AS Ancam Catat Nama Anggota PBB Pendukung Resolusi Yerusalem
Opini Bangsa - Duta Besar Amerika Serikat (AS), Nikki Haley, mengingatkan anggota PBB bahwa dirinya akan ‘mencatat nama’ negara-negara yang memilih untuk menolak pengakuan Negeri Paman Sam atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Peringatan itu ditulis dalam sepucuk surat yang dinukil The Guardian.
Dalam surat tersebut, Haley mengingatkan sejumlah negara, termasuk delegasi Eropa, bahwa dirinya akan melapor kepada Presiden Trump nama-nama negara yang mendukung draf resolusi PBB terkait Yerusalem. Draf tersebut akan dibahas di Majelis Umum PBB pada Kamis 21 Desember.
“Sewaktu Anda mempertimbangkan suara, saya mendorong Anda bahwa Presiden (Donald Trump) dan AS akan mengambil suara secara pribadi. Presiden akan memperhatikan pengambilan suara dan meminta saya melapor siapa saja yang menentang,” tulis Nikki Haley dalam suratnya, dinukil dari The Guardian, Rabu (20/12/2017).
Mantan Gubernur South Carolina kemudian berkicau di akun Twitter pribadi mengenai surat tersebut. Nikki Haley mengingatkan bahwa AS tidak pernah berharap bahwa negara-negara yang pernah ditolong, pada akhirnya balik menudingkan jari kepada Washington.
“Jadi, ketika kita mengambil keputusan, sesuai kehendak warga Amerika, terkait di mana kami menempatkan Kedutaan Besar, kami tidak berharap mereka yang pernah ditolong kini menargetkan kami. Akan ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mencatat nama-nama,” kicau Haley.
Sebagaimana diberitakan, rancangan resolusi mengecam pengakuan AS yang diajukan oleh Mesir pada rapat Dewan Keamanan (DK) PBB itu menghasilkan suara 14-1. Namun, AS memilih menggunakan haknya untuk memveto resolusi sehingga batal untuk diadopsi.
Negara-negara anggota PBB lantas mengusulkan agar rancangan itu dibawa ke Majelis Umum (UNGA) pada Kamis 21 Desember yang akan menggelar rapat darurat. Dalam format tersebut, tidak ada negara yang memiliki hak istimewa untuk memveto resolusi, termasuk lima anggota tetap DK PBB yakni AS, Rusia, Inggris Raya, Prancis, dan China. [opini-bangsa.com / okz]
