Lalang Darma Bakti
Perkembangan media sosial menjadi sebuah warna tersendiri bagi atmosfer politik kekinian. Pasalnya dengan adanya koneksi internet dan sarana media digital yang terhubung dengannya, membuat hampir seluruh informasi dapat tersebar dengan luas dalam waktu yang cukup singkat, termasuk informasi politik. Hal ini didukung dengan kemudahan akses inforasi dari perangkat telpon pintar yang dimiliki oleh hampir setiap masyarakat dunia.
Media sosial seharusnya menjadi sebuah wadah untuk mengumpulkan berbagai aspirasi politik masyarakat. Kemudian, darinya pemerintah hendaknya berupaya untuk melakukan muhasabah politik terkait kebijakan-kebijakan yang banyak mendatangkan pertentangan. Dengan demikian salah satu fungsi media, khususnya media sosail, sebagai alat pengawas kebijakan pemerintah dapat berfungsi dengan baik.
Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menuai kritik masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Diantara kebijakan tersebut adalah penaikan TDL dan BBM, penjualan SDM dan BUMN, pembentukan Perppu Ormas serta kebijakan dzalim lainnya. Namun demikian, pemerintah memilih tetap arogan dan tidak mengindahkan aspirasi masyarakt.
Aspirasi yang tidak diindahkan suatu ketika akan menjadi blunder politik yang mematikan. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika berbagai kritik atas kebijakan-kebijakan merugikan tak diindahkan dan digubris sama sekali. Tingkat elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan perlawanan baik secara sosial maupun politik dari masyarakat luas.[]
from Pojok Aktivis
