Siap Kerahkan Tentara ke Yerusalem, Menhan Malaysia Dikecam
Berita Islam 24H - Asosiasi Patriot Nasional (NPA) mengecam pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Hishammuddin Hussein yang mengaku siap mengerahkan tentara ke Yerusalem untuk membela Palestina.
Sikap Menhan Malaysia ini sebagai protes keputusan Amerika Serikat yang mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
Hishammuddin yang juga Wakil Presiden Umno tersebut mengatakan bahwa negaranya harus siap menghadapi kemungkinan apapun.
”Sebagai menteri pertahanan, saya yakin bahwa kita akan menjalankan perintah dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V,” katanya.
”Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor dan pasukannya sudah siap,” lanjut Hishammuddin seperti dikutip Bernama. Namun, Presiden NPA Brigjen (purn) Mohd Arshad Raji mengatakan bahwa langkah tersebut akan tidak bijaksana. Menurutnya, apa yang terjadi di Yerusalem bukan masalah militer.
”Konflik internasional di Yerusalem adalah isu politik. Yang terbaik diserahkan pada proses diplomasi untuk menyelesaikan kekacauan historis ini. Jika diplomasi gagal, tindakan selanjutnya bisa menjadi kecaman internasional,” kata Mohd Arshad.
”Secara terang-terangan membuat sebuah deklarasi untuk mengirim pasukan kita itu tidak bijaksana,” lanjut dia, seperti dilansir Free Malaysia Today, Senin (11/12/2017).
Arshad, yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Brigade 5 Angkatan Darat di Sabah, mempertanyakan klaim Hishammuddin atas sebuah “misi yang tetap misterius” dari militer Malaysia.
”Sampai saat ini, tidak ada satu pernyataan pun yang dibuat oleh pimpinan Angkatan Bersenjata mengenai penempatan tentara ke Yerusalem, atau setidaknya untuk mengonfirmasi deklarasi yang dibuat oleh menteri pertahanan,” katanya.
Arshad menambahkan bahwa NPA mengambil pandangan yang sangat hati-hati terhadap penempatan pasukan Malaysia di luar negeri, terutama ke Yerusalem di mana zona tersebut dianggap sebagai zona konflik antara Palestina dan Israel.
”Angkatan bersenjata telah mengirim pasukan ke luar negeri, namun dalam misi yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
”Dalam kasus Yerusalem, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui—baik secara langsung maupun tidak langsung—Kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibukota Israel, adalah sepihak,” papar dia.
”Ini tidak disetujui oleh PBB dan karena itu, Yerusalem tetap merupakan wilayah hukum Palestina,” imbuh dia.
Arshad mengatakan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. ”Di bawah komando mana pasukan kita akan ditempatkan? Apa yang akan menjadi tingkat kekuatan yang dibutuhkan untuk misi semacam itu, dan bagaimana kekuatan itu akan terstruktur?,” ujarnya
”Otoritas mana yang membuat keputusan akhir untuk mengerahkan pasukan dalam sebuah misi yang tidak disetujui oleh DK PBB?,” tanya dia.
Arshad juga mempertanyakan apakah pemerintah Malaysia akan membawa masalah ini ke parlemen untuk diperdebatkan.
”Apapun alasan pemerintah harus mengerahkan pasukan kita untuk melayani di zona konflik di tanah yang asing bagi pasukan kita, harus dipikirkan dan dipertimbangkan serius,” katanya. [beritaislam24h.info / sn]
