Oleh: Erna
Mediaoposisi.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah, bahkan rupiah resmi menyentuh posisi terlemah sepanjang sejarah. Pelemahan rupiah terjadi sejalan dengan penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang lainnya.
Di tengah dolar yang terus meroket, pemerintah seolah tidak sensitif dengan penderitaan rakyatnya di daerah bencana (Lombok, Palu, Sigi dan Donggala). Bahkan tidak terpengaruh bencana, pemerintah memastikan pertemuan IMF atau Annual Meeting International Monetary Fund dan Worls Bank tetap terlaksana.
Dengan demikian, bencana gempa, tsunami yang baru saja melanda wilayah Palu dan Donggala tidak memengaruhi agenda pertemuan tahunan internasional tersebut. Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan "Ingin menunjukan bahwa Indonesia mampu menangani keadaan paling sulit sekalipun, Lombok kita tangani, Palu kita tangani dan IMF-WB juga mampu kita manage dengan baik."
Dalam rangka menyambut para tamu pertemuan IMF dan WB pemerintah telah mempersiapkan segala sarana yang diperlukan, mulai dari puluhan helikopter hingga kapal selam. Pemerintah juga telah menganggarkan anggaran ratusan milyar. Itu adalah bukti keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah yang ingin menyambut dan melayani tamunya dengan baik. Namun bagaimana keseriusan pemerintah dalam menolong rakyatnya sendiri di Palu dan Donggala?
Bantuan untuk rakyatnya di Lombok saja yang sudah 2 bulan berlalu, janji-janji pemerintah nyaris palsu. Belum lagi masyarakat korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
Perhelatan pertemuan IMF-WB tidak mencerminkan keprihatinan saat masyarakat tengah berduka. Untuk siapakah sebenarnya semua sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah? Untuk rakyat atau untuk para pemilik modal kapitalis?
Dalam Islam, penanggulangan bencana ditegakkan dan dijalankan berdasarkan syariat Islam serta ditujukan untuk kemaslahatan ummat. Penanggulangan bencana ini termasuk dalam pengaturan urusan ummat yang merupakan kewajiban negara. Karena kepala negara (imam) adalah penanggung jawab sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap rakyatnya." (H.R. Al Bukhari dan Muslim).
Ada baiknya juga kita belajar bagaimana proses penanggulangan bencana yang dilakukan khalifah 'Umar bin Al - Khattab, Khalifah Umar melakukannya dengan sangat profesional, efektif dan efisien sehingga bantuan tepat sasaran dan para korban tertangani dengan baik. Untuk menanggulangi bencana alam akibat kekeringan yang berkepanjangan yang melanda kawasan Arab, Khalifah Umar membentuk tim khusus yang bertugas memberikan bantuan pangan kepada korban dan membentuk tim yang ditempatkan pada pos-pos masing-masing untuk mencatat hilir mudiknya orang yang masuk dan keluar Madinah yang mencari bantuan pangan.
Selain tim teknis ini menangani korban, Khalifah Umar pun tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, mengajak kaum muslim untuk shalat istisqa, sang Khalifah agung itu pun tak mau makan daging dan minum susu, cukup roti gandum dan air putih. Lalu bagaimana dengan pemimpin di Indonesia?
Sudah seharusnya pemerintah Indonesia lebih memerhatikan keadaan rakyatnya terutama yang terkena musibah bencana ini dengan memberikan bantuan sebanyak dan secepat mungkin, dan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membantu rakyat di daerah bencana dibanding menghabiskan anggaran yang sangat besar hanya untuk menjamu dan melayani para pengusaha kapitalis.[MO/sr]
