Revolusi| Mediaoposisi.com- Tak ada yang mampu mengelak berlakunya hukum sebab akibat. Segala yang diterima/menimpa manusia saat ini bisa jadi merupakan respon atas pilihan di masa lalu. Sebagaimana umat terdahulu yang merasai langsung bagaimana itu sejahtera sebab teraplikasikannya tata kehidupan yang haq, maka jangan heran jika hal sebaliknya justru menimpa umat akhir zaman.
Tidak tanggung-tanggung, sistem kapitalisme yang diemban hampir seluruh belahan dunia ini berhasil mengusik aspek sosial, ekonomi, politik bahkan pendidikan. Namun sesuai namanya, fokus pemakmuran dan penghancuran sistem ini ada pada kapital atau uang atau modal.
Pada awalnya, kesuksesan kaum intelektual barat mengebiri peran agama dalam aspek negara sukses membuat kapitalisme mengalami perkembangan pesat. Hal ini terjadi karena Kapitalisme bebas dari tekanan agama dan negara.
Baca Juga : Buruh Dalam Tipuan Kapitalisme
Oleh sebab itu, banyak negara berkembang yang notabene penganut demokrasi atau sama dengan kapitalis (menurut Karl Marx) tidak pernah mengalami kemajuan ekonomi. Mereka terlanjur dikontrol oleh kekuatan raksasa yang mendikte keputusan politik harus menguntungkan kepentingan para pemilik modal. Dan hutang adalah point yang seringkali diumpankan.
Percaya atau tidak, hutang di era sekarang ini bukannya mendatangkan untung namun justru buntung. Mengabaikan bagaimana pengaturan kepemilikan, negara penghutang mau tidak mau harus menyerahkan sumberdaya alam ke tangan asing sebagai prasyarat yang harus dipenuhi.
Padahal di sisi lain, rakyat masih memiliki hak atas pengelolaan nya. Kondisi ini tentu membuka peluang terjadinya dampak yang lebih jauh dan berbahaya seperti separatis akibat kekecewaan daerah terhadap pusat.
Disamping SDA, bunga hutang juga dipandang sebagai objek yang tak kalah menguntungkan bagi para imperialis. Menurut perhitungan IMF di tahun 2006, uang yang harus dibayarkan 146 negara miskin di selatan kepada negara kaya di utara sebesar 495.3 milliar USD. Padahal hutang awal hanya berkisar 2.207 miliar USD.
Kelicikan semacam inilah yang membuat negara miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Dan tentu saja, sistem kapitalis dengan senang hati akan mempertahankan mereka dalam posisi itu. Rilis Bank Dunia dalam laporan Poverty and Shared Prosperity, 10.7% dari populasi global atau tercatat 767 juta jiwa hidup dibawah garis internasional kemiskinan. Dimana pengeluaran mereka untuk mencukupi kebutuhan per harinya hanya sekitar 25 ribu. (detikFinance 31/10/17)
Selain kemiskinan, menjamurnya para pengangguran sudah menjadi hidangan yang tak luput dari pandangan. Tidak adanya keseimbangan antara kesediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penduduk adalah sebabnya. Belum lagi kebijakan kebijakan baru yang cenderung pro pada negara investor.
Seakan belum cukup, berkat perlindungan yang diberikan oleh penguasa sebagai imbal balik jasa nya dulu (pemberian modal pencalonan), para pengusaha makin leluasa memonopoli badan usaha tertentu dengan cara privatisasi-swastanisasi.
Akibatnya, pelayanan publik yang mustinya bisa dinikmati secara gratis oleh rakyat, kini beralih fungsi sebagai pelayanan komersil. Dimana layanan terbaik hanya diberikan kepada mereka yang berkantong tebal.
Dari sini jelaslah bahwa sistem yang berasal dari keterbatasan akal manusia dengan menjadikan asas manfaat dan perolehan materi sebesar besarnya tidak akan berhasil membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan. Tidak akan ada yang diuntungkan selain mereka para korporat yang bergerak seperti tikus pengerat.[MO/mf]
