Oleh : Susi Maryam Mulyasari
Mediaoposisi.com- Demokrasi yang telah di puj oleh banyak orang nyatanya tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Faktanya selama penerapan sistem ini tak ayal menimbulkan banyak masalah diantaranya kemiskinan semakin meningkat,kriminalisasi terhadap ajaran islam dan ulama dan masalah yang paling menonjol lsistem ini adalah menghasilkan para penguasa yang bermental korup.
Dari data yang pernah dimuat di detik news sebanyak sepuluh kepala daerah menyandang status tersangka korupsi di KPK pada 2018. Beberapa di antaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Berdasarkan data yang dirangkum detikcom, enam kepala daerah tersebut terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar.
Berdasarkan data yang dirangkum detikcom, enam kepala daerah tersebut terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar.
Sementara itu, empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan. Dari 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK itu, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada.
Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.
Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.
Menurut ketua MPR, Zulkifli Hasan ada kekurangan yang dimiliki pemilihan kepala daerah secara langsung. Yakni kebutuhan untuk melakukan korupsi demi mencapai kekuasaan.
Sangatlah wajar para pejabat akan menghalalkan segala cara untyk meraih kekuasaan karena biaya penyelenggaraan pemilu sangatlah mahal.
Perlu modal besar yang harus dikeluarkan untuk meraih dukungan dari masyarakat, mulai dari dana untuk sarana publikasi sampai dana untuk kampanye.
Perlu modal besar yang harus dikeluarkan untuk meraih dukungan dari masyarakat, mulai dari dana untuk sarana publikasi sampai dana untuk kampanye.
Pertanyaan besar yang harus kita jawab, kenapa ini bisa terjadi bukankah demokrasi adalah sistem yang paripurna?
Kalau kita menelaah secara lebih mendalam tentang sistem ini, kita akan menemukan pangkal masalahnya yaitu bahwa sistem lahir dari ideologi sekuler yang memisahkan kehidupan dengan Agama, doktrin Sekuler ini lah yang mendorong terjadi berbagai macam masalah yang terjadi di negeri ini tak terkecuali masalah korupsi.
Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat nyatanya telah meniadakan peran agama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan sepenuhnya diserahkan kepada manusia melalui lembaga yang telah di buat.
Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat nyatanya telah meniadakan peran agama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan sepenuhnya diserahkan kepada manusia melalui lembaga yang telah di buat.
Selama manusia diberikan otoritas penuh untuk membuat aturan, yang terjadi adalah masalah demi masalah akan terjadi.
Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an kita akan dapati bahwa masalah yang terjadi ini semuanya disebabkan karena tangan-tangan manusia, sebagai mana Allah Swt. Sampaikan dalam surat Arrum ayat 41:
“Telah nampak kerusakan di daratan dan dilautan disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” [MO]
