Oleh: Fathimah Adz
Mediaoposisi.com- Sinyal BBM
Menteri Keuangan(MenKeu),Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kenaikan pada harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan gas elpiji 3 kilogram pada tahun 2019. Menurut MenKeu, opsi ini harus dilakukan seiring lonjakan pada harga minyak mentah di dunia dan dapat mengurangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Ekonom mandiri sekularitas, Leo Putra Rinaldy memperkirakan terdapat resiko inflasi yang cukup tinggi pada tahun depan. Pasalnya, Pemerintahan tidak menaikkan harga BBM maupun listrik di tahun 2018,dia pun memberikan opsi kenaikan harga BBM pada tahun 2019.
Dalam ilmu ekonomi ini, Inflasi adalah meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus(continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, nilai konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, atau berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu bahan konsumsi atau bahkan spekulasi. (Wikipedia. Com)
"Saya melihat resiko inflasi makin tinggi pada tahun depan. Karena dipicu dengan harga harga yang diatur oleh pemerintah, seperti harga BBM yang tidak di adjust saat nilai rupiah kian melemah,harga minyak naik. Maka inflasinya di tahun 2019" kata Leo,, saat berbincang dengan liputan6. Com, Jakarta, Sabtu(2/6/2018).
Pemerintahan menargetkan inflasi sebesar3,5 persen di 2019 atau sama dengan asumsi di APBN 2018. Demi menjaga inflasi dibawah 4 persen, pemerintahan memastikan tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik hingga akhir tahun ini. (Liputan6. Com)
"Perlu kami sampaikan, bahwa kenaikan harga minyak mentah di dunia mendorong kenaikan ICP (Indonesian Crude Prise) yang secara langsung akan meningkatkan komponen biaya produksi BBM (Bahan Bakar Minyak), dan hal ini termasuk juga elpiji. Peningkatan biaya produksi ini tentu saja akan menyebabkan naiknya harga keekonomian. "ujar MenKeu, Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR-MPR, Jakarta, pada 31 mei 2018.
Efek dari kenaikan BBM
Dampak kenaikan dari harga BBM membuat efek yang sangat domini pada masyarakat, berupa kenaikan harga bahan bahan pokok lainnya. Akibat kebijakan yang tidak konsisten yang dibuat oleh pemerintah, semisal menstabilkan harga BBM tahun ini dan menaikkan harga bahan pokok lainnya semisal beras, dan sayur mayur serta harga daging dan ayam potong yang kian meroket di bulan Ramadhan ini telah sukses membuat ekonomi rakyat semakin sulit dan terjepit. (Tirto. Id)
Masyarakatpun semakin dipersulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Warga warga yang berstatus sosial menengah kebawah pun kerap dibuat dilema dan mendapat banyak keluhan pada kebijakan kebijakan pemerintahan yang sangat labil. Seperti yang telah dilansir oleh analisadaily.
Com beberapa hari lalu, seorang pedagang nasi kecil kecilan di daerah Medan dan ibu rumah tangga bernama wahyuni, mengaku bingung atas kebijakan pemerintah yang menaikkan sebagian harga bahan pokok pada tahun 2018 ini.
"Setiap harga harga barang naik saya sangat dilema karena bingung mau di naikkan apa tidak dagangan saya ini. Apalagi yang membeli dagangan saya kebanyakan anak anak kos dan kuliahan" keluhnya.
BBM dalam Islam
Sistem ekonomi dalam islam tentulah tidak sama dengan sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis yang saat ini sedang diberlakukan di negara kita, yang mana menitik beratkan "kejayaan" perekonomian hanya kepada orang orang kaya dan para pemilik modal. Orang atau masyarakat miskin pun menjadi termaginalkan karena mereka tidak memiliki daya ataupun kuasa.
Masyarakat berprofesi kecil seperti buruh, rakyat kecil, juga para pekerja yang tidak memiliki modal banyak, hanya dianggap sebagai capital atau modal bagi penguasa atau para pemilik modal.
Dalam sistem islam,pemerintahan dan negara punya andil yang sangat besar dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Dalam islam, negara dan pemerintahan berkewajiban melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dari ketidak adilan pada sistem jual beli yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
Negara juga berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial bagi masyarakat agar dapat hidup dengan layak dari berbagai aspek kehidupan, semisal sandang,papan dan pangannya. Dalam islam,, negara juga sangat berhak mengatur sumber daya alam yang dimilikinya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir.
Tidak menyerahkan SDA kepada pasar bebas yang dimana nilai harga di tentukan penuh oleh pihak pasar bebas, yang dimana hal ini dapat menciptakan nilai perekonomian yang sangat sulit bagi masyarakat menengah kebawah.
Sejatinya sistem ekonomi dalam islam adalah satu satunya sistem yang mampu menjadi solusi dan sesuai fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, sistem islam dapat mewujudkan keadilan ekonomi secara universal bagi seluruh ummat. Sedangkan dengan ciri khasnya, sistem islam dapat mengunggulkan jati dirinya dengan segala kelebihannya, diatas sistem sistem buatan manusia lainnya.[MO/sr]
