dan WB, walaupun kecil akan menjerat negara pengutang.
Demikian juga dengan biaya modal yang digulirkan kepada negara berkembang yang hendak maju dalam kompetensi perekonomian dunia, yang biasa disebut dengan sebutan “Investasi Modal Asing”. Hal ini pun akan membuat negara pengutang semakin miskin dan terbelakang. Dan tanpa disadari utang luar negeri berkedok investasi ini laksana lingkaran setan yang terus-menerus mencekik negara beserta rakyatnya dengan membayar utang ditambah bunganya.
Inilah yang disebut penjajahan gaya baru. IMF dan WB sebagai perpanjangan tangan negara kapitalis akan membawa serangkaian kesepakatan dan perjanjian membersamai investasi dan bantuan yang mereka berikan. No Free Lunch in This World. Perjanjian dan kesepakatan inilah yang akan menyetir kebijakan Pemerintah dan sudah bisa dipastikan bahwa hal tersebut bukan atas nama kesejahteraan rakyat.
Justru akan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara di masa depan. Dikarenakan Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan kecuali atas dasar persetujuan IMF-WB sebagai balasan atas utang (investasi) dan bantuan yang diberikan. Intervensi terhadap negara pun tidak bisa dicegah. Innalillahi wa inna ‘ilaihi roji’un.
Sistem Islam Mampu Melepaskan Jeratan Para Penjajah
Utang dalam bentuk investasi maupun bantuan merupakan salah satu cara ideologi kapitalisme mencengkram suatu negara. Oleh sebab itu, untuk melepaskan diri dari cengkraman tersebut negara harus mencampakkan ideologi kapitalisme yang membawa asas hidup sekuler-liberal. Ketika ideologi ini ditinggalkan maka butuh ideologi lain sebagai solusi.
Bukan hanya solusi parsial namun solusi fundamental dan menyeluruh. Disinilah Islam hadir, tidak hanya sebagai agama ritual namun juga sebagai ide dasar yang mampu melahirkan peraturan ketatanegaraan, keuangan, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, peradilan, dan lain sebagainya.
Islam adalah sistem kehidupan yang shahih, berasal dari sang Pencipta Allah swt. Sehingga penerapan Islam sebagai Ideologi tidak akan menjerumuskan negara ini serta dunia dalam jeratan utang dari para penjajah. Karena Allah lah yang tau apa-apa yang terbaik bagi ummatnya. (Al Baqarah : 216).
Untuk itu dibutuhkan sebuah kepemimpinan shahih yang mengadopsi Islam Ideologis yaitu Khilafah ‘ala min haj nubuwwah. Hanya Khilafah sepanjang kehidupan di dunia yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Khilafah menerapkan Islam selama lebih dari 14 abad serta menguasai 2/3 dunia. Masya Allah…
Sepanjang penerapan Islam, daulah Islamiyah tidak menerima investasi dan intervensi dari negara lain. Sebab, Allah swt telah menegaskan di dalam Al Quran surat An Nisa ayat 141 yang berbunyi, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman”.
Untuk mewujudkan kepemimpinan syar’i tersebut butuh kesadaran bersama pada rakyat akan urgensi penerapan Islam ideologis. Oleh karena itu, mari berjuang dengan terus berdakwah di tengah-tengah ummat. Agar ummat paham bahaya penerapan sistem Kapitalis dan bersegera menjemput pertolongan Allah hingga Islam berhasil diterapkan kembali dalam bingkai Khilafah Islam. Hanya kepada Allah kami memohon dan hanya kepada Allah kami berdo’a.[MO/sr]
