Oleh : Kurdiy At Tubany
(Lingkaran Opini Rakyat)
Jika kekuatan partai politik pendukung dan penolak perppu ormas yang ada saat ini bertahan sampai sidang paripurna maka bisa dipastikan Perppu Ormas akan diterima oleh DPR RI, karena jelas suara mayoritas dimiliki oleh partai pendukung Perppu Ormas. Dan untuk selanjutnya maka Perppu Ormas ini akan menjadi Undang-Undang.
Konsekuensinya jelas, tentu secara hukum status Undang – Udang lebih kuat dibandingkan perppu. Karenanya rezim ini tentu ke depan (jika Perppu diterima menjadui Undang-Undang) akan lebih leluasa dan “pede” menyalurkan nafsu kekuasaannya.
Pemberangusan ormas kritis akan dengan mudah dilakukan dengan dalih bertentangan dengan pancasila dan semacamnya. Rezim sendiri yang tuduh, rezim sendiri yang menilai, rezim sendiri yang mengeksekusi (memberi putusan hukum). Sungguh sebuah kondisi yang tidak bisa dibayangkan. Sebuah model governance yang jauh dari nilai-nilai good governance, lebih mirip sebuah kerajaan yang feodal nan semena-mena, daripada sebuah tata kelola pemerintahan yang berkeadaban dan berkeberadaban.
Kondisi yang demikian ini tentu membahayakan, bahkan sangat membahayakan bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Karenanya sungguh aneh jika ada partai yang essensinya adalah mengartikulasi kepentingan rakyat, justru mendukung suatu kondisi yang akan membawa kepentingan rakyat dalam bahaya.
Kalau demikian adanya, maka sesungguhnya para partai pendukung perppu ormas itu sedang menggali kuburnya sendiri dihadapan rakyat. Mungkin saat ini mereka kuasa, mereka mayoritas, namun sungguh kekuasaan itu sejatinya milik rakyat. Jika rakyat sudah berpaling, maka hancurlah kekuasaan itu.
Pengalaman tumbangnya Ahok membuktikan, bahwa kuasa, modal, jejaring tidak selamanya segaris dengan dukungan rakyat riil. Para partai pendukung perppu itu harus belajar dari tumbangnya ahok. Para intelektual dan aktivis tukang itu jelas kalah dengan para intelektual, aktivis organic bahkan emak-emak organic.
Apalagi menjelang tahun politik 2018 – 2019, ancaman dari para ulama, habaib dan aktivis organic muslim yang akan tidak akan memilih partai pendukung perppu ormas tentu harusnya makin membuat para partai politik pendukung perppu ormas itu berpikir ulang.
Dan ketika nanti memang voting menjadi jalan bagi diputuskannya nasib perppu ormas di DPR, maka bagi para personal anggota DPR, issue Perppu ormas ini adalah ujian apakah masing-masing personal anggota DPR tersebut adalah wakil rakyat, ataukah wakil kepentingan partai.
Tentu bagi personal anggota DPR yang sehat nalarnya, akan berpikir dan bertindak jika ada kepentingan partai berlawanan dengan kepentingan rakyat maka akan memilih-berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain bahwa anda adalah wakil rakyat, yang utama adalah karena kelak anda akan ditanya di akhirat atas pilihan anda.
from Pojok Aktivis
