Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah selama September 2017 mengalami kenaikan Rp40,66 triliun. Utang tersebut, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp40,51 triliun (neto) dan penarikan pinjaman sebesar Rp150 miliar (neto).
Melansir situs Kemenkeu, tambahan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial
Kalau Tidak Utang Lagi Untuk bayar Hutang, Hutang Jatuh Tempo Tahun 2018 Habiskan 40% APBN
Hingga akhir bulan September 2017, utang Pemerintah Pusat berjumlah Rp3.866,45 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN sebesar Rp536,91 Triliun (13,9%), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1%).
Meski menguat, namun indikator risiko utang pada September 2017 masih terkendali, dengan rasio variable rate berada pada level 10,8% dan refixing rate pada level 19,2%. Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 40,9%, sedangkan average time to maturity (ATM) berada pada level 9 tahun.
Baca Juga:
Hutang Bunga Saja Tembus 219Triliun, Kebijakan Hutang Jokowi Cuma Jadi beban
Rezim Jokowi Sangat Mementingkan Kepentingan Asing
Di lain sisi, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 39,2% menjadi 39,7% dari total outstanding utang. Dalam pengelolaan risiko utang, Pemerintah senantiasa melakukannya dengan hati-hati dan terukur, termasuk juga menjaga risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar dalam posisi yang terkendali.
okz/jossss
