Oleh: Maya Firrizky
Mediaoposisi.com- Sinonim yang dipaksakan. Mungkin ungkapan inilah yang pas untuk menggambarkan bagaimana bangganya segelintir manusia menyebut demokrasi sama dengan Islam.
Padahal ditilik dari segi manapun, demokrasi tidak memiliki hal positif yang menonjol, yang bisa menjadikan dirinya pantas untuk sejajar dengan Islam. Bahkan Aristoteles, seorang pemikir Yunani sendiri memandang bahwa pemberlakuan demokrasi sebagai suatu kemerosotan.
Kemungkinan bahaya dari opini penyamaan ini tentu patut diwaspadai, mengingat jahatnya framing media yang distempel kan terhadap Islam dan cantiknya kemasan demokrasi. Sehingga mau tidak mau, segala tabir kepalsuan harus disingkap demi menjernihkan pemikiran umat yang terlanjur kabur.
Secara umum, demokrasi akrab didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aplikasi ide ini dimulai dengan penyerahan mandat rakyat kepada wakil rakyat yang memenangkan suara terbanyak. Kemudian di tangan para wakil rakyat inilah seluruh aturan dalam berkehidupan ditentukan.
Sayangnya, pengagungan berlebih terhadap eksistensi rakyat menjadikan para penganut demokrasi lupa akan keterbatasan akal dan permainan nafsu yang sering melingkupi. Sehingga wajar jika pada akhirnya banyak cacat dijumpai di berbagai produk hukum.
Berbeda dengan Islam. Dimana kompleksitas dan kompatibel nya tidak perlu diragukan lagi mengingat Sang Pencipta sendiri yang berwenang membuat hukum. Cela sekecil apapun mustahil ditemukan, semahir apapun manusia.
Point lain yang seringkali dibenturkan adalah musyawarah. Dalih bahwa demokrasi begitu mengedepankan konsep syura sebagaimana Islam ketika hendak mengambil keputusan, rupanya berhasil menghipnotis berbagai kalangan untuk mengiyakan opini demokrasi sama dengan Islam.
Padahal jelas, suara suara yang ada di dalam musyawarah demokrasi begitu kuat didorong oleh asas manfaat. Ibarat semut mengerubungi gula, begitulah sigap nya manusia manusia haus kekuasaan memanfaatkan momentum tersebut
Jika nilai benar dan salah tidak berlaku dalam musyawarah demokrasi, maka sebaliknya. Ketaqwaan adalah benteng yang dijadikan kontrol individu dalam menyampaikan suaranya. Sehingga kesepakatan yang diperoleh pun selain mencapai maslahat, juga sesuai dengan koridor syariat.
Kemudian dalam hal penentuan kepemimpinan, memang benar baik demokrasi maupun Islam memandang bahwa hak tersebut ada pada rakyat. Namun dalam hal mekanisne tentu ada perbedaan yang signifikan.
Islam membatasi pemilihan hanya untuk Khalifah dengan kriteria personal yang sesuai dengan standar syara. Para calon yang terdeteksi tersangkut suatu kasus, secara otomatis akan tereliminasi.
Fakta tersebut bertolakbelakang dengan demokrasi, dimana calon barbaju tersangka pun masih berani disodorkan untuk berlaga di pesta rakyat.
Terkait money politic pun sudah pasti hanya akan dijumpai di sistem demokrasi mengingat keberadaan nya adalah implementasi dari ideologi kapitalis. Praktik kecurangan ini tentu akan membawa pada kecurangan yang lebih besar guna pengembalian modal, yakni korupsi.
Maka, bagaimana bisa kecacatan demokrasi disandingkan dengan sempurna nya Islam? Padahal, jangankan untuk bersanding, permasalahan saja tambal sulam dijadikan options penye.[MO/sr]
