JAKARTA – Kasus Korupsi e-KTP makin melebar. Terbaru, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut terseret dalam pusaran.
Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut ikut cawe-cawe dan mengatur proyek bernilai triliunan rupiah itu dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.
Dugaan keterlibatan SBY diutarakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1).
Mirwan sendiri dihadirkan jaksa untuk terdakwa Setya Novanto.
Awalnya, salah seorang penasehat hukum Novanto, Firman Wijaya bertanya ke Mirwan soal apakah proyek KTP-el saat itu berkaitan dengan pemenang Pemilu 2009.
“Memang itu program dari pemerintah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” terang Mirwan.
Mirwan mengaku, dirinya saat itu pernah meminta kepada SBY untuk tidak melanjutkan proyek e-KTP.
Hal itu didasarkan atas saran salah satu kawan dekatnya, yakni pengusaha Yusnan Solihin.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kepada Mirwan bahwa proyek e-KTP itu bermasalah.
Saat itu, dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPP Partai Hanura.
Akan tetapi, saran Mirwan itu dimentahkan SBY dalam sebuah rapat pengurus Demokrat di kediamannya di Kawasan Cikeas.
Dia lalu memerintahkan proyek e-KTP tersebut harus tetap dilanjutkan demi sejumlah alasan, salah satunya pilkada.
“Tanggapan SBY bahwa ini menuju pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan,” urai Mirwan.
Mirwan juga menyampaikan ke Ketua Majelis Hakim Yanto kalau dia hanya bisa menurut dengan kemauan SBY.
Mirwan tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah SBY.
“Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini,”
“Tapi saya sudah sampaikan itu kepala pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah,” tandasnya.
(wah/rm/ruh/pojoksatu)
