Oleh: A. Rizal Zakarya - Direktur Indonesia Justice Monitor
Isu PKI mencuat, rakyat pun gaduh. Tersingkap dalam benak masyarakat dan para tokohnya tentang kekhawatiran kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965, membuat munculnya gerakan besar opini maupun aksi massa untuk menolak isu bangkitnya PKI.
Rakyat diliputi kecemasan baru sambil meraba-raba kemana arahnya. Info tentang adanya institusi tidak resmi yang hendak mendatangkan 5000 pucuk senjata api kini meruak di masyarakat. Nama Presiden dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. Hal itu terungkap dari isi potongan audio yang beredar di media sosial.
Pada rekaman itu terdengar suara yang dikenali sebagai suara khas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Seperti yang diberitakan oleh media, Panglima memberikan sambutan pada acara pertemuan Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017. Dalam pernyataannya di hadapan purnawirawan militer, panglima bahkan memastikan bahwa informasi itu bukan palsu.
Acara tersebut dihadiri oleh mantan Panglima ABRI sekaligus mantan wapres Try Soetrisno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Kepala Staf Umum TNI Laksama Madya Didit Herdiawan.
Ada pula tiga mantan panglima TNI, yaitu Laksamana (Purn) Widodo AS, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. Acara juga dihadiri mantan Panglima Kostrad sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, serta para purnawirawan TNI lainnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menganggap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo contoh manuver politik. Dia menganggap, pernyataan tersebut bisa dikategorikan sebagai manuver politik.
Lain hal pandangan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Gatot Nurmantyo. Sebab bisa jadi ada pesan lain di balik pernyataan soal 5.000 senjata tersebut. "Dalam hal ini saya anggap Panglima tidak berpolitik. Kenapa? Karena kalau dia ngerti politik, dia enggak akan begini," ujarnya.
Terhadap tuduhan manuver politik, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI menolak anggapan itu. "Di sini (DPR) tempat banyak orang berpolitik, kan. Kalau orang berpolitik di sini, itu bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur semuanya," kata Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Sekali lagi, masyarakat sedang meraba-raba pesan yang ingin disampaikan Panglima TNI. Di luar itu, pernyataan Gatot Nurmantyo itu terlanjur menuai polemik besar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sipil ingin kejelasan daripada kesimpangsiuran, sambil berharap militer mampu menahan diri. Tapi, jika sistem dan situasi politik makin gelap dan pengap, dan masyarakat tidak bisa berharap lagi pada demokrasi, maka kehadiran tentara dalam perubahan politik secara alamiah akan didukung rakyat. Ringkasnya, masyarakat menunggu titik cerah dari polemik ini. Ah paling enak memang sruput teh hangat dulu… [IJM]
