Oleh : Aqila Ghina Nurhasanah Harahap
Mediaoposisi.com-Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris dimanfaatkan jelang pilkada serentak 2018 & pemilihan presiden (pilpres) 2019. Antara calon kepala daerah menilai kegagalan atau keberhasilan dari data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka.
Contohnya saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Sudirman Said, Jumat (20/4) Mantan Menteri ESDM itu mengutip data resmi pemerintah provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan pada 27 November 2016 menyebutkan Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga 9,93%.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan penurunan kemiskinan selama tahun 2013-2017 sebesar 282.230 jiwa/ sebesar 1,55 %. Sama halnya yang terjadi di Jawa Timur, antara Emi Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri saling adu data angka kemiskinan untuk menjatuhkan lawan.
Tidak hanya ditingkat regional, istana pun tak lepas dari bidikan isu kemiskinan. Disiarkan melalui Beritasatu TV tanggal 17 April 2018, salah satu seorang tokoh baru-baru ini menuding presiden telah membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin.
Sedangkan sejumlah kalangan menyebutkan tudingan ini tak berdasar sebab data BPS menunjukkan indikasi adanya keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) awal pemerintahan Jokowi Maret 2014 angka kemiskinan 28,24 juta jiwa atau 11,25 % data terakhir bulan September 2017 angka kemiskinan 26,58 juta atau 10,12 %. Turun sekitar 1,66 juta jiwa.
Dari data diatas, apakah pemerintah telah gagal dalam menuntaskan kemiskinan atau sebaliknya?
Definisi penduduk miskin versi kementrian PPN/Bappenas, penduduk miskin adalah penduduk berpenghasilan tak lebih dari Rp. 361.990/kapita/bulan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approuch).
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sevagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Muncul pertanyaan,Apakah standart angka kemiskinan dapat menjadi penentu keberhasilan sebuah pemerintahan? Maxensius Tri Sambodo Peneliti Ekonomi LIPI memaparkan, “ Jadi Kemiskinan adalah fenomena yang multi dimensi.
Ketika saya menjadi keluarga miskin energi saya hanya menggunakan lampu pelita tidak ada listrik, memasak juga memakai kayu bakar. Lalu dapat program pemerintah, saya diberikan solar panel diatap rumahsaya, saya bisa menghidupkan 3 lampu saya dan saya tidak lagi menggunakan lampu minyak tanah.
Dalam konsepsi pemerintah saya sudah tidak lagi miskin energi karna saya sudah tidak tergantung pada pelita dan sebagainya tapi pertanyaan saya adalah apakah ini cukup adil ketika kita mendefinisikan kelompok ini sudah tidak miskin energi.
Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang bisa mengkonsumsi 450 W dapat subsidi lagi dari pemerintah, sementara saya yang dalam kondisi konsumsi energi minimal tapi sudah tidak (dalam kategori) miskin.
Itu yang menjadi kritik saya adalah konsepsi keadilan listrik di Indonesia dalap lingkup kemiskinan”. Beliau juga menambahkan kemiskinan diluar pengeluaran seperti kemiskinan energi, pendidikan, kesehatan, air, jalan, dan sebagainya masih menjadi PR pemerintah.
Kalau kita telusuri lebih dalam Data BPS terkait angka penduduk miskin tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah.
Dari segi definisi saja harus direkonstruksi, jauh dari makna sejahtera. Begitu juga yang dikatakan Hamka Haq, anggota komisi VIII DPR RI, data ini tidak bisa menjadi standart mutlak, harus dilihat dari pemasukan dan pengeluaran. Standart yang dipakai oleh pemerintah untuk menghitung orang miskin bisa dipercaya atau tidak?
Sehingga perdebatan dengan data isu kemiskinan yang menjadi trend topik pembahasan hanyalah topik usang yang tidak bermakna. Selain itu ekonomi liberal yang dipakai oleh sistem kapitalis tak akan memberantas tuntas kemiskinan. Tujuan dari ekonomi liberal mensejahterakan sebagian kelompok dengan menyiksa kelompok lainnya. Kemiskinan adalah agenda yang juga penting untuk melancarkan pembuluh vena ekonomi liberal.
Faktor multidimensi kemiskinan hanya akan terhenti dengan mengubah ekonomi liberal tersebut, mengubah prinsip kapitalisme yang telah mengakar kuat. Ada beberapa program dibuat oleh pemerintah seperti simpanan keluarga sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Karti Indonesia Sehat, Kartu Perlindungan Sosial seperti raskin, Bantuan Sosial Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Banayk program yang tersusun hanya sebagai formalitas. Andaikan dapat meringankan rakyat tetap tidak tuntas. Program ini semua dikhususkan untuk penduduk miskin. Apakah hanya penduduk miskin yang berhak mendapatkan program ini?
Dalam islam penduduk miskin ataupun kaya semuanya berhak mendapat kemaslahatan. Goals nya bukan mensejahterakan sebagian kelompok akan tetapi seluruh warga negara. Memenuhi hak warga negara tidak akan menjadi formalitas karna kesadaran terbangun dari kekuatan tidak terbatas yaitu akidah.[Mo/un]
